Dirut PTMP Buka Kronologi Lelang 29 Bus, 70 Persen Rusak Parah dan Diwarisi Utang Ratusan Juta
jabar-online.com | Selasa, 6 Jan 2026 - 19:57 WIB | HeryS- Andriani
— KOTA BEKASI | Polemik pelelangan 29 unit bus TransPatriot milik PT Mitra Patriot (PTMP) yang belakangan ramai dibicarakan publik, akhirnya dibedah langsung oleh orang nomor satu di tubuh BUMD tersebut.
Pernyataan ini pun muncul setelah publik mempertanyakan pelelangan armada bus yang dulu digadang-gadang sebagai tulang punggung transportasi kebanggaan Kota Bekasi.
David berharap, dengan selesainya utang-utang lama, PTMP bisa kembali fokus membangun usaha sesuai penyertaan modal dari Pemkot Bekasi, tanpa terus dibayang-bayangi masalah warisan manajemen sebelumnya. [■]
Di tengah riuh tudingan “cuan lelang bus”, Direktur Utama PT Mitra Patriot justru membeberkan fakta yang jarang diungkap: sebagian besar bus TransPatriot yang dilelang sudah mangkrak sejak 2023, kehilangan komponen vital, bahkan ditumbuhi rumput, sementara perusahaan menanggung utang hingga ratusan juta rupiah.
— KOTA BEKASI | Polemik pelelangan 29 unit bus TransPatriot milik PT Mitra Patriot (PTMP) yang belakangan ramai dibicarakan publik, akhirnya dibedah langsung oleh orang nomor satu di tubuh BUMD tersebut.Direktur Utama PTMP, David Rahardja, turun tangan memberi klarifikasi, sekaligus membantah keras isu “cuan-cuan” yang menyertai proses lelang bus.
Di hadapan awak media, David memilih bicara blak-blakan.
"Saya jamin, saya pastikan, manajemen Mitra Patriot zaman saya, tidak ada mengambil satu rupiah pun terkait dari penjualan nilai lelang," tegas David saat ditemui di kantornya, Senin lalu (5/1/2026).
Dan hal ini pun dikonfirmasi kembali Selasa (6/1/2026) saat David menerima jabarOL dan beberapa awak media di ruang kerjanya PT Mitra Patriot di bilangan Pondok Ungu, Medan Satria.
Pernyataan ini pun muncul setelah publik mempertanyakan pelelangan armada bus yang dulu digadang-gadang sebagai tulang punggung transportasi kebanggaan Kota Bekasi.
Namun menurut David, sebelum bicara soal jual-beli, publik perlu tahu dulu cerita di balik kondisi bus yang dilelang.
Warisan Jabatan: Bukan Aset, Tapi Tumpukan Masalah
David menuturkan, sejak dilantik pada Juli 2025, ia tidak menerima “kado manis” berupa aset produktif. Justru sebaliknya, ia mengaku mewarisi beban finansial yang tak ringan: utang ke Damri sebesar Rp 840 juta, tunggakan gaji karyawan manajemen lama, utang pajak, hingga biaya sewa lahan.
"Bus itu faktanya sudah mangkrak sejak 2023 di era manajemen lama. Begitu saya menjabat, langkah pertama adalah pengecekan aset," ujarnya.
Pengecekan ini membawa David pada kenyataan pahit. Dari 29 unit bus yang tersebar di Bantar Gebang, Teluk Pucung, dan Kemayoran, lebih dari 70 persen kondisinya jauh dari kata layak. Bukan sekadar rusak ringan, tapi sudah kehilangan banyak “organ vital”.
Aki raib, speedometer copot, gardan dan as roda lenyap. Bahkan, di beberapa unit, bagian dalam bus sudah berubah fungsi—dari kabin penumpang menjadi “lahan hijau”.
"Sepintas saya melihat sudah seperti besi tua. Tapi biar bagaimanapun ini aset BUMD yang harus diselamatkan," kata David.
Prosedur Lelang: Bukan Dadakan, Tapi Berlapis
David menegaskan, keputusan melelang bus bukan diambil secara serampangan.
Prosesnya dimulai dari pengajuan izin kepada Wali Kota, dilanjutkan rapat lintas OPD bersama BPKAD, Bagian Ekonomi, dan Bagian Hukum. Hasilnya, PTMP mendapat restu untuk melangkah.
