Upah Mini, Risiko Maksimal: Aktivis Desak Disnaker Jabar Usut Nasib Buruh di Babakan Madang
Kerja seharian penuh, pulang bawa Rp75 ribu, tanpa BPJS, tanpa jaminan, tanpa kepastian. Beginilah potret buruh yang disebut bekerja di PT Surya Lestari Abadi, Babakan Madang, Bogor—sebuah kondisi yang membuat aktivis Jawa Barat angkat suara dan mempertanyakan: ini praktik ketenagakerjaan atau eksperimen sosial yang kebablasan?
— BABAKAN MADANG | Di tengah jargon “Jawa Barat Juara” yang makin sering dipajang di spanduk, sejumlah buruh justru merasa sedang ikut lomba bertahan hidup tingkat ekstrem.
Pasalnya, sebuah perusahaan bernama PT Surya Lestari Abadi disebut hanya menggaji pekerjanya Rp75 ribu per hari, itu pun tanpa bonus bernama BPJS—baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
Kabar ini bikin dahi para aktivis di Jawa Barat berkerut permanen. Bukan karena mikir berat, tapi karena heran: ini buruh atau lagi ikut uji nyali ekonomi?
“Gaji Rp75 ribu per hari tanpa BPJS itu tidak manusiawi. Jangan perlakukan buruh seperti mesin fotokopi—dipakai terus tapi kalau rusak disuruh ganti sendiri,” tegas Januardi Manurung, Ketua LSM KPK RI DPD Jawa Barat, dengan nada yang antara geram dan geleng-geleng kepala.
Menurut Januardi, praktik semacam ini bukan cuma soal angka di slip gaji, tapi soal akal sehat dan rasa kemanusiaan.
Upah minim, perlindungan nihil—kombinasi yang kalau dibiarkan bisa jadi resep legalisasi pemiskinan berjamaah.
“BPJS itu bukan bonus undian berhadiah, tapi kewajiban. Disnaker Jabar jangan cuma jadi penonton yang rajin mencatat tapi lupa meniup peluit,” ujarnya.
Para aktivis juga mengingatkan, jika kasus ini dibiarkan mengendap seperti kopi sachet tanpa air panas, dampaknya bisa berbahaya.
Perusahaan lain bisa ikut-ikutan, buruh makin terjepit, dan negara perlahan berubah jadi penonton setia penderitaan warganya sendiri.
“Kalau ini dianggap biasa, besok-besok jangan kaget ada upah ‘paket hemat’: kerja penuh, gaji setengah, jaminan nol besar,” sindir Januardi.
Kini sorotan tajam mengarah ke Disnaker Provinsi Jawa Barat
Publik menunggu, apakah pengawasan ketenagakerjaan hanya aktif di kertas laporan, atau benar-benar hadir di lapangan—tempat buruh memeras keringat, bukan sekadar tanda tangan.
Catatan Pinggir ala JabarOL
Rp75 ribu per hari jelas jauh di bawah standar UMP Jawa Barat, bahkan kalah saing dengan ongkos nongkrong harian.
Tanpa BPJS, buruh seperti kerja sambil berdoa: sehat terus, selamat terus, karena negara absen di situ.
Aktivis mendesak Disnaker Jabar segera turun tangan, investigasi serius, dan bertindak sesuai aturan—bukan sesuai jadwal rapat. [■]
Kerja seharian penuh, pulang bawa Rp75 ribu, tanpa BPJS, tanpa jaminan, tanpa kepastian. Beginilah potret buruh yang disebut bekerja di PT Surya Lestari Abadi, Babakan Madang, Bogor—sebuah kondisi yang membuat aktivis Jawa Barat angkat suara dan mempertanyakan: ini praktik ketenagakerjaan atau eksperimen sosial yang kebablasan?
— BABAKAN MADANG | Di tengah jargon “Jawa Barat Juara” yang makin sering dipajang di spanduk, sejumlah buruh justru merasa sedang ikut lomba bertahan hidup tingkat ekstrem.Pasalnya, sebuah perusahaan bernama PT Surya Lestari Abadi disebut hanya menggaji pekerjanya Rp75 ribu per hari, itu pun tanpa bonus bernama BPJS—baik Kesehatan maupun Ketenagakerjaan.
Kabar ini bikin dahi para aktivis di Jawa Barat berkerut permanen. Bukan karena mikir berat, tapi karena heran: ini buruh atau lagi ikut uji nyali ekonomi?
“Gaji Rp75 ribu per hari tanpa BPJS itu tidak manusiawi. Jangan perlakukan buruh seperti mesin fotokopi—dipakai terus tapi kalau rusak disuruh ganti sendiri,” tegas Januardi Manurung, Ketua LSM KPK RI DPD Jawa Barat, dengan nada yang antara geram dan geleng-geleng kepala.
Menurut Januardi, praktik semacam ini bukan cuma soal angka di slip gaji, tapi soal akal sehat dan rasa kemanusiaan.
Upah minim, perlindungan nihil—kombinasi yang kalau dibiarkan bisa jadi resep legalisasi pemiskinan berjamaah.
“BPJS itu bukan bonus undian berhadiah, tapi kewajiban. Disnaker Jabar jangan cuma jadi penonton yang rajin mencatat tapi lupa meniup peluit,” ujarnya.
Para aktivis juga mengingatkan, jika kasus ini dibiarkan mengendap seperti kopi sachet tanpa air panas, dampaknya bisa berbahaya.
Perusahaan lain bisa ikut-ikutan, buruh makin terjepit, dan negara perlahan berubah jadi penonton setia penderitaan warganya sendiri.
“Kalau ini dianggap biasa, besok-besok jangan kaget ada upah ‘paket hemat’: kerja penuh, gaji setengah, jaminan nol besar,” sindir Januardi.
Kini sorotan tajam mengarah ke Disnaker Provinsi Jawa Barat
Publik menunggu, apakah pengawasan ketenagakerjaan hanya aktif di kertas laporan, atau benar-benar hadir di lapangan—tempat buruh memeras keringat, bukan sekadar tanda tangan.
Catatan Pinggir ala JabarOL
Rp75 ribu per hari jelas jauh di bawah standar UMP Jawa Barat, bahkan kalah saing dengan ongkos nongkrong harian.
Tanpa BPJS, buruh seperti kerja sambil berdoa: sehat terus, selamat terus, karena negara absen di situ.
Aktivis mendesak Disnaker Jabar segera turun tangan, investigasi serius, dan bertindak sesuai aturan—bukan sesuai jadwal rapat. [■]
