81 Tahun Merdeka, Ali Khan: Kemerdekaan Hakiki Belum Penuh Dirasakan Rakyat

81 Tahun setelah Proklamasi, Perjuangan Itu Belum Selesai. Barangkali Memang Tidak Pernah Boleh Selesai

jabar-online.com | Sabtu, 08 Agustus 2026, 17:08 WIB | NMR/DR

Politisi muda NasDem Kota Bekasi itu menilai pergantian rezim kepemimpinan sejak Soekarno hingga Prabowo Subianto membawa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, pekerjaan rumah terbesar republik tetap sama: memastikan tata kelola keuangan negara dan sumber daya alam benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.

— KOTA BEKASI | Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka bukan sekadar angka yang bertambah dalam kalender sejarah. Ia adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu bertanya: sejauh mana cita-cita kemerdekaan benar-benar sampai ke meja makan rakyat?

Pertanyaan itulah yang mengemuka dari Habib Rizkha Ali Khan, politisi muda Partai NasDem Kota Bekasi, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam percakapan telepon dengan Bekasi-OL, Sabtu petang, 8/8/2026, Habib Ali—sapaan akrabnya—melihat perjalanan Indonesia selama lebih dari delapan dekade sebagai sebuah perjalanan panjang yang belum selesai.

Republik telah melewati berbagai rezim kepemimpinan, dengan karakter, kebijakan, keberhasilan, dan kekurangannya masing-masing.

Dari era Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, menurut dia, setiap pemerintahan meninggalkan catatan tersendiri dalam perjalanan bangsa.

Namun, ada satu ukuran yang menurut Habib Ali tidak boleh kehilangan tempat: apakah rakyat semakin sejahtera?

“Tata kelola keuangan dan sumber daya alam yang benar menentukan kesejahteraan rakyat.”

Pernyataan itu menjadi semacam garis bawah dari pandangannya mengenai arti kemerdekaan. Sebab, bagi Habib Ali, kemerdekaan tidak berhenti pada terbebasnya Indonesia dari penjajahan fisik. Kemerdekaan seharusnya menjelma menjadi kemampuan negara menghadirkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.

Merdeka di Atas Kertas, Berat di Dalam Dompet

Setiap Agustus, bendera merah putih memenuhi jalan, halaman rumah, gedung pemerintahan, sekolah dan ruang-ruang publik. Lagu-lagu perjuangan kembali terdengar. Upacara digelar. Sejarah perjuangan bangsa dikenang.

Tetapi di balik seremoni itu, menurut Habib Ali, terdapat kenyataan sosial yang tidak boleh ditutupi oleh kemeriahan perayaan.

Menjelang hari kemerdekaan, katanya, seluruh rakyat Indonesia semestinya tidak hanya merayakannya, tetapi juga merenungkan makna kemerdekaan itu sendiri.

“Menjelang hari Kemerdekaan yang akan dirayakan seluruh rakyat Indonesia adalah momentum untuk merenungi betapa kemerdekaan hakiki belum dinikmati hampir sebagian besar rakyat,” ujar Habib Ali.

Kalimat itu terdengar sederhana. Namun ia menyimpan persoalan yang jauh lebih kompleks: ketimpangan antara tekanan kebutuhan hidup dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan tersebut.

Harga kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, perumahan dan berbagai kebutuhan dasar terus menjadi bagian dari kalkulasi rumah tangga. Sementara peningkatan pendapatan tidak selalu bergerak secepat tekanan biaya hidup.

“Tekanan kebutuhan hidup tidak bisa diimbangi dengan pendapatan yang sangat sulit di era sekarang ini,” katanya.

Di titik inilah, kemerdekaan menurut Habib Ali memperoleh makna yang lebih substantif.

Sebab apa arti kemerdekaan apabila rakyat masih harus menghabiskan sebagian besar energinya hanya untuk bertahan hidup?

Apa arti kekayaan alam yang melimpah apabila manfaat terbesarnya tidak kembali kepada masyarakat?

Dan apa arti pengelolaan anggaran negara apabila setiap rupiah yang dibelanjakan belum sepenuhnya mampu mengubah kualitas kehidupan rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pekerjaan rumah yang tak selesai hanya dengan pergantian pemerintahan.

 
Delapan Dekade, Presiden Berganti, Perjuangan Berlanjut

Habib Ali tidak melihat sejarah kepemimpinan Indonesia secara hitam-putih. Setiap presiden, menurut dia, memiliki konteks zamannya masing-masing.

