Sindir Wako Lewat Mutasi Wisnyuwati: Si Pembuka Kasus Dugaan Korupsi Dispora

Abah Zakaria: Fokus Kami Bukan Ke Inko Saