Ditangkapnya Mantan Kapolri LSP Atas Dugaan Penyadapan, Ini Kata Heikal Safar

Skandal Penyadapan Presiden Mengguncang Jakarta: Tiga Jenderal Polri Jadi Tersangka, 20.980 Personel TNI AL Disiagakan

jabar-online.com | Rabu, 4 Nov 2026, 17:26 WIB | DR/REDAKSI

Di tengah terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting, pengerahan puluhan ribu personel TNI AL untuk memperkuat pengamanan ibu kota memunculkan perhatian publik. Heikal Safar menyerukan penegakan hukum yang profesional, adil, dan bebas tekanan dari pihak mana pun.

 — JAKARTA | Indonesia tengah menghadapi salah satu peristiwa paling menyita perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret tiga perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berkembang menjadi persoalan serius yang menyentuh aspek keamanan negara, integritas institusi penegak hukum, hingga stabilitas politik nasional.

Baca juga: Akademisi Malut Soroti Penyalahgunaan LIMS, Dorong Pengawasan dari Sipil dan Reformulasi Kurikulum Ilmu Politik Digital

Perkembangan kasus tersebut semakin menjadi sorotan setelah TNI Angkatan Laut (TNI AL) mengumumkan rencana penebalan pengamanan wilayah DKI Jakarta dengan menyiapkan total 20.980 personel, termasuk unsur Korps Marinir.

Dua peristiwa yang berlangsung dalam rentang waktu berdekatan itu memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.

PS: "Kamu nakal ya! Udah sering ngaret pas jadi KSP, eh sekarang ketahuan "menyadap" tanpa izin...!?"

Apakah pengerahan personel TNI merupakan langkah antisipatif rutin untuk menjaga keamanan ibu kota, atau berkaitan dengan perkembangan situasi nasional yang sedang menjadi perhatian?

Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi yang memastikan pengerahan pasukan tersebut merupakan respons langsung terhadap kasus penyadapan. Pemerintah juga menyatakan situasi keamanan Jakarta masih terkendali.

Terbongkarnya Dugaan Penyadapan, Tiga Jenderal Polri Jadi Tersangka

Babak paling mengejutkan dalam perkara ini terjadi Selasa malam, 3 November 2026.

Baca juga: Dr. Saiful Ahmad: Desak Reformasi Politik Digital dari ATHG Sandera Intelijen Siber

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik (illegal access), serta penghapusan data elektronik.

Ketiga tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Berdasarkan keterangan Kabareskrim, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026.

Penyidik menduga sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui tahapan verifikasi dan prosedur sebagaimana mestinya.

Salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya presiden, dugaan penyadapan juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Persoalan semakin serius karena penyidik menduga terdapat perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem elektronik pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas yang dipersoalkan.

Kasus ini bermula dari laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.

Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat flashdisk.

Penetapan tersangka tersebut menjadi perhatian besar karena perkara yang ditangani bukan sekadar dugaan pelanggaran prosedur penyadapan, melainkan menyangkut penggunaan instrumen pengawasan negara terhadap komunikasi pribadi sejumlah tokoh penting.

Kronologi dan Dugaan Markas Operasi

Informasi yang berkembang mengenai awal terbongkarnya perkara ini turut memunculkan perhatian terhadap lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan.

Dalam narasi yang beredar, kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, disebut sebagai lokasi yang berkaitan dengan pengungkapan kasus tersebut.

Pengamat militer dan pertahanan keamanan Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Forum Keadilan TV, menyampaikan bahwa dugaan aktivitas penyadapan awalnya terdeteksi melalui sistem pemantauan internal kepolisian.

Menurut penjelasannya, aktivitas alat penyadapan yang terdeteksi kemudian ditelusuri hingga mengarah ke kediaman Irjen Ahrie Sonta Nasution.

Informasi tersebut menjadi salah satu bagian dari kronologi yang berkembang di ruang publik. Namun, lokasi operasi, kepemilikan perangkat, dan peran masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan.

Hal yang perlu digarisbawahi, status tersangka bukanlah putusan bersalah. Setiap pihak yang ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

20.980 Personel TNI AL Perkuat Pengamanan Jakarta

Di tengah mencuatnya perkara tersebut, perhatian publik juga tertuju pada langkah TNI AL yang menyiapkan 20.980 personel untuk memperkuat pengamanan wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut (Asops KSAL) Laksamana Muda TNI Yayan Sofiyan, pengerahan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui surat telegram.

Seluruh personel yang dikerahkan akan berada di bawah kendali operasi (BKO) KODAM Jaya.

Pengerahan dilakukan melalui empat tahapan:

1. Tahap pertama: 2.100 personel. Berasal dari satuan yang telah berada di wilayah Jakarta, termasuk unsur Korps Marinir, Koarmada I, Kodaeral III, dan Kolinlamil. Tahap ini mulai dilaksanakan 2 November 2026.

2. Tahap kedua dan ketiga: 5.740 personel. Didatangkan dari luar Jakarta melalui armada Kapal Republik Indonesia (KRI) dan jalur darat. Mobilisasi melibatkan unsur TNI AL dari sejumlah wilayah.

3. Tahap keempat: 13.140 personel. Disiapkan dari Mabesal dan satuan-satuan di wilayah Jakarta dalam status siaga di markas masing-masing untuk mendukung pengerahan apabila diperlukan.

Secara keseluruhan, jumlah personel yang disiapkan mencapai 20.980 orang.

Rencana tersebut menunjukkan adanya penebalan kemampuan pengamanan ibu kota. Namun, perlu dibedakan antara kesiapan personel, mobilisasi pasukan, dan penetapan status darurat keamanan.

Hingga berita ini disusun, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyebut Jakarta secara resmi telah ditetapkan dalam status Siaga 1 sebagaimana tertulis dalam materi visual yang beredar di media sosial.

Pemerintah: Jakarta Tidak Mengalami Gejolak Mengkhawatirkan

Pemerintah memberikan penjelasan untuk merespons berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kondisi keamanan ibu kota.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Rabu (4/11/2026), menegaskan situasi keamanan Jakarta masih berjalan normal.

Ia menyatakan tidak terdapat gejolak yang mengkhawatirkan.

Yusril juga menjelaskan bahwa dirinya belum dapat memberikan keterangan teknis mengenai alasan penebalan pasukan karena hal tersebut merupakan kewenangan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa urusan keamanan dan pertahanan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung langkah pengamanan yang diputuskan pemerintah pusat.

Pramono juga menegaskan tidak ingin masuk ke dalam wilayah isu politik yang sedang berkembang.

Dua pernyataan tersebut penting dicermati agar masyarakat tidak mencampuradukkan penebalan pengamanan dengan dugaan adanya keadaan darurat atau konflik antar kelompok kekuasaan.

Heikal Safar: Penegakan Hukum Harus Adil dan Bebas Tekanan

Di tengah berkembangnya kasus yang menyeret sejumlah petinggi kepolisian tersebut, Heikal Safar menyampaikan pandangannya melalui pesan WhatsApp pada Rabu (4/11/2026).

Ia mengajak masyarakat mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto beserta jajaran kepolisian.

"Kita percayakan sepenuhnya kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan jajarannya dalam penegakan hukum yang seadil-adilnya atas penyadapan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan lain-lain," ujar Heikal.

Menurutnya, kasus tersebut semestinya menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, terutama aparatur negara, agar menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional.

"Seyogyanya dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, untuk menjalankan tugas negara secara profesional, tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun," lanjutnya.

Heikal juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

"Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan merawatnya," tegasnya.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan ini dalam perspektif yang lebih luas: bahwa kepentingan negara harus berada di atas kepentingan individu, kelompok, maupun pertarungan pengaruh di lingkungan kekuasaan.

Persoalan Utama Bukan Sekadar Siapa yang Disadap

Kasus ini sesungguhnya menghadirkan sejumlah persoalan mendasar yang perlu dijawab secara transparan.

Pertama, bagaimana sistem penyadapan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dapat diduga dioperasikan tanpa prosedur yang sah?

Kedua, siapa saja pihak yang menjadi sasaran penyadapan, bagaimana data mereka diperoleh, dan sejauh mana informasi elektronik tersebut telah digunakan?

Ketiga, apakah terdapat pihak lain yang memberikan perintah, dukungan, atau memperoleh manfaat dari dugaan aktivitas penyadapan tersebut?

Keempat, bagaimana pengawasan terhadap sistem penyadapan internal kepolisian dijalankan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui penyidikan yang independen, pemeriksaan barang bukti digital, serta proses hukum yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik juga perlu memperoleh kepastian bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan beberapa tersangka, tetapi mampu mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang benar-benar memiliki keterlibatan.

Menjaga Jakarta, Menjaga Kepercayaan Publik

Beriringan dengan penebalan pengamanan oleh TNI AL, masyarakat Jakarta tentu berharap seluruh aparat keamanan tetap mengutamakan profesionalisme, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil.

Kehadiran aparat dalam jumlah besar semestinya memberikan rasa aman, bukan justru memunculkan ketakutan atau spekulasi yang tidak berdasar.

Pesan agar masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan lingkungan, dan menjaga keluarga dapat menjadi sikap yang bijak. Namun, kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi kepanikan ataupun tindakan main hakim sendiri.

Pada akhirnya, kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo menjadi ujian penting bagi integritas institusi negara.

Penegakan hukum harus membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, sekaligus memastikan tidak ada pula pihak yang dijadikan sasaran kriminalisasi akibat kepentingan tertentu.

Sebagaimana pesan Heikal Safar, profesionalisme aparatur negara harus berdiri tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.

Sebab, yang harus dijaga bukan hanya keamanan seorang presiden, bukan pula kepentingan sebuah institusi, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara dan seluruh perangkat kekuasaannya. [■]

Reporter: REDAKSI - Editor: DikRizal/JabarOL