Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

Kronologi Kejagung Periksa Walikota Kasus JOA Foster OE dan PT Migas Bekasi

iklan banner AlQuran 30 Juz banner #1 AlQuran 30 Juz

Dari Sengketa Perdata Foster Oil hingga Pemeriksaan Mantan Walikota, Penyidikan Tata Kelola Migas Kota Bekasi Soroti KSO dengan Pertamina PE Sejak 2009

jabar-online.com | Kamis, 19 Nov 2026, 09:20 WIB | TIMRED/DR

Dalam urusan migas Kota Bekasi, putusan Mahkamah Agung ternyata bukan garis finis. Sengketa perdata antara PD Migas dan Foster Oil memang telah diputus pada 2022, tetapi jejak kerja sama yang menyertainya masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Kini, Kejaksaan Agung menelusuri dugaan penyimpangan tata kelola migas periode 2009–2024. Mantan kepala daerah pun ikut diperiksa sebagai saksi. Babak baru pun dimulai: bukan lagi adu gugatan, melainkan adu bukti.

 — KOTA BEKASI | Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi memasuki babak baru. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa mantan kepala daerah Bekasi berinisial MM sebagai saksi, Kamis, 19 November 2026.

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan kerja sama operasi (KSO) PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.

Kejaksaan Agung menyatakan penyidikan berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asas praduga tidak bersalah.

Pemeriksaan MM menjadi perkembangan penting dalam pengusutan perkara yang tidak berdiri sendiri. Di belakangnya terdapat sengketa perdata antara PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy Pte. Ltd., putusan kasasi Mahkamah Agung, serta sejumlah langkah pemerintah daerah terkait kelanjutan kerja sama.

Namun, hingga perkembangan penyidikan yang diberitakan pada November 2026, pemeriksaan saksi belum dapat dimaknai sebagai penetapan tersangka atau pembuktian tindak pidana.

Sengketa bermula dari kerja sama migas

Persoalan ini berakar pada kerja sama pengelolaan migas yang melibatkan perusahaan daerah Kota Bekasi, Foster Oil & Energy Pte. Ltd., dan PT Pertamina EP.

Dalam perkembangannya, hubungan antara perusahaan daerah dan Foster Oil berujung pada sengketa perdata. Foster Oil menggugat PD Migas Kota Bekasi di Pengadilan Negeri Bekasi melalui perkara Nomor 418/Pdt.G/2020/PN Bks.

Perkara tersebut diputus pada 10 Mei 2021. Sengketa kemudian berlanjut ke tingkat banding dan kasasi.

Pada tahap ini, penting membedakan dua persoalan. Pertama, sengketa mengenai hubungan kontraktual dan pelaksanaan perjanjian antara perusahaan. Kedua, dugaan penyimpangan tata kelola yang kini ditangani penyidik Kejaksaan Agung.

Keduanya berkaitan dengan rangkaian kerja sama yang sama, tetapi memiliki objek pembuktian dan konsekuensi hukum berbeda.

Mahkamah Agung memenangkan PD Migas

Pada 7 April 2022, Mahkamah Agung memutus perkara kasasi Nomor 985 K/Pdt/2022.

Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi PD Migas Kota Bekasi. Putusan itu menjadi titik penting dalam sengketa dengan Foster Oil.

Saat putusan kasasi dijatuhkan, Tri Adhianto Tjahyono menjabat sebagai Plt. Wali Kota Bekasi.

Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan dalam perdebatan mengenai kelanjutan hubungan kerja sama antara perusahaan daerah dan Foster Oil.

Akan tetapi, putusan perdata yang memenangkan PD Migas tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Pembuktian dugaan korupsi harus didasarkan pada perbuatan, kewenangan, serta alat bukti yang diperiksa dalam proses pidana.

Akta perdamaian sehari sebelum putusan kasasi

Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam kronologi perkara adalah informasi mengenai penandatanganan akta perdamaian atau van dading pada 6 April 2022.

Tanggal tersebut tercatat sehari sebelum Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi pada 7 April 2022.

Urutan waktu itu memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara perdamaian, putusan kasasi, dan kelanjutan kerja sama. Namun, tanggal penandatanganan saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa perdamaian tersebut bertentangan dengan putusan pengadilan.

Untuk memastikan kedudukan hukumnya, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen asli, termasuk isi kesepakatan, pihak yang menandatangani, kewenangan masing-masing pihak, serta hubungan perjanjian tersebut dengan putusan kasasi.

Tanpa dokumen tersebut, belum dapat dipastikan apakah akta perdamaian itu merupakan penyelesaian sengketa, bagian dari negosiasi lanjutan, atau memiliki konsekuensi hukum lain terhadap JOA.

SPT negosiasi JOA pada Agustus 2022

Perkembangan berikutnya tercatat pada 25 Agustus 2022.

