“Gaspol Transparansi” Tri Adhianto: BUMD Bekasi Kini Didampingi Jaksa, Biar Nggak ‘Nyasar’ Lagi
Langkah Pemkot Bekasi menggandeng Kejaksaan dinilai bukan cuma seremonial, tapi sinyal kuat menuju pengawasan hukum yang ketat atas seluruh badan usaha daerah
— KOTA BEKASI | Pemerintah Kota Bekasi tampaknya mulai belajar dari pengalaman. Di tengah riuhnya sorotan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kinerja BUMD yang kerap “abu-abu”, Walikota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono memutuskan untuk menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi sebagai mitra hukum resmi seluruh BUMD di bawah kendali Pemkot.Langkah itu diumumkan dalam penandatanganan kerja sama di Kantor Kejari Bekasi, Senin (27/10), antara empat BUMD: PT BPRS Patriot, PT Migas Patriot, PT Mitra Patriot, dan PT Sinergi Patriot, bersama Kepala Kejari Kota Bekasi Dr. Sulvia Triana Hapsari, SH., M.Hum.
Tak Sekadar Tanda Tangan Seremonial
Biasanya, kerja sama seperti ini berakhir jadi seremoni manis di ruang rapat ber-AC. Tapi Tri Adhianto mengklaim, kali ini beda.
“Kita ingin memastikan setiap langkah yang diambil BUMD punya dasar hukum kuat. Dengan pendampingan Kejaksaan, mereka nggak perlu ragu lagi. Semua berjalan sesuai aturan dan fokus memberi manfaat untuk masyarakat,” tegas Tri dalam sambutannya.
Walikota yang dikenal gemar mendorong jargon transparansi dan akuntabilitas itu menegaskan bahwa peran BUMD bukan sekadar alat ekonomi, tapi juga cermin good corporate governance.
Tri bahkan mencontohkan Perumda Tirta Patriot yang lebih dulu menggandeng Kejaksaan untuk pendampingan hukum dan kini disebut menjadi model pengelolaan perusahaan daerah yang rapi secara administrasi.
BUMD Mulai “Disorot” Satu per Satu
Langkah ini juga muncul di tengah banyaknya rumor seputar kinerja BUMD Kota Bekasi yang belum maksimal.
Dari bisnis energi yang belum jelas arah investasinya, hingga proyek pengembangan usaha yang sering kali jalan di tempat.
PT Migas Patriot, misalnya, kini sedang membuka peluang pengembangan energi lokal.
Sementara PT Sinergi Patriot Bekasi mengaku menyiapkan rencana bisnis lima tahun ke depan yang katanya “bakal berkembang pesat”.
Tapi semua itu, kata Tri, harus dilakukan di bawah pengawasan hukum yang ketat.
“Administrasi jangan sampai tertinggal. Aturan makin berkembang, jadi harus profesional. Semua peraturan, termasuk Perwal tentang BUMD, sekarang wajib disahkan Kemenkumham,” katanya.
Dengan kata lain: yang dulu bisa asal tanda tangan, sekarang kudu hati-hati.
Pendampingan Jaksa: Jaring Pengaman atau ‘Sabuk Pengendali’?
Bagi Kejari Kota Bekasi, kerja sama ini menempatkan lembaganya bukan sebagai “penyidik yang menakutkan”, tapi sebagai pendamping hukum yang memastikan setiap keputusan BUMD berada di jalur benar.
Namun bagi sebagian pengamat lokal, langkah ini juga bisa diartikan sebagai “sabuk pengendali baru” agar BUMD tak lagi bermain liar di lapangan abu-abu.
Jika dijalankan sungguh-sungguh, sinergi ini bisa menjadi tameng dari jebakan kasus hukum. Tapi kalau cuma jadi pajangan politik menjelang 2025 berakhir, publik tentu akan menagih hasilnya.
Tri: “Ini Soal Keyakinan, Bukan Sekadar Hukum”
Menutup sambutannya, Tri berbicara penuh semangat—dengan gaya khasnya.
“Langkah ini bukan hanya soal hukum, tapi soal keyakinan. Dengan perjanjian ini, kita nggak perlu ragu lagi buat bergerak. Gaspol kerjanya! Ini bukti komitmen kita membangun Kota Bekasi yang lebih baik.”
Kata “Gaspol” yang dulu identik dengan proyek-proyek pembangunan, kini tampaknya bergeser makna: gaspol dalam transparansi—asal jangan kebut juga di tikungan hukum.
Catatan Redaksi JabarOL:
Kerja sama Pemkot dan Kejari ini memang patut diapresiasi. Tapi publik juga berhak mengawasi apakah pendampingan hukum ini benar-benar membuat BUMD lebih bersih, atau sekadar membuat mereka punya “pengacara tetap” saat nanti tersandung masalah.
Yang jelas, Kota Bekasi sedang bersiap membuka babak baru dalam tata kelola daerahnya—semoga bukan hanya di atas kertas. [■]
Reporter: Ndut/Int.Mei- Investigasi - Editor: DikRizal/JabarOL
Posting Komentar