Pasang Iklan Running Text Anda di sini atau bisa juga sebagai iklan headliner di atas (600x100)px

Urus BPJS Kok “Bayar Dulu”? Warga Bojong Koneng Ngaku Diminta Ratusan Ribu

iklan banner AlQuran 30 Juz banner #1 AlQuran 30 Juz

Warga Tanyakan Dugaan Biaya Pengurusan Kepesertaan dan Perubahan Data BPJS yang Disebut Mencapai Ratusan Ribu Rupiah

jabar-online.com | Kamis, 13 Agt 2026, 11:36 WIB | KJW/DR

BPJS mestinya identik dengan layanan kesehatan, bukan “siapkan uang dulu”. Namun, warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mengaku diminta membayar hingga ratusan ribu rupiah saat mengurus kepesertaan maupun perubahan data BPJS melalui oknum aparat desa.

 — BABAKAN MADANG | Warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, mengeluhkan dugaan pungutan liar dalam pengurusan BPJS.

Seorang warga berinisial JW (35) mengaku diminta membayar hingga ratusan ribu rupiah oleh oknum aparat desa untuk mengurus kepesertaan maupun perubahan data BPJS secara cepat, saat menyampaikan keluhannya lewat kontak WhatsApp, Kamis (13/8/2026).

Padahal, pengurusan BPJS Kesehatan pada dasarnya tidak dipungut biaya. Kondisi tersebut membuat warga resah dan merasa dirugikan, terutama masyarakat dari keluarga kurang mampu.

Seorang warga lainnya yang juga enggan disebutkan namanya mengaku diminta membayar biaya administrasi dengan nominal yang dinilai tidak wajar.

“Saya diminta bayar ratusan ribu. Katanya untuk biaya pengurusan. Padahal setahu saya BPJS itu gratis,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya. Mereka berharap pemerintah kecamatan dan dinas terkait segera melakukan pemeriksaan serta menindaklanjuti dugaan pungutan tersebut jika terbukti ada oknum yang memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi.

Aktivis Bogor Kijaya juga mendesak Pemerintah Desa Bojong Koneng memberikan klarifikasi resmi dan memastikan tidak ada pungutan liar dalam pelayanan publik.

“Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan karena menyangkut hak dasar warga untuk mendapatkan layanan kesehatan,” katanya.

Warga berharap Inspektorat Kabupaten Bogor, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan ikut menelusuri dugaan tersebut agar praktik serupa tidak terulang.

Mereka juga meminta pelayanan publik di tingkat desa berjalan transparan, bersih, dan tidak membebani masyarakat dengan biaya yang tidak semestinya. [■]

Reporter: KJW - REDAKSI - Editor: DikRizal/JabarOL

banner kontak BekasiOL banner berita kedua banner#01Kemitraan WaralabaPers bannerbawah#02 bannerbawah#03 bannerbawah#04

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
jabar-online.com