iklan banner gratis
iklan header banner iklan header
Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

Di Bekasi, PWI dan LAKI Menyulut Dialog Kritis untuk Indonesia Emas

PWI Bekasi Raya & DPP LAKI Siap Gelar Diskusi Publik Nasional “Penguatan Pencapaian Program Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045”


 — BEKASI | Di sebuah kafe kecil di sudut Kota Bekasi, senin sore itu (28/7), dua tokoh dari dua dunia yang sering kali berseberangan duduk berdampingan.
Ade Muksin, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, menyeruput kopinya dengan tenang, sementara Burhanudin Abdullah, Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPP LAKI), sibuk menjabarkan ide-ide besar tentang masa depan negeri.
Apa yang mereka bicarakan bukan sekadar rutinitas obrolan pinggir jalan. Mereka tengah merumuskan sebuah forum nasional yang hendak menjadi ruang gugatan publik terhadap masa depan yang dijanjikan: Indonesia Emas 2045.


Diskusi publik bertajuk "Penguatan Pencapaian Program Prabowo Menuju Indonesia Emas 2045" itu rencananya akan digelar di Kota Bekasi, dengan menghadirkan jajaran pemangku hukum: Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, hingga anggota Komisi III DPR RI.


Tidak hanya itu, pakar hukum tata negara dan akademisi juga akan menjadi bagian dari meja dialog.


Format diskusinya tak biasa: terbuka, strategis, dan disiapkan sebagai forum otokritik atas program-program unggulan Prabowo-Gibran.


Mulai dari ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi desa, hingga pelayanan kesehatan gratis.

Namun, benang merahnya tetap satu: penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai fondasi.


"Pers itu jangan cuma jadi tukang sorak. Ia harus hadir sebagai penjaga moral demokrasi," kata Ade Muksin.

Menurutnya, wartawan di era Prabowo-Gibran tak boleh sekadar mencatat. Mereka harus mengawal. Harus mengkritik. "Kita butuh jurnalisme yang konsisten dan berani bersuara."


Sikap senada juga dilontarkan Burhanudin. "Kita tidak bisa bicara Indonesia Emas tanpa bicara pemberantasan korupsi yang serius," ujarnya, lugas.

Baginya, Indonesia yang transparan dan akuntabel bukan sekadar cita-cita, tapi keniscayaan yang harus diperjuangkan dengan keberanian politik dan integritas lembaga hukum.

Baca juga: HJ Karpet: Merancang Kenyamanan Ibadah di Ruang Komunitas

Kegiatan ini, kata Burhanudin, bukan sekadar ajang diskusi. Ia menargetkan lahirnya rekomendasi konkret bagi pemerintah: dari reformasi kelembagaan hukum, penguatan aparatur negara, hingga perlindungan kebebasan pers.

Sampai berita ini ditulis, lokasi kegiatan dipastikan berlangsung di salah satu hotel di Kota Bekasi. Tanggalnya masih tentatif.
Namun baik PWI Bekasi Raya maupun DPP LAKI menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar seremoni.


Mereka ingin hadirkan ruang dialog yang inklusif, intelektual, dan—yang terpenting—berdampak.

Di tengah dinamika transisi kekuasaan nasional, suara dari Bekasi ini mungkin tak terlalu bising.


Tapi justru di sela percakapan semacam inilah, fondasi untuk masa depan yang lebih bersih mulai dipancangkan. [■]
Reporter: NMR / Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL

Iklan Paralax
iklan banner Kemitraan Waralaba Pers

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama
banner iklan JabarOL square