Wawali Harris Bobihoe: Pemerintah Daerah Dukung Bersama Dan Jaga Kualitas Penyelenggaran MBG
jabar-online.com | Selasa,31 Maret 2026, 09:20 WIB | Her/DikRizal
Saat pejabat membicarakan standar dapur berkelas di ruang rapat hotel, para siswa di sekolah justru punya standar lebih sederhana: makanannya enak, bersih, dan nggak bikin mikir dua kali sebelum suapan pertama.
— HARAPAN INDAH | Pemerintah bicara serius soal gizi. Rapatnya pun digelar di ballroom hotel, lengkap dengan istilah-istilah yang terdengar seperti menu fine dining: akuntabilitas, higienitas, monitoring terintegrasi.Tapi di luar sana, para siswa—yang jadi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—masih setia menunggu isi kotak makan dengan rasa penasaran: hari ini menunya apa, dan kualitasnya seperti apa?
Selasa pagi (31/3/2026), Wawali (Wakil Walikota) Bekasi Abdul Harris Bobihoe menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi MBG di Hotel Santika Harapan Indah.
Rapat ini dipimpin Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Mayjend (Purn) TNI Dadang Hendrayuda, dengan dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran dinas terkait.
Dari sisi konsep, program ini terdengar nyaris sempurna. MBG disebut sebagai kebijakan strategis nasional untuk mencetak generasi emas: sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Pemerintah daerah pun diminta aktif mengawal, memastikan distribusi tepat sasaran, dan kualitas makanan tetap terjaga.
Di atas kertas, semua tampak rapi. Bahkan terlalu rapi.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai hal krusial: mulai dari sistem monitoring pemenuhan gizi, pengawasan distribusi, hingga standar dapur yang harus memenuhi sertifikasi halal, laik higiene sanitasi, memiliki chef kompeten, sampai sistem pengolahan limbah (IPAL).
Singkatnya, dapur MBG diharapkan punya standar yang, kalau boleh jujur, kadang lebih ketat dari dapur rumah makan pinggir jalan yang sudah puluhan tahun bertahan hidup.
“Harus memenuhi itu semua agar kasus yang tidak kita inginkan tidak terjadi atau terulang kembali,” tegas Abdul Harris Bobihoe.
Pernyataan itu tentu penting. Tapi di sinilah sudut pandang warga—terutama para orang tua dan siswa—mulai mengambil jarak.
Sebab, di lapangan, cerita sering kali tidak seindah narasi di ballroom.
Beberapa siswa yang ditemui (dalam berbagai kesempatan sebelumnya) mengaku makanan yang diterima kadang berubah-ubah kualitasnya.
Ada hari di mana lauk terasa segar, ada juga hari di mana tampilannya membuat anak-anak lebih lama berdoa sebelum makan—bukan karena khusyuk, tapi karena sedang menenangkan diri.
Orang tua pun mulai bertanya-tanya: sejauh mana pengawasan itu benar-benar sampai ke piring anak mereka?
Apakah standar “chef kompeten” benar-benar diterapkan, atau sekadar jadi syarat administrasi yang lulus di atas kertas?
Rapat koordinasi memang menekankan pentingnya sistem yang “terstruktur dan terintegrasi”.
Namun, bagi warga, ukuran paling sederhana sebenarnya cuma satu: apakah makanan yang diterima anak mereka layak, sehat, dan konsisten kualitasnya—hari ini, besok, dan seterusnya.
Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk melakukan pendampingan, mitigasi risiko, dan pengawasan ketat.
Sebuah langkah yang patut diapresiasi—setidaknya sebagai niat baik yang terdokumentasi dengan rapi.
Namun, seperti yang sering terjadi di Bekasi: antara rencana dan realisasi kadang punya jarak tempuh sendiri.
Program MBG jelas membawa harapan besar, terutama dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda.
Tapi harapan itu, bagi siswa, tidak diukur dari jumlah rapat atau tebalnya dokumen evaluasi.
Melainkan dari satu hal sederhana: saat kotak makan dibuka, tidak ada rasa ragu untuk menyantapnya.
Karena pada akhirnya, bagi anak-anak, “program strategis nasional” itu bukan soal jargon. Tapi soal makan siang—yang idealnya tidak hanya gratis, tapi juga benar-benar bergizi.
Dan mungkin, di sinilah tantangan terbesar MBG di Bekasi: bagaimana memastikan standar bintang lima yang dibahas di ruang rapat, benar-benar terasa sampai ke sendok pertama di tangan para siswa.
Wawali Abdul Harris Bobihoe mendukung pelaksanaan rapat koordinasi tersebut sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan program MBG.
Ia mengatakan rapat evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap asupan makanan dan nutrisi yang diterima oleh penerima manfaat memiliki kualitas yang baik.
Ia juga menekankan bahwa dapur MBG wajib memenuhi standard ketat Halal dan sertifikat laik higiene sanitasi guna memberikan jaminan kebersihan, dapur MBG juga harus memiliki Chef kompeten untuk pengolah makanan yang baik serta memiliki IPAL.
Dapur MBG juga harus memiliki sistem pengendalian bahaya pangan dan uji air yang layak dikomsumsi.
“Harus memenuhi itu semua agar kasus yang tidak kita inginkan tidak terjadi atau terulang kembali. Menjamin pemenuhan asupan yang sehat, bersih dan mutunya harus baik,” ujar Wawali Abdul Harris Bobihoe.
Dalam hal ini, pemerintah daerah sangat menyambut baik pelaksanaan program MBG sebagai langkah besar dalam upaya terwujudnya generasi yang sehat, cerdas dan berdaya saing serta berkontribusi dalam penurunan angka stunting dan kemiskinan di Kota Bekasi. [■]
Reporter: Hery / Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
