Mahasiswa “Bhakti Desa” Geruduk Pemkab Bogor, LSM Misterius Bikin Kepala Desa Meriang Digital!
Mahasiswa AMBD saat audiensi di Kantor DPMD Kabupaten Bogor, Senin (20/10). (Dok. JabarOL/Redaksi AMBD)
Kabid Wasnas Kesbangpol, Harry: LSM SUKMA tidak terdaftar resmi di Kesbangpol. “Kami tidak tahu aktivitas mereka,” tegasnya. Artinya, keberadaan organisasi ini mirip akun anonim di media sosial—rame, aktif, tapi tanpa identitas jelas.
— KAB BOGOR | Suasana adem ayem di lingkungan Pemkab Bogor mendadak berubah jadi ajang “Sidang Desa Virtual” setelah Aliansi Mahasiswa Bhakti Desa (AMBD) datang berbondong-bondong, bukan untuk demo minta dana hibah, tapi untuk membela marwah para kepala desa yang katanya mulai stres gara-gara kehadiran satu LSM misterius bernama SUKMA.Nama LSM-nya memang indah—SUKMA, tapi gerakannya malah bikin perangkat desa kehilangan jiwa tenang.
Audiensi dihadiri oleh tiga lembaga sakral pengurus desa: DPMD, Kesbangpol, dan APDESI. Tapi dari hasil rapat itu, justru terkuak fakta yang bikin dahi berkerut.
Menurut Kabid Wasnas Kesbangpol, Harry organisasi bernama LSM SUKMA ini “tidak terdaftar” alias tak punya KTP kelembagaan.
Artinya, kalaupun ada kegiatan survei kepuasan publik yang mereka lakukan, ya kira-kira setara dengan “survei jodoh pakai kuesioner WhatsApp”—legalitasnya nol besar.
Kata Ketua APDESI, H. Abdul Aziz Anwar, “Nggak ada tuh kerja sama sama mereka.” Artinya, hubungan antara APDESI dan LSM SUKMA sama dinginnya kayak hubungan pemerintah daerah dengan rakyat saat masa reses.
Sementara di lapangan, para kepala desa mengaku resah. Ada yang katanya sempat nggak bisa tidur karena di depan kantor desanya dipasang spanduk bertuliskan “Survei Kepuasan Publik Desa Anda.”
Padahal, desa belum pernah minta survei itu, apalagi bayar. Jadinya, mereka lebih takut sama “banner intimidatif” daripada surat panggilan BPK.
Sidik Warkop, pengamat politik warung kopi yang terkenal dengan prinsip “ngopi sambil mikir dikit, bayar belakangan”, menilai bahwa idealisme mahasiswa yang turun tangan ini luar biasa.
“Sekarang jarang ada mahasiswa bela perangkat desa, biasanya mereka bela diskon kafe. Salut! Tapi ya... kalau bisa sekalian bela warga juga, biar nggak cuma berhenti di gapura kantor desa,” sindir Sidik sambil menyeruput kopi sachet seduhan istri tercinta.
Dalam audiensi itu, DPMD lewat H. Awang berjanji akan membuat aturan pengawasan produk digital desa—biar tak sembarang survei bisa masuk kampung.
Wacana ini menarik, karena kata Sidik Warkop, “Selama ini digitalisasi desa itu kayak sinetron: banyak aktor masuk, tapi naskahnya nggak jelas. Akibatnya, yang pusing malah kepala desa, bukan admin web.”
Harapannya sih, regulasi baru ini bukan cuma jadi dokumen PDF yang numpang tanda tangan bupati, tapi bisa beneran jadi tameng melawan LSM ‘gaib’ yang suka ngaku-ngaku “mitra desa digital.”
Sementara itu, Nabila Salsyabil dari AMBD menyuarakan keresahannya dengan gaya elegan tapi menusuk. Ia menuding LSM SUKMA pakai “metode intimidatif” dalam melakukan survei.
Kalimat itu langsung bikin hadirin mengangguk, terutama para pejabat yang biasanya intimidatif duluan kalau ditanya wartawan soal proyek.
Di akhir pertemuan, semua pihak sepakat menjaga “integritas dan keamanan digital desa.”
Bahasa resminya sih manis, tapi kata Sidik Warkop, “Kalimat itu kayak janji kampanye: selalu diakhiri dengan tepuk tangan, tapi jarang diikuti tindakan.”
Namun, di tengah dunia birokrasi yang makin absurd, aksi mahasiswa Bhakti Desa ini terasa segar—setidaknya masih ada yang berani bicara pakai nalar, bukan amplop.
Kesimpulan Sidik Warkop:
Kalau LSM SUKMA benar-benar “tak terdaftar tapi aktif”, mungkin Pemkab perlu belajar satu hal penting dari mahasiswa: verifikasi dulu sebelum percaya.
Dan kalau kepala desa sampai stres karena survei “tak diundang”, ya bisa jadi bukan surveinya yang salah, tapi pemerintahnya yang terlalu terbiasa disurvei hanya menjelang pilkades. [■]
Fakta Keterangan
🕒 Waktu Audiensi Senin, 20 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB
📍 Lokasi Kantor DPMD Kabupaten Bogor
👥 Pihak Terlibat AMBD, DPMD, Kesbangpol, APDESI
❗ Isu Utama Aktivitas LSM SUKMA tanpa izin dan intimidatif
🗣️ Hasil Audiensi Komitmen sinergi mahasiswa-pemerintah-desa, dan rencana pembentukan regulasi pengawasan digital
Posting Komentar