IPK Tinggi, Tapi Gak Kenal Masalah Kampung Sendiri? HIMASI: Jangan Jadi Mahasiswa Cuma Modal Kartu Tanda Pengenal
jabar-online.com | Sabtu, 19 Sep 2026, 13:05 WIB | A.Lutfi/DR
— SEMARANG | Menjadi mahasiswa di tanah rantau bukan sekadar soal menyelesaikan SKS, mengejar IPK, lalu pulang membawa ijazah. Di balik biaya kuliah, uang kos, ongkos perjalanan dan harapan keluarga di kampung halaman, ada tanggung jawab sosial yang semestinya ikut tumbuh bersama pengetahuan.
Kuliah jauh dari Bekasi memang punya paket lengkap: tugas menumpuk, uang kiriman harus hemat, kangen rumah, plus pertanyaan klasik keluarga, “Kapan lulus?” Tapi HIMASI Semarang menambahkan satu pertanyaan yang lebih bikin mikir: setelah bertahun-tahun kuliah, apa yang bisa dibawa pulang selain ijazah dan oleh-oleh? Pertanyaan itulah yang dibedah dalam diskusi “Antropologi Kampus Mahasiswa sebagai Agent of Change”, Jumat (18/9/2026).
— SEMARANG | Menjadi mahasiswa di tanah rantau bukan sekadar soal menyelesaikan SKS, mengejar IPK, lalu pulang membawa ijazah. Di balik biaya kuliah, uang kos, ongkos perjalanan dan harapan keluarga di kampung halaman, ada tanggung jawab sosial yang semestinya ikut tumbuh bersama pengetahuan.Persoalan itulah yang coba dibedah Himpunan Mahasiswa Bekasi (HIMASI) Semarang melalui diskusi bertema “Antropologi Kampus Mahasiswa sebagai Agent of Change”, di Edupark FTIK Kampus 2 UIN Walisongo Semarang, Jumat (18/9/2026).
Forum yang berlangsung pukul 15.00–17.30 WIB tersebut dikemas sebagai semacam “SKS tambahan” bagi mahasiswa Bekasi. Bukan SKS yang muncul di KHS, tetapi ruang belajar untuk membaca kembali posisi mahasiswa terhadap kampus, organisasi dan masyarakat.
HIMASI sendiri lahir dari pengalaman mahasiswa Bekasi yang merantau ke Semarang. Fragmen-fragmen perantauan itu dipertemukan dalam semangat kekeluargaan dan perjuangan.
Namun, kekeluargaan saja tentu tidak cukup.
Di tengah kehidupan mahasiswa yang semakin kompleks, organisasi daerah dituntut tidak berhenti menjadi tempat berkumpul, makan bersama atau sekadar melepas rindu terhadap kampung halaman. Ada pekerjaan intelektual yang jauh lebih penting: membangun kesadaran, membaca persoalan dan menyiapkan kontribusi nyata.
Karena itulah Divisi Kajian HIMASI mencoba membuka ruang diskusi mengenai keseimbangan antara kehidupan akademik dan gerakan sosial.
Mahasiswa tidak cukup hanya pintar di ruang kelas. Sebaliknya, aktivitas organisasi juga tidak semestinya membuat kewajiban akademik terabaikan.
Keduanya harus berjalan beriringan.
Sebab, bagi mahasiswa, ilmu tanpa kepekaan sosial berisiko menjadi pengetahuan yang berhenti di kepala. Sebaliknya, gerakan tanpa basis pengetahuan dapat kehilangan arah.
Tiga Kata: Memfasilitasi, Mewadahi, Mendampingi
Diskusi menghadirkan Presiden DEMA-U UIN Walisongo, Mohammad As'ad Hasanuddin, sebagai pemateri.
Forum dibuka dengan dialog interaktif dan reflektif mengenai eksistensi mahasiswa di lingkungan kampus.
Audiens kemudian menyodorkan tiga kata yang dianggap menggambarkan peranan mahasiswa: memfasilitasi, mewadahi dan mendampingi.
Ketiganya kemudian ditarik ke dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Dari sini diskusi bergerak lebih jauh.
Mahasiswa ditantang untuk tidak menjadikan kampus sebagai ruang yang terpisah dari realitas sosial. Kampus semestinya menjadi tempat untuk mengolah persoalan nyata menjadi pengetahuan, penelitian dan gagasan yang kemudian dapat dikembalikan kepada masyarakat.
Pesan itu semakin relevan bagi mahasiswa yang berasal dari Bekasi.
Menurut Mohammad As'ad, mahasiswa Bekasi jangan sampai kehilangan hubungan dengan persoalan daerah asalnya hanya karena sedang menempuh pendidikan di luar kota.
“Jika kita mau maju dan berkembang, mahasiswa Bekasi jangan pernah menutup diri.”
Pernyataan tersebut bukan sekadar ajakan untuk aktif berorganisasi. Ada pekerjaan rumah yang lebih konkret: bagaimana mahasiswa membaca persoalan Bekasi dari kejauhan, mengolahnya menjadi studi kasus, kemudian membawa gagasan penyelesaian ketika mereka kembali ke daerah asal.
Media dan pemberitaan, misalnya, dapat menjadi salah satu pintu masuk.
Mahasiswa bisa mengikuti berbagai persoalan yang terjadi di Bekasi, mulai dari krisis identitas generasi muda, kriminalitas, persoalan lingkungan, limbah hingga sampah yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Persoalan tersebut tidak berhenti sebagai bahan obrolan di grup WhatsApp.
Ia bisa dikembangkan menjadi bahan penelitian, diskusi akademik, proposal kegiatan maupun program pengabdian masyarakat.
Mudik Jangan Cuma Bawa Oleh-Oleh
Di titik ini, gagasan HIMASI menjadi menarik untuk dilihat dari perspektif keluarga mahasiswa.
Orang tua tentu berharap anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan. Mereka membayar biaya kuliah, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari dan berbagai ongkos lain agar anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
Karena itu, kontribusi sosial mahasiswa tidak harus dipahami sebagai kegiatan yang mengorbankan kuliah.
Justru ilmu yang diperoleh selama berada di kampus idealnya dapat memberi manfaat ketika mahasiswa kembali ke lingkungan asalnya.
Libur semester pun bisa menjadi momentum.
Mahasiswa dapat pulang ke Bekasi bukan hanya membawa oleh-oleh atau cerita tentang kehidupan kampus, tetapi juga membawa hasil pengamatan, gagasan dan program yang bisa dikolaborasikan dengan masyarakat maupun pemerintah daerah.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa dapat merancang proposal berdasarkan persoalan nyata di lingkungannya, kemudian mengembangkan kerja sama dengan pemerintah kota/kabupaten, komunitas dan masyarakat.
Dengan begitu, biaya pendidikan yang dikeluarkan keluarga tidak berhenti pada pencapaian akademik individu. Pengetahuan yang diperoleh juga berpotensi memberikan manfaat lebih luas.
Tentu, semua itu tetap harus dilakukan tanpa mengorbankan kewajiban utama sebagai mahasiswa.
Ketika Kekeluargaan Dipertanyakan
Sesi tanya jawab kemudian membawa diskusi pada persoalan yang lebih internal.
Moderator, Gilang, memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.
Salah satu peserta, Empo Sasa, mempertanyakan bagaimana mahasiswa dapat membangun kesadaran terhadap tanggung jawabnya sebagai agent of change, terutama ketika dalam praktiknya masih ada mahasiswa yang menganggap ringan tanggung jawab organisasi maupun akademiknya.
Ia juga mempertanyakan apakah kultur organisasi daerah yang berbasis kekeluargaan berbeda dengan organisasi internal kampus yang lebih menekankan profesionalitas.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena organisasi mahasiswa sering kali berhadapan dengan dilema klasik: kekeluargaan jangan sampai berubah menjadi permisif, sementara profesionalitas jangan sampai mematikan rasa kebersamaan.
Mohammad As'ad kemudian menjelaskan perbedaan karakter sejumlah organisasi mahasiswa.
Ia mengelompokkan organisasi mahasiswa ke dalam beberapa corak. Ada organisasi yang kuat pada aspek ideologisasi seperti PMII, GMNI, HMI, IMM dan KAMMI.
Ada pula organisasi bercorak akademik seperti HMJ/HIMA, DEMA, SEMA dan BEM. Sementara UKM lebih banyak bergerak berdasarkan minat dan bakat.
Dalam konteks tersebut, HIMASI ditempatkan sebagai organisasi eksternal dengan karakter jejaring kekeluargaan.
Tetapi kekeluargaan, menurut gagasan yang berkembang dalam forum, tidak seharusnya menjadi titik akhir.
HIMASI justru ditantang memiliki daya tawar yang lebih kuat.
Salah satu caranya adalah membangun platform media yang edukatif dan inspiratif, sekaligus mengangkat budaya serta berbagai kegiatan yang memiliki identitas Bekasi.
Sebab, di era ketika media begitu dekat dengan pengetahuan, kemampuan memproduksi dan mendistribusikan informasi juga merupakan bagian dari kapasitas intelektual mahasiswa.
Di sinilah organisasi daerah dapat berkembang dari sekadar “rumah perantauan” menjadi ruang produksi gagasan.
Mahasiswa Bukan Sekadar Gelar Berjalan
Diskusi HIMASI tersebut pada akhirnya membawa satu pertanyaan yang lebih besar: untuk apa seseorang menjadi mahasiswa?
Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu mudah.
Mahasiswa memang harus menyelesaikan kuliah. Harus menjaga prestasi. Harus mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan keluarga. Harus memikirkan masa depan pekerjaan.
Namun, di saat yang sama, status mahasiswa juga membawa ruang tanggung jawab sosial.
Menjadi agent of change bukan berarti setiap mahasiswa harus menjadi aktivis jalanan atau pengurus organisasi.
Perubahan dapat dimulai dari hal yang lebih sederhana: membaca persoalan secara kritis, melakukan penelitian, membuat program yang bermanfaat, membangun literasi, mendampingi masyarakat, atau mengubah pengetahuan akademik menjadi solusi yang bisa diterapkan.
Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu memilih antara menjadi “anak kampus” atau “anak organisasi”. Tantangannya justru bagaimana keduanya dapat berjalan secara proporsional.
Sebab bagi keluarga yang membiayai pendidikan, keberhasilan seorang anak bukan hanya ketika namanya tercetak di ijazah.
Ada harapan yang lebih besar: ilmu yang diperoleh benar-benar membuat hidupnya lebih baik sekaligus memberi manfaat bagi lingkungan.
Forum HIMASI ditutup dengan kutipan Paulo Freire:
“Education does not change the world. Education changes people. People change the world.”
Pendidikan tidak mengubah dunia secara langsung. Pendidikan mengubah manusia. Dan manusialah yang kemudian mengubah dunia.
Bagi mahasiswa Bekasi di perantauan, mungkin di situlah tantangan sebenarnya: jangan sampai kampus hanya menjadi tempat mendapatkan gelar, tetapi jadikan ia tempat belajar membaca kehidupan—lalu membawa pulang pengetahuan itu untuk Bekasi. [■]
