SHM Raib, Seribuan Pemilik & Ratusan Penghuni Cuma Bisa Makan Janji; Curhat ke DPRD, Hitler Malah Blunder!
Sertifikat 1.800 unit raib entah ke mana. Developer hilang, penghuni hanya menatap pemandangan cicilan yang tak kunjung bersertifikat. Hitler, bernama garang, perjuangannya justru melawan developer yang kabur. Perang yang dimenangkan bukan dengan tank, tapi dengan surat panggilan pengadilan. Namun diabaikan Tergugat owner PT ADM.

Yang nongol justru piutang Rp7 miliar dan tumpukan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.
Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Apartemen Kemang View, Hitler Situmorang—ya, namanya memang Hitler—datang ke Komisi II DPRD Kota Bekasi.
“Kita bicarakan soal sertifikat dan piutang, mudah-mudahan ada solusi,” ujarnya kalem, Kamis, 4 September 2025.
Solusi? Rasanya kayak nunggu lift di jam pulang kantor: lama, penuh, kadang malah mati lampu.
Sertifikat 1.800 Unit, Entah Dimana
Menurut data P3SRS, ada 2.031 unit di Kemang View.
Tapi sekitar 1.800 sertifikat masih nyangkut di tangan developer. Padahal sebagian penghuni sudah lunas sejak zaman harga bensin masih Rp4.500 per liter.
Komisi II DPRD pun mencoba ikut nimbrung. Latu Harhary, ketua komisi, bilang masalahnya bukan cuma sertifikat, tapi juga PBB yang nunggak.
“Kita akan follow up, apakah dendanya bisa dihapus, biar PBB bisa dibayar,” katanya.
Tapi masalah lebih besar: PT ADM, sang developer, hilang bak mantan yang blokir WA. Dipanggil dinas, dipanggil walikota, tak muncul.
Bahkan panggilan pengadilan pun dianggap angin lalu. Laurence M. Takke (LMT), bos besar PT ADM, seolah lebih sakti daripada hakim.
“Gimana mau berharap sama DPRD, kalau pemkot dan pengadilan aja nggak digubris?” kata seorang penghuni yang minta namanya disamarkan jadi Mawar. (Aslinya jelas bukan Mawardi).
Blunder ala P3SRS
Menurut Mawar, langkah P3SRS salah jurus. Pertama, legal standing mereka lemah. Pegangannya cuma Akta Jual Beli (AJB), bukan Sertifikat Hak Milik.
“Kalau naik ke pengadilan, ya bisa keok duluan,” katanya.
Kedua, kenapa ribut ke DPRD? “Yang bisa menekan itu seharusnya walikota lewat Dinas Perkimtan, Dinas Tata Ruang, sama BPN kota Bekasi. Kalau DPRD paling banter bikin rekomendasi, ujung-ujungnya juga surat disposisi doang,” ujarnya.
Drama 12 Tahun
Sampai hari ini, ribuan penghuni apartemen hidup dalam status setengah sah: lunas membayar tapi tak punya sertifikat.
Unit yang mereka tinggali ibarat pacar tanpa restu orangtua—statusnya abu-abu.
“Kalau begini terus, warga bisa curiga jangan-jangan ada niat jahat. Mens rea, istilah hukumnya,” lanjut Mawar dengan gaya sok jaksa.
Padahal sebenarnya cuma owner PT. ADM alias LMT yang gak punya men's area, alias kejantanan selaku developer yang seharusnya bertanggung jawab penuh, lanjut Mawar lagi dengan nada menyindir.
Sementara itu, Hitler cs masih mondar-mandir mencari keadilan. Entah lewat DPRD, walikota, atau pengadilan.
Tapi kalau semua pintu buntu, jangan-jangan jalan terakhirnya bukan hukum, melainkan… teriak di TikTok biar viral.
Seharusnya, Hitler cs memperluas jaringan koneksi dengan orang kaya, bila perlu sampai ke Presiden Putin atau Donald Trump. Hitler gitu loh.
Dengan koneksi pengusaha kaya, asal jangan Nadiem Makarim atau Menteri Keuangan, Sri Mulyani apalagi Sultan Tanjung Priok, Ahmad Sahroni.
"Pokoknya pengusaha kaya, misalnya seperti pemilik Mall Pakuwon Bekasi, Alexander Tedja. Apalagi lokasinya tepat di depan Apartemen Kemang View, udah pas dan strategis banget itu!" ujar Mawar.
"Dengan Hitler membangun koneksi dengan para konglomerat, maka masalah kesejahteraan dan kenyamanan para pemilik dan penghuni blok apartemen Kemang View bisa diselesaikan oleh pemilik barunya nanti." pungkas Mawar.


Posting Komentar