Sohibul Wafa: Anggaran Pembinaan Moral Harus Jadi Prioritas & Usul Alokasi 30M untuk MUI & Organisasi Keagamaan
jabar-online.com | Kamis, 9 Juli 2026, 20:53 WIB | NMR/DR
— JEDDAH, ARAB | KP3 (Komisi Pengembangan, Pengkajian dan Penelitian) MUI Kota Bekasi menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjadikan Kota Bekasi sebagai benteng moral bagi generasi yang akan datang. Penguatan pendidikan agama, akhlak, dan karakter harus menjadi perhatian bersama agar masyarakat memiliki ketahanan moral dalam menghadapi berbagai tantangan sosial," tutupnya. [■]
Pernyataan bernada tajam dilontarkan Ustadz Sohibul Wafa kepada Jabar-OL saat diwawancarai melalui WhatsApp dari Jeddah, Arab Saudi, Kamis (9/7/2026). Ia mengkritik efisiensi anggaran MUI Kota Bekasi dan menyebut dukungan pemerintah terhadap lembaga keagamaan tidak boleh "kalah dengan organisasi senam".
— JEDDAH, ARAB | KP3 (Komisi Pengembangan, Pengkajian dan Penelitian) MUI Kota Bekasi menilai kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi.Hal tersebut disampaikan Ketua KP3 tersebut, Ustadz Sohibul Wafa, dalam wawancara secara daring melalui aplikasi WhatsApp dengan Jabar-OL, Kamis (9/7/2026).
Saat diwawancarai, Ustadz Sohibul Wafa sedang berada di Kota Jeddah, Arab Saudi, sedangkan tim redaksi Jabar-OL mengikuti wawancara dari Kantor Redaksi di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dalam keterangannya, Sohibul Wafa menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran terhadap MUI Kota Bekasi dinilainya kurang tepat apabila dikaitkan dengan tantangan pembinaan moral masyarakat yang semakin kompleks.
"Menurut saya, efisiensi anggaran terhadap MUI Kota Bekasi merupakan kebijakan yang kurang tepat. Di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang, pendidikan agama dan pembinaan moral justru harus menjadi salah satu prioritas pemerintah," ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, amanat konstitusi telah memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan.
"Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen dari anggaran belanja negara. Dengan APBD Kota Bekasi yang nilainya hampir Rp6,7 triliun, sudah selayaknya pemerintah daerah memberikan perhatian anggaran yang lebih memadai bagi pembinaan kehidupan keagamaan," katanya.
Lebih lanjut, Sohibul Wafa mengemukakan pandangannya mengenai besaran anggaran yang dinilai ideal untuk MUI Kota Bekasi.
"Kalau ditanya idealnya, saya melihat alokasi sekitar Rp30 miliar per tahun melalui satu pintu masih sangat rasional. Di dalamnya juga terdapat dukungan bagi berbagai organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, PUI dan organisasi Islam lainnya. Nilai tersebut bukan sesuatu yang mustahil apabila pemerintah benar-benar memiliki komitmen membangun Kota Bekasi yang berlandaskan iman dan takwa," ungkapnya.
Menurutnya, keberadaan MUI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pertimbangan keagamaan dan pembinaan umat.
"MUI adalah mitra strategis pemerintah atau shadiqul hukumah. Karena itu, pemerintah perlu menunjukkan kesungguhan dalam memperkuat peran MUI. Jangan sampai MUI hanya menjadi pelengkap dalam struktur pemerintahan, sementara dukungan anggarannya belum mencerminkan pentingnya fungsi lembaga tersebut," ujarnya.
Di akhir wawancara, Sohibul Wafa mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat sinergi dalam membangun karakter generasi muda melalui pendidikan agama dan nilai-nilai moral.
Tags
APBD
ATHG
ATHG LGBT
Ilmu Syariat Agama
Jeddah
Komisi Litbang
KP3
LGBT
MUI
MUI Kota Bekasi
Sohibul Wafa