Dalam pemberitaan mengenai perkara ini, disebutkan adanya Surat Perintah Tugas Nomor 539/156/2/Setda.Ek yang ditandatangani Tri Adhianto selaku Plt. Wali Kota Bekasi saat itu.

Surat tersebut disebut memerintahkan Plt. Direktur PT Migas Perseroda, Apung Widadi, untuk melakukan negosiasi JOA dengan Foster Oil.

Dokumen ini menjadi bagian penting dalam menelusuri keputusan pemerintah daerah setelah putusan kasasi.

Pertanyaan yang perlu dijawab melalui dokumen resmi adalah apa dasar penerbitan surat tersebut, apa ruang lingkup negosiasi yang diperintahkan, serta bagaimana hasilnya ditindaklanjuti oleh perusahaan daerah.

Sebab, perintah untuk bernegosiasi tidak serta-merta sama dengan keputusan final mengaktifkan kembali perjanjian. Begitu pula, keberadaan negosiasi tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan.

Yang perlu diuji adalah kesesuaian setiap langkah dengan putusan pengadilan, ketentuan pengelolaan BUMD, serta kewenangan pejabat yang mengambil keputusan.

Kejagung menelusuri tata kelola periode 2009–2024

Pada 2026, Kejaksaan Agung mulai mengungkap pemeriksaan sejumlah saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola migas Kota Bekasi.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan Foster Oil, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan mengenai pengelolaan kerja sama tersebut.

Pada Oktober 2026, sejumlah saksi dari pihak Foster Oil dan pihak terkait lainnya diperiksa. Pemeriksaan itu menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada satu peristiwa, melainkan menelusuri rangkaian pengelolaan kerja sama dalam periode yang cukup panjang.

Penyidik perlu mengurai bagaimana kerja sama berlangsung, bagaimana perubahan atau negosiasi perjanjian dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, serta bagaimana keputusan tersebut berdampak terhadap perusahaan daerah.

Dalam konteks kepentingan publik, persoalan mendasarnya adalah apakah pengelolaan kerja sama telah dilakukan sesuai ketentuan dan apakah terdapat kerugian keuangan negara atau daerah yang dapat dibuktikan.

Jawaban atas pertanyaan tersebut harus bersandar pada alat bukti dan hasil pemeriksaan penyidik, bukan semata-mata pada perbedaan pendapat mengenai putusan perdata atau keputusan pemerintah daerah.

Pemeriksaan saksi bukan penetapan tersangka

Pemeriksaan MM pada 19 November 2026 menambah daftar saksi yang dimintai keterangan dalam perkara ini.

Kejaksaan Agung menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan. Hingga perkembangan yang disampaikan pada November 2026, belum terdapat keterangan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan MM telah ditetapkan sebagai tersangka.

Prinsip yang sama berlaku terhadap pejabat lain maupun pihak swasta yang telah diperiksa.

Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses penyidikan. Penetapan tersangka harus didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana dan kecukupan alat bukti. Sementara pembuktian kesalahan seseorang merupakan kewenangan pengadilan melalui proses persidangan.

Karena itu, pemberitaan mengenai perkara ini perlu menghindari penyebutan seseorang sebagai pelaku korupsi sebelum terdapat dasar hukum yang sah.

Menguji keputusan, bukan membangun kesimpulan

Rangkaian perkara migas Kota Bekasi memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar sengketa antara dua perusahaan.

Putusan kasasi Mahkamah Agung pada April 2022, informasi mengenai akta perdamaian sehari sebelumnya, serta SPT negosiasi JOA pada Agustus 2022 merupakan rangkaian peristiwa yang perlu diuji secara utuh.

Namun, rangkaian waktu tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Pembuktian harus menjawab apakah setiap keputusan dibuat berdasarkan kewenangan yang sah, apakah pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta apakah terdapat akibat keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bagi masyarakat Kota Bekasi, kepentingan utamanya adalah memperoleh kepastian mengenai tata kelola BUMD, perlindungan aset daerah, dan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya migas.

Penyidikan Kejaksaan Agung diharapkan dapat menjelaskan rangkaian keputusan tersebut secara terang, berdasarkan dokumen dan alat bukti yang sah.

Sampai proses hukum menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, seluruh pihak yang diperiksa tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tidak bersalah.

Sengketa perdata telah memiliki putusan. Penyidikan pidana masih berjalan. Kini, publik menunggu pembuktian yang terang mengenai bagaimana kerja sama migas Kota Bekasi dikelola, keputusan apa yang diambil, dan apakah terdapat pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan. [■]

Reporter: TIM REDAKSI - Editor: DikRizal/JabarOL
banner kontak BekasiOL banner berita kedua banner#01Kemitraan WaralabaPers bannerbawah#02 bannerbawah#03 bannerbawah#04

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
jabar-online.com