Target Beroperasi 18 Bulan, KADIN Bicara Peluang Ekonomi Hijau, Walkot Ingatkan Mesin Bukan Obat Segala Penyakit Sampah
jabar-online.com | Rabu, 26 Juni 2026, 10:44 WIB | Ndoet/Gokma
— KOTA BEKASI | Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bantargebang, Ciketing Udik, mulai memasuki tahap pembangunan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas persoalan sampah perkotaan sekaligus membuka peluang ekonomi hijau, meski pemerintah dan masyarakat tetap dihadapkan pada tantangan besar: mengurangi sampah dari sumbernya.
Bantargebang bersiap punya “mesin pelahap” sampah berkapasitas 1.500 ton per hari yang akan diolah menjadi energi listrik. Kabar baiknya, sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai beban. Kabar kurang santainya, masih ada sekitar 300 ton sampah setiap hari yang belum otomatis hilang hanya karena mesin canggih dibangun. Pesannya jelas: teknologi boleh bekerja keras, tapi warga tetap tidak bisa menyerahkan seluruh urusan sampah kepada mesin.
— KOTA BEKASI | Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bantargebang, Ciketing Udik, mulai memasuki tahap pembangunan. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu jawaban atas persoalan sampah perkotaan sekaligus membuka peluang ekonomi hijau, meski pemerintah dan masyarakat tetap dihadapkan pada tantangan besar: mengurangi sampah dari sumbernya.Ketua KADIN Kota Bekasi, Qadar Ruslan Siregar (QRS), menilai pembangunan PSEL memiliki nilai strategis tidak hanya bagi penanganan lingkungan, tetapi juga bagi dunia usaha. Kehadiran kalangan pengusaha dalam agenda tersebut, kata QRS, menjadi bentuk dukungan terhadap inovasi pengelolaan sampah yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Menurut QRS, energi yang dihasilkan dari pengolahan sampah berpeluang menciptakan pasokan energi yang lebih stabil dan berpotensi mendukung efisiensi biaya operasional industri maupun pelaku UMKM. Di sisi lain, pembangunan dan pengoperasian PSEL juga membuka peluang keterlibatan kontraktor, pemasok, jasa lokal serta penyerapan tenaga kerja.
Lebih jauh, QRS menilai berkurangnya tumpukan sampah akan menciptakan lingkungan usaha dan permukiman yang lebih sehat. “Pembangunan PSEL ini mempunyai nilai keberlanjutan dan citra positif, karena mendukung standar usaha ramah lingkungan yang makin dihargai pasar serta memperkuat posisi pengusaha lokal dalam membangun ekonomi hijau,” ujarnya.
Namun, manfaat ekonomi dan teknologi tersebut harus berjalan seiring dengan agenda lingkungan yang lebih mendasar. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menargetkan PSEL Bantargebang dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
Tri menegaskan kapasitas besar tersebut belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan sampah Kota Bekasi. Masih terdapat sekitar 300 ton sampah per hari yang membutuhkan penanganan melalui pengurangan dan pemilahan sejak dari sumbernya.
“Ini bukan berarti persoalan sampah selesai. Masih harus dibantu dengan proses pemilahan dari rumah sendiri. Kalau kita mulai memilah dari kediaman masing-masing, tentu akan mengurangi persoalan 300 ton sampah setiap harinya,” kata Tri.
Karena itu, ia mendorong pemilahan sampah menjadi gerakan bersama yang tidak berhenti di rumah tangga, tetapi juga diterapkan di sekolah, perkantoran, pusat perbelanjaan, kawasan perdagangan hingga para pedagang. Pesannya jelas: PSEL dapat mengolah sampah yang sudah dihasilkan, tetapi teknologi tidak seharusnya menjadi alasan masyarakat terus memproduksi dan mencampur sampah tanpa kendali.
Pandangan serupa disampaikan Gubernur Jawa Barat KDM, yang berharap pembangunan sistem pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya dan Bandung Raya menjadi momentum perubahan perilaku masyarakat.
Menurutnya, persoalan sampah tidak cukup dijawab dengan pembangunan teknologi, melainkan juga membutuhkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pengembangan PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menghadapi persoalan tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas penanganan konvensional.
Pemerintah pusat menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang menghadapi kondisi darurat sampah dapat berjalan pada periode 2027 hingga 2028. “Yang darurat dan besar-besar, di atas 1.000 ton, kita akan buat PSEL atau Waste-to-Energy,” ujar Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga menargetkan penanganan persoalan sampah nasional dapat mencapai 70 hingga 80 persen pada 2029. Namun, sekitar 20 persen persoalan lainnya tetap berada di tingkat rumah tangga dan membutuhkan edukasi serta perubahan kebiasaan masyarakat.
Karena itu, pembangunan PSEL Bantargebang menjadi ujian penting bagi arah pengelolaan sampah Kota Bekasi. Proyek ini tidak hanya dituntut mampu mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi, tetapi juga harus mendorong perubahan sistem dari pola “buang dan tumpuk” menuju pengurangan dan pemilahan sejak dari dapur rumah.
Dalam agenda ground breaking tersebut hadir Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak, Gubernur Jawa Barat KDM, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.
Keberhasilan PSEL Bantargebang pada akhirnya tidak semata-mata diukur dari kapan mesin mulai beroperasi atau berapa ton sampah yang mampu diolah. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan teknologi pengolahan tidak hanya menjadi “mesin pelahap sampah”, sementara produksi sampah terus meningkat.
Jika pemilahan dan pengurangan dari sumber tidak berjalan, Bantargebang tetap berisiko menjadi tempat berakhirnya persoalan lingkungan yang seharusnya sudah diselesaikan sejak dari rumah. [■]
