Tri Adhianto ingin Birokrasi Lebih Terbuka: Jangan Gaptek, Jadikan Medsos Ruang Aspirasi Warga, Bukan Sekadar Etalase Pencitraan
jabar-online.com | Kamis, 30 Juli 2026, 15:50 WIB |NMR / DR
— KOTA BEKASI | Ada satu pesan yang berulang kali ditekankan Walikota Bekasi Tri Adhianto ketika melantik 24 pejabat baru di Aula Nonon Sonthanie, Kamis, 30 Juli 2026.
Belum sempat menikmati kursi jabatan baru, puluhan pejabat Pemerintah Kota Bekasi sudah mendapat "kontrak moral" dari Wali Kota Tri Adhianto. Mereka diminta siap menghadapi kritik warga di media sosial tanpa mudah tersinggung. Di era digital, pejabat bukan hanya dituntut bekerja cepat, tetapi juga tahan komentar pedas. Dan ini dia daftar nya.
— KOTA BEKASI | Ada satu pesan yang berulang kali ditekankan Walikota Bekasi Tri Adhianto ketika melantik 24 pejabat baru di Aula Nonon Sonthanie, Kamis, 30 Juli 2026.Bukan sekadar soal disiplin birokrasi atau target pembangunan, melainkan soal keberanian menghadapi kritik.
"Jangan pernah menutup kolom komentar di media sosial."
Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, dalam lanskap pemerintahan yang semakin diawasi publik melalui media digital, pesan tersebut menjadi penanda arah birokrasi yang ingin dibangun Pemerintah Kota Bekasi: terbuka terhadap kontrol masyarakat.
Pelantikan kali ini mencakup empat pejabat pimpinan tinggi pratama, 13 pejabat administrator, dan tujuh pejabat pengawas. Hadir dalam acara itu Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, Sekretaris Daerah Junaedi, Ketua TP PKK Kota Bekasi Wiwiek Hargono alias Dwi Setyowati, serta seluruh jajaran pejabat eselon II.
Wajah Baru di Posisi Strategis
Rotasi tersebut memperlihatkan penyegaran pada sejumlah organisasi perangkat daerah yang selama ini menjadi sorotan publik.
Posisi Kepala Dinas Pendidikan kini diisi Chondro Wibhowo Mahartoyo Sukmo, S.E., sementara Eka Chorid Ivo Vauzi, S.T., M.T. dipercaya memimpin Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
Di sektor ketahanan pangan, jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ditempati drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M.
Adapun posisi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah dipercayakan kepada Fitri Widyati, S.STP., M.Si.
Pemilihan pejabat pada dinas-dinas tersebut menarik perhatian karena berkaitan langsung dengan layanan publik yang bersentuhan setiap hari dengan warga, mulai dari pendidikan, komunikasi pemerintahan, hingga pembangunan daerah.
Pada level administrator, perubahan juga menyentuh jabatan yang memiliki fungsi strategis, seperti Camat Bekasi Barat yang kini dijabat Andi Kristanto Puryandaru, Camat Bantargebang Achmad Shovie Adi Samabta Bhakti, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Iman Setia Gunawan, serta sejumlah kepala bidang di lingkungan Dinas Perdagangan, Kesbangpol, Dinas Bina Marga dan perangkat daerah lainnya.
Bukan Sekadar Mutasi
Dalam birokrasi, mutasi lazim dipandang sebagai penyegaran organisasi. Namun kali ini, penekanan Tri Adhianto justru lebih banyak menyentuh perubahan budaya kerja.
Ia meminta para pejabat tidak lagi bekerja di balik meja birokrasi yang tertutup, tetapi hadir di ruang publik digital tempat masyarakat menyampaikan keluhan, kritik, bahkan kemarahan.
"Kita harus cepat belajar, cepat berpikir, dan cepat bergerak," kata Tri.
Pesan itu dapat dibaca sebagai sinyal bahwa ukuran keberhasilan pejabat ke depan bukan hanya penyelesaian administrasi, tetapi juga kecepatan merespons persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Era Pejabat Digital
Bagian lain yang cukup menarik adalah peringatan agar lurah, camat, hingga kepala dinas tidak gagap teknologi.
Di banyak daerah, media sosial masih dipandang sekadar etalase publikasi pemerintah. Tri justru mendorongnya menjadi instrumen pelayanan publik.
Artinya, media sosial tidak lagi diposisikan sebagai ruang pencitraan, melainkan kanal pengawasan sekaligus komunikasi dua arah.
Konsekuensinya, pejabat harus siap menerima kritik secara terbuka dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan di ruang publik.
Jika konsisten diterapkan, pendekatan ini berpotensi mengubah pola hubungan antara birokrasi dan masyarakat. Pejabat tidak cukup hanya hadir saat rapat atau seremoni, tetapi juga dituntut hadir ketika warga mengeluhkan jalan rusak, banjir, pelayanan administrasi, hingga persoalan sosial melalui gawai mereka.
Ujian Sesungguhnya Dimulai
Pelantikan memang hanya berlangsung beberapa jam. Namun ujian sebenarnya baru dimulai setelah para pejabat kembali ke kantor masing-masing.
Masyarakat Kota Bekasi kini menunggu apakah rotasi ini benar-benar melahirkan birokrasi yang lebih cepat, terbuka, dan responsif, atau hanya menjadi pergantian nama di papan jabatan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan terletak pada prosesi pelantikan, melainkan pada seberapa jauh wajah pelayanan publik berubah setelah kursi-kursi strategis itu berganti penghuni. [■]
