Usai Didemo, Pemkab Bogor Janji Tindak Lanjuti Aspirasi yang Disuarakan Elemen Masyarakat
“Kami tidak menutup telinga. Semua kritik dan masukan akan kami tampung untuk perbaikan bersama,” ujar Bupati, Kamis (2/10/2025).
— KAB BOGOR | Bupati dan DPRD akhirnya Buka Pintu usai didemo elemen masyarakat. Di tengah kerasnya orasi, Pemkab Bogor dan DPRD akhirnya turun tangan. Bupati Bogor bersama Wakil Ketua DPRD dan beberapa anggota dewan menemui langsung massa untuk berdialog.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah berjanji menindaklanjuti aspirasi yang disuarakan.
“Kami tidak menutup telinga. Semua kritik dan masukan akan kami tampung untuk perbaikan bersama,” ujar Bupati, Kamis (2/10/2025).
Meski begitu, massa menegaskan tidak akan berhenti mengawal. “Kami hargai itikad baik pemerintah, tapi jangan hanya berhenti di meja pertemuan. Kami akan pantau realisasinya,” tandas Riswan.
Aksi pun berakhir damai, namun meninggalkan pesan keras: masyarakat Bogor tidak akan tinggal diam jika kepentingan publik terus diabaikan.
Sebelumnya, suasana Gedung DPRD Kabupaten Bogor mendadak panas, Kamis (2/10/2025). Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi NGO Bersatu turun ke jalan melancarkan aksi unjuk rasa besar-besaran.
Isu yang diangkat pun bukan main-main. Mulai dari buruknya transparansi Pemkab Bogor, dugaan rangkap jabatan anggota DPRD, hingga polemik Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2023. Semua itu dilabeli massa sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Kami sudah muak dengan praktik kekuasaan yang kotor. Jangan lagi rakyat dibohongi dengan janji manis,” teriak koordinator aksi, Riswan, di tengah kerumunan demonstran.
Massa yang datang membawa spanduk, poster, dan toa terus meneriakkan slogan lantang: “Bangkit Melawan atau Diam Ditindas!”.
Tuntutan Mengguncang
Riswan menyebut, ada sederet tuntutan yang mereka desak ke pemerintah daerah. Di antaranya:
Revisi Perbup Nomor 44 Tahun 2023, Menolak rangkap jabatan di DPRD Kabupaten Bogor, dan Meminta pertanggungjawaban anggota dewan yang jarang hadir sidang tapi tetap menerima gaji penuh.
“Ini jelas-jelas bentuk pengkhianatan. Mereka digaji oleh rakyat, tapi tidak bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Gelombang Perlawanan Terbesar
Aksi ini disebut sebagai gelombang perlawanan masyarakat terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Tidak hanya mahasiswa dan ormas, bahkan sejumlah tokoh lokal juga ikut menyuarakan keresahan. [■]
Posting Komentar