Soekarno memimpin republik yang baru lahir dan berhadapan dengan tantangan mempertahankan kemerdekaan sekaligus membangun identitas bangsa. Soeharto datang dengan orientasi pembangunan dan stabilitas yang kemudian membentuk wajah Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Era reformasi membuka babak baru. Habibie menghadapi masa transisi, Gus Dur membawa warna demokrasi dan pluralisme, Megawati melanjutkan konsolidasi pemerintahan pasca reformasi. SBY menjalankan pemerintahan dalam periode demokrasi yang semakin terkonsolidasi, sementara Jokowi mendorong pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi dengan beragam penafsiran yang kontroversial.

Kini, Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang berbeda: bagaimana menerjemahkan agenda pembangunan dan kemandirian ekonomi ke dalam peningkatan kesejahteraan yang benar-benar terasa di tingkat masyarakat.

Setiap era meninggalkan warisan. Setiap era juga memiliki kritik

Karena itu, bagi Habib Ali, generasi hari ini tidak perlu terjebak dalam romantisme masa lalu ataupun sekadar menyalahkan pemerintahan sebelumnya.

Yang lebih penting adalah melanjutkan pekerjaan yang belum selesai.

Kemerdekaan, dalam pandangannya, bukan warisan yang cukup disimpan dalam buku sejarah. Ia adalah mandat yang harus terus diperjuangkan oleh setiap generasi.

 
Sumber Daya Alam: Kekayaan yang Harus Kembali kepada Rakyat

Di antara persoalan yang disoroti Habib Ali adalah tata kelola keuangan dan sumber daya alam.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar. Dari energi, mineral, kehutanan, kelautan hingga berbagai sumber daya strategis lainnya. Persoalannya bukan semata-mata seberapa besar kekayaan tersebut dimiliki negara, melainkan bagaimana ia dikelola.

Di sinilah kualitas tata kelola menjadi penentu.

Bagi Habib Ali, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh berhenti pada angka investasi, penerimaan negara atau pertumbuhan ekonomi makro. Ukuran akhirnya tetap harus dikembalikan kepada rakyat.

Apakah lapangan kerja bertambah?

Apakah pendapatan masyarakat meningkat?

Apakah pendidikan dan kesehatan menjadi lebih terjangkau?

Apakah kesenjangan berkurang?

Dan yang paling sederhana: apakah rakyat merasa hidupnya menjadi lebih baik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bentuk baru perjuangan kemerdekaan.

Jika dahulu para pejuang mengangkat senjata menghadapi penjajahan, generasi sekarang menghadapi persoalan yang berbeda: kemiskinan, kesenjangan, tata kelola pemerintahan, korupsi, ketidakadilan ekonomi, serta pengelolaan kekayaan negara yang harus terus diawasi.

 
Kemerdekaan Bukan Garis Finish

Bagi Habib Ali, peringatan 17 Agustus seharusnya tidak hanya menjadi panggung untuk mengulang kalimat “merdeka”.

Kemerdekaan justru harus dipahami sebagai proses yang terus bergerak.

Rakyat memang telah terbebas dari kolonialisme. Tetapi perjuangan menghadirkan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa belum selesai.

Di situlah generasi muda memperoleh tugasnya.

Mereka tidak harus mengulang bentuk perjuangan generasi 1945. Medannya telah berubah. Perjuangannya kini berlangsung melalui pendidikan, politik yang bersih, pengawasan terhadap kekuasaan, inovasi ekonomi, penguatan masyarakat sipil dan keberanian mempertanyakan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat.

Habib Ali memilih melihat masa depan dengan optimisme, kendati realitas ekonomi hari ini belum sepenuhnya menggembirakan.

“Kita optimis dan berdoa akan perubahan ekonomi ke depannya,” kata dia.

Kalimat tersebut sekaligus menjadi penutup refleksinya tentang 81 tahun Indonesia merdeka.

Ada kritik, tetapi tidak kehilangan harapan.

Ada kegelisahan, tetapi bukan keputusasaan.

Sebab bagi generasi yang lahir jauh setelah Proklamasi, meneruskan kemerdekaan bukan berarti mengulang sejarah. Tugas mereka adalah memastikan sejarah perjuangan itu menghasilkan kehidupan yang lebih adil.

Merah putih, pada akhirnya, bukan hanya warna bendera.

Ia adalah janji.

Janji bahwa kekayaan negeri ini harus kembali menjadi kekuatan rakyat. Bahwa negara hadir bukan sekadar sebagai pengelola anggaran, melainkan sebagai pelayan kepentingan publik.

Dan bahwa kemerdekaan baru benar-benar menemukan maknanya ketika rakyat kecil tidak lagi sekadar menjadi penonton pembangunan. Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi, perjuangan itu belum selesai. Barangkali memang tidak pernah boleh selesai. [■]

Reporter: NMR - REDAKSI - Editor: DikRizal/JabarOL