Kehangatan Bojongkoneng: Dari Transparansi hingga Relokasi Warga

Ada 4 Isu Utama Yang Ramai Jadi Perbincangan Warga Bojongkoneng Terkait Transparansi Dana Desa

jabar-online.com, Senin 15 Juli 2025, 16:34 WIB, WidyM / DikRizal

 BOGOR — Hangat dan terbuka. Begitulah suasana yang terasa saat jajaran Pemerintah Desa (pemdes) Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, menerima kunjungan wartawan JabarOL dan dua aktivis muda dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO), Selasa siang (15/7/2025). 

Rombongan tiba di kantor desa yang terletak di Jalan Raya Bojong Koneng, Sentul, sekitar pukul 12.00 WIB. Di sana, Kepala Desa (Kades) Rusdi Anwar, Sekretaris Desa (Sekdes) Suganda, dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) Wildan Hadi menyambut dengan tangan terbuka.

Kunjungan yang awalnya bersifat silaturahmi itu berkembang menjadi sesi audiensi yang membahas berbagai isu hangat di desa.

Dalam forum tersebut, Kades Rusdi memberi ruang kepada Sekdes Suganda untuk menjelaskan empat isu utama yang belakangan ramai diperbincangkan warga:

• transparansi informasi dan anggaran,
• relokasi warga terdampak bencana,
• infrastruktur jalan,
• hingga sengketa pertanahan.

 

Transparansi yang Terpampang

Suganda membuka paparannya dengan menyinggung soal transparansi informasi publik.

Menurut dia, kantor desa terbuka selama 24 jam untuk menerima warga. “Kecuali kalau kami sedang tak berada di tempat,” ujarnya.

 
Ia juga menepis anggapan bahwa pengelolaan anggaran tidak transparan.

Untuk menunjukkan keterbukaan itu, Pemdes Bojong Koneng bahkan memasang baliho besar berisi data anggaran di gerbang masuk kantor desa.

“Kalau memang ada yang kurang, kami terbuka untuk dikoreksi dan dikontrol,” kata Suganda, diamini oleh Kades Rusdi.

 

Relokasi dan Wacana Lahan Baru

Persoalan serius yang sedang dihadapi desa ini adalah dampak pergeseran tanah yang menimpa ratusan kepala keluarga. Sekdes Suganda sebut sekitar 428 KK terdampak, baik secara langsung maupun tidak.

Sebagian warga telah direlokasi dengan skema bantuan sewa rumah sebesar Rp500 ribu per bulan selama tujuh bulan.

Program ini hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat. Bantuan akan berakhir pada Oktober mendatang.

“Ada wacana dari pemerintah daerah untuk membebaskan lahan sebagai tempat relokasi tetap bagi warga terdampak,” ujarnya.

 

Jalan Berlubang dan Jalur Presiden

Isu infrastruktur juga mencuat dalam audiensi. Salah satu jalan utama yang menghubungkan kawasan Sentul dan area strategis sekitar kediaman Presiden Prabowo Subianto disebut warga dalam kondisi buruk. Sekdes Suganda menyebut jalan tersebut “mirip kubangan kering”.

Meski jalan itu merupakan kewenangan Pemkab Bogor, Pemdes tetap mengawal proses perbaikannya.

“Surat-menyurat sudah kami lakukan, dan informasinya pengerjaan akan dimulai Juli atau paling lambat Agustus ini,” ujar Sekdes lagi. 

Tanah dan Solusi

Satu isu lain yang terus bergulir adalah soal pertanahan. Sekdes Suganda mengatakan bahwa Pemdes terus berusaha profesional dalam melayani administrasi tanah dan siap membuka ruang dialog bagi warga yang merasa dirugikan.

Menutup perbincangan, Kades Rusdi Anwar menekankan pentingnya kolaborasi. Ia meminta masyarakat tak hanya melontarkan kritik, tapi juga solusi.

“Kami bukan anti kritik. Kami terbuka. Tapi mari bangun desa bersama,” katanya.

Ia berharap Bojong Koneng bisa menjadi desa percontohan—terutama karena letaknya yang strategis, dekat dengan kawasan Hambalang.

“Semoga warga makin cerdas, makmur, dan rukun,” ujarnya sambil tersenyum. [■] 

Reporter: Widy Marhaen - Redaksi Editor: DikRizal/JabarOL