Frits Saikat: Saya Puji Disdik Kali Ini HEBAT, Karena Tetap Konsisten Ambil Tindakan Tol** Seperti Tahun Lalu
jabar-online.com, Senin, 2 Juni 2025 - 23:52 WIB, Indri - SidRiz
BEKASI KOTA — Setelah kemarin hari Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Kota Bekasi dijewer oleh Ketua BMPS, Ir Roos Pudio Bayu Sasongko, maka kali ini, sang Sekdisdik Warsim yang telah meng-klaim siap menjalankan Kepwal dalam pelaksanaan SPMB, dimana nanti sekolah swasta siap menampung, dijewer lagi oleh Ketua DPC LIN (Lembaga Intelijen Negara) Kota Bekasi, FRits Saikat. Lihat juga: Ucapan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni2025 dari Wakil Walikota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe
Baca juga: Polres Metro Bekasi Kota Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas dan Pencegahan Kenakalan Remaja
Jika benar BMPS menyatakan belum diajak musyawarah untuk penyelenggaraan SPMB (Seleksi Penerimaan Murid Baru) di tahun 2025 ini, berarti pihak pemkot melakukan blunder yang sama seperti tahun lalu, jika tak mau disebut hebat karena konsisten dalam ketololan yang sama. L
Apalagi setelah keluar pernyataan dari pihak Ketua BMPS kemarin, bahwa sampai saat ini, Sekdisdik, khususnya Kabid SMP setelah Kepwal (Keputusan Walikota) SPMB keluar, pihak BMPS tidak pernah diajak diskusi atau diajak bicara masalah apapun.
"Sudah pasti lah nanti saat timbul masalah, pihak Disdik Kota Bekasi mendadak jadi magician. Tetiba menghilang seperti ditelan bumi dan cari aman... " ujar Frits Saikat mencoba satire kepada BekasiOL, pada hari Minggu kemarin (1/6/2025).
Baca juga: Sebelum Dipanggil dan Diperiksa Kejari, Walikota Bekasi Masih Sempat Lantik 2000 Personel Tim Pembina Posyandu Kota Bekasi
Pernyataan Frits Saikat bukan nya tidak beralasan namun karena sudah keluar pernyataan dari Ketua BMPS Kota Bekasi beberapa waktu lalu di banyak media.
"Kami sampaikan, bahwa tidak pernah diajak berkoordinasi, maupun dilibatkan dalam penetapan rombel bersama DPRD Kota Bekasi,” tegas Ketua BMPS Kota Bekasi, Pudio Bayu kepada awak media, pada Rabu lalu (14/5/2025).
Frits Saikat pun semakin tajam menyatakan bahwa Warsim sebagai Sekdisdik sering berbohong karena bukan saja mencatut nama BMPS dalam penetapan Rombel 2025 untuk tingkat SMP, tapi juga dilakukannya pada tahun sebelumnya.Yang akhirnya timbul masalah karena adanya permainan di belakang meja dengan kecurangan masuknya peserta didik yang dilakukan oknum instansi pemerintah dan para orangtua siswa yang ingin masuk sekolah negeri dengan modus sogok.
Sebelumnya Warsim diwawancarai oleh media online, OkeGasNews (OGN) mengenai pelaksanaan SPMB berdasarkan keputusan walikota Bekasi tahun ini. Berikut kutipannya.
Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdis Disdik) Kota Bekasi, Warsim, dalam wawancara eksklusif dengan OGN menyampaikan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025 telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota (Kepwal) yang mengatur petunjuk teknis (juknis) sistem penerimaan siswa baru, Selasa (26/05/2023).
Baca juga: Polrestro Bekasi Kota Ungkap 6 Kasus Peredaran Obat Keras Ilegal, 23.619 Butir Disita, Ini Kata Kapolres
Ia menjelaskan bahwa tahap kedua berupa sosialisasi telah dimulai sejak 13 Mei dan akan berlangsung hingga 13 Juni 2025.
Selama masa pra-pendaftaran tersebut, masyarakat diberikan waktu satu bulan untuk mempersiapkan dan mengunggah berbagai dokumen persyaratan.
“Dokumen umum yang wajib diunggah seperti Kartu Keluarga, KTP, KIA, surat keterangan lulus, dan lainnya. Sementara dokumen khusus dibutuhkan untuk jalur prestasi maupun jalur afirmasi,” tambahnya.
Untuk tahun ini, lanjut Warsim, sistem SPMB Kota Bekasi telah terintegrasi langsung dengan basis data DPKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) serta data kependudukan, guna memastikan proses verifikasi berlangsung secara akurat dan efisien.
Berdasarkan analisa dan pemetaan, daya tampung sekolah negeri ditetapkan dengan rasio 44 siswa per rombongan belajar (rombel).
Namun, kuota penerimaan di sekolah negeri hanya mencapai 48 persen dari total kebutuhan. Sisanya akan diarahkan ke sekolah swasta.
“Sekolah swasta sudah siap menampung, dan pemerintah juga hadir memberikan solusi. Bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri, akan diberikan bantuan dana pendidikan agar tetap bisa melanjutkan sekolah di swasta,” tegas Warsim.
Dinas Pendidikan Kota Bekasi menekankan pentingnya peran serta orang tua dan masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan SPMB ini dengan cermat, agar seluruh anak usia sekolah dapat terakomodasi sesuai haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dari pemberitaan itu saja sudah membuktikan pihak Disdik begitu sembrono dan kurang bijak mengeluarkan pernyataan.
Padahal masalah klasik tentang rombel (rombongan belajar dalam satu kelas) saja belum beres sampai saat ini.
Mengacu pada aturan tahun lalu, satu kelas berisi 44 anak peserta didik lalu seharusnya tahun ini dikurangi jadi 42 siswa per kelas. Dan itu pun masih belum bisa disebut ideal, jika mengacu kepada kepmen tentang rombel, Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024.
“Sekolah swasta sudah siap menampung, dan pemerintah juga hadir memberikan solusi. Bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri, akan diberikan bantuan dana pendidikan agar tetap bisa melanjutkan sekolah di swasta,” tegas Warsim.
Dinas Pendidikan Kota Bekasi menekankan pentingnya peran serta orang tua dan masyarakat dalam mengikuti seluruh tahapan SPMB ini dengan cermat, agar seluruh anak usia sekolah dapat terakomodasi sesuai haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Dari pemberitaan itu saja sudah membuktikan pihak Disdik begitu sembrono dan kurang bijak mengeluarkan pernyataan.
Padahal masalah klasik tentang rombel (rombongan belajar dalam satu kelas) saja belum beres sampai saat ini.
Mengacu pada aturan tahun lalu, satu kelas berisi 44 anak peserta didik lalu seharusnya tahun ini dikurangi jadi 42 siswa per kelas. Dan itu pun masih belum bisa disebut ideal, jika mengacu kepada kepmen tentang rombel, Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024.
Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024:
Mengatur penerapan Kurikulum Merdeka di semua jenjang pendidikan (PAUD, SD, SMP, SMA, SMK).
Menjelaskan struktur kurikulum, muatan pembelajaran, dan beban belajar.
Mencakup intrakurikuler (kurikulum inti), kokurikuler (kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung kurikulum inti), dan ekstrakurikuler.
Keputusan Kepala BSKAP No. 071/H/M/2024:
Menetapkan petunjuk teknis tata cara pembentukan rombel untuk PAUD, SD, dan SMP.
Memberikan panduan dalam menentukan jumlah peserta didik per rombel dan jumlah rombel di satuan pendidikan.
Mengatur kondisi pengecualian pembentukan rombel.
Peraturan Menteri lain yang mungkin relevan dengan rombel adalah Permendikbudristek No. 7 Tahun 2024 tentang Kesesuaian Bidang Tugas, Mata Pelajaran, dan Kelompok Mata Pelajaran dengan Sertifikat Pendidik.
Peraturan Menteri tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga dapat mengatur jumlah rombel, seperti Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
Sekolah negeri dilarang menambah rombel saat PPDB, sesuai dengan aturan dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021.
Sementara itu, Sekdis Warsim, seperti orang yang tak paham komunikasi publik saja. Belum juga Dikdis ada diskusi dengan pihak perguruan swasta, eh dirinya klaim asal jeplak (meracau), ungkap salah satu pemerhati dunia pendidikan, Kelana R.
"Kami sebagai perwakilan perguruan swasta sekota Bekasi, gak pernah dihubungi dan diajak diskusi tentang itu." ujar Bayu lagi.
FS, seorang kritikus dunia pendidikan malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Warsim itu adalah tindakan gegabah mau cuci tangan dari setiap masalah tahunan setiap penerimaan siswa baru.
"Kami sebagai perwakilan perguruan swasta sekota Bekasi, gak pernah dihubungi dan diajak diskusi tentang itu." ujar Bayu lagi.
FS, seorang kritikus dunia pendidikan malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Warsim itu adalah tindakan gegabah mau cuci tangan dari setiap masalah tahunan setiap penerimaan siswa baru.
"Selalu berulang kali kejadian itu, dan gampang banget dia njeplak, itu kalo dia gak mau dianggap tol**." ujar FS sang kritikus masalah sosial dan pendidikan ini kepada BekasiOL dengan sarkastik.
"Lagian maksudnya apa coba melempar permasalahan ke sekolah swasta dengan dalih, sekolah swasta siap tampung?" imbuh FS retoris namun tetap mengiris tajam.
"Oh mungkin maksudnya sekolah swasta siap tampung isi otaknya yang kayak anak SMP itu? Anak SMP sekarang kayaknya bisa jadi sebodoh dia, kalo menganggap daya tampung sekolah negeri yang 48% itu bisa dialihkan ke sekolah swasta, tapi gak dipikirkan gimana konsekwensinya dengan masalah pembiayaan mereka di pihak sekolah swasta." pungkas FS tajam. [■]
Posting Komentar