Tak berhenti di situ, PTMP juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan karena bus tersebut merupakan hibah tahun 2018.
Hasilnya, masa hibah dinyatakan sudah selesai.
"Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan mengingat bus tersebut merupakan hibah tahun 2018. Kemenhub menyatakan masa hibah sudah selesai sehingga tidak perlu mengeluarkan surat persetujuan," jelas David.
Selanjutnya, penilaian aset dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), dengan nilai appraisal awal di kisaran Rp 170–175 juta per unit. Berita acara pelepasan aset pun ditandatangani pemegang saham, yakni Wali Kota dan Komisaris.
iBid Astra Dipilih, KPKNL Ditinggal: Hitungannya Soal Persen
Keputusan PTMP menggunakan balai lelang swasta iBid Astra, bukan KPKNL, sempat memantik pertanyaan. Namun David punya hitungan sendiri. Menurutnya, ini justru soal efisiensi anggaran.
"Kalau saya pilih yang 3,5 persen kan saya salah. Saya justru menyelamatkan uang negara 1 persen. Dari estimasi Rp 5 miliar, itu sudah Rp 50 juta," jelasnya.
David juga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 2019 halaman 11–12 yang menyebut BUMD tidak diwajibkan menggunakan KPKNL. Selain itu, jaringan pemasaran balai lelang swasta dinilai lebih agresif.
Namun kejutan muncul saat tim iBid Astra turun langsung ke lokasi. Setelah melihat kondisi bus secara detail, nilai bus justru turun menjadi Rp 150 juta per unit.
"Ada semua videonya kalau mau. As roda hilang, baut-baut hilang, aki hilang, speedometer dicopot, gardan dicopot. Di dalam mobilnya sudah tumbuh rumput," paparnya.
Sudah 12 Kali Lelang, Baru 10 Bus Laku
Sejak dilelang pada November–Desember 2025, dari 29 unit bus, baru 10 unit yang laku. Dari jumlah itu, 9 unit sudah lunas dibayar, sementara 19 unit lainnya masih “setia menunggu jodoh” meski sudah 12 kali tayang lelang.
"Menurut pembeli, sparepartnya susah dicari. Mereka juga hitung-hitungan biaya perbaikan. Kalau beli Rp 150 juta, perbaikan Rp 60 juta, jadi modal Rp 210 juta," ujarnya.
Dari hasil penjualan 9 unit tersebut, sekitar Rp 1,35 miliar masuk kas perusahaan. Dana ini langsung dialokasikan untuk melunasi utang Damri sebesar Rp 840 juta.
Sisanya disiapkan untuk membayar tunggakan gaji mantan karyawan, yang totalnya mencapai sekitar Rp 900 juta untuk 10 orang.
Namun David menegaskan, pembayaran dilakukan selektif dan berpihak pada karyawan level bawah seperti OB, sopir, dan admin, tentu dengan syarat dapat membuktikan status kepegawaian dan kehadiran kerja.
Soal Gaji dan Kantong Pribadi
David juga menepis isu gaji karyawan aktif yang disebut-sebut tertunggak. Ia menegaskan, pembayaran gaji selalu dilakukan sebelum akhir bulan, bahkan sempat dimajukan jelang libur Natal dan Tahun Baru.
"Kalau ada yang bilang gaji karyawan tertunggak di manajemen saya, itu fitnah. Saya bahkan mentalangi BPJS hampir Rp 200 juta dan gaji karyawan bulan Juli-September dari kantong pribadi," ungkapnya.
Menutup penjelasannya, David meminta publik melihat persoalan secara utuh dan berimbang. Menurutnya, pelelangan dilakukan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan untuk menyelamatkan aset dan membersihkan beban masa lalu.
"Tolong dong diapresiasi. Saya bukan anti kritik, tapi faktanya harus diketahui dulu. Bukan tahu-tahu ada penjualan, langsung dituduh ada cuan-cuan. Tidak ada satu rupiah pun masuk kantong pribadi," tegasnya.
David berharap, dengan selesainya utang-utang lama, PTMP bisa kembali fokus membangun usaha sesuai penyertaan modal dari Pemkot Bekasi, tanpa terus dibayang-bayangi masalah warisan manajemen sebelumnya. [■]
Posting Komentar