Rp2,3 M Buat Ngomong ke Rakyat, Tapi Rakyat Nanya: Konten Rp40 Juta/Episode, Warga: Ini Web Series atau Trailer Janji?
Anggaran komunikasi publik Kota Bogor senilai Rp2,3 miliar lebih jadi bahan obrolan hangat warga. Bukan karena anti publikasi, tapi karena publik ingin tahu: dengan angka sebesar itu, apakah informasi benar-benar sampai dan berdampak, atau sekadar ramai tayang tapi sepi manfaat?
— KOTA BOGOR | Di tengah harga cabai yang kadang lebih galak dari mantan dan jalan berlubang yang hafal betul sama ban motor warga, muncul kabar soal anggaran komunikasi publik Kota Bogor yang nilainya bikin mata melek: Rp2,3 miliar lebih.Organisasi masyarakat Indonesia Government Watch (IGoWa) ikut bersuara. Bukan buat cari sensasi, tapi karena warga juga punya satu pertanyaan sederhana: “Ini duit miliaran buat ngomong ke siapa dan ngomong apa?”
IGoWa menyoroti alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor yang disebut menggelontorkan Rp2.339.788.308 untuk kerja sama dengan lebih dari 50 media.
Secara teori, ini demi menyebarluaskan informasi pembangunan.
Secara praktik, warga cuma ingin tahu: apakah informasi itu sampai, dipahami, dan bikin hidup lebih mudah?
Peneliti IGoWa, Rifqi Prihandana, pertanyakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas anggaran tersebut.
Dalam bahasa warga Bogor yang lagi ngopi di warung, kira-kira begini:
“Kalau Rp2,3 miliar cuma buat bikin kita tahu ada program, tapi kita tetap bingung cara aksesnya, itu namanya komunikasi satu arah, bukan pelayanan.”
Konten Rp40 Juta, Rasanya Premium?
IGoWa juga menyoroti anggaran penyusunan konten:
- Tahun 2025: Rp166 juta untuk 4 konten.
- Tahun 2026: Rp136 juta untuk 3 konten.
Artinya, satu konten bisa tembus sekitar Rp40 juta.
Warga pun mulai berandai-andai, “Ini kontennya pakai drone keliling Gunung Salak? Atau ada efek CGI kayak film superhero?”
Pertanyaan satire ini bukan tanpa alasan.
Kalau satu konten setara harga satu mobil bekas yang masih kinclong, maka publik tentu berharap kualitasnya bukan sekadar video formal dengan backsound instrumental dan narasi datar.
2027 Mau Naik Jadi Rp400 Juta?
IGoWa bahkan menemukan rencana kenaikan pagu indikatif penyusunan konten hingga Rp400 juta pada 2027. Hampir naik 300 persen.
Di sinilah warga mulai mengernyit. Biasanya kalau tren efisiensi, angka turun. Tapi ini justru naik drastis. Maka pertanyaan warga sederhana: “Urgensinya apa? Apakah ada kebutuhan komunikasi luar biasa? Atau cuma karena anggaran tersedia?”
Warga Tak Anti Anggaran, Tapi Anti Gelap-Gelapan
IGoWa menegaskan, yang diperjuangkan bukanlah menolak anggaran komunikasi publik. Justru sebaliknya—warga Bogor butuh informasi yang jelas, cepat, dan mudah dipahami.
Tapi transparansi itu harga mati. Publik ingin tahu:
- Media mana saja yang jadi mitra?
- Apa indikator keberhasilannya?
- Seberapa besar dampaknya terhadap literasi informasi warga?
Karena ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah tayangan atau publikasi, tapi apakah warga makin paham program pemerintah dan bisa merasakan manfaatnya.
Penutup
Dalam logika warga Bogor yang sudah kenyang janji saat musim kampanye, komunikasi publik bukan soal seberapa sering pemerintah muncul di layar, tapi seberapa sering rakyat merasa didengar.
Kalau Rp2,3 miliar hanya membuat pemerintah makin fasih berbicara, tapi warga tetap tidak merasa dilibatkan, maka itu bukan komunikasi—itu monolog mahal.
IGoWa mendorong Diskominfo Kota Bogor untuk membuka ringkasan anggaran, daftar media mitra, serta KPI yang terukur. Karena pada akhirnya, uang itu bukan milik pemerintah. Itu milik warga Bogor.
Dan warga, seperti biasa, cuma minta satu hal: Kalau memang mau “ngomong ke rakyat”, pastikan rakyat juga bisa jawab balik—bukan cuma jadi penonton konten Rp40 juta. [■]
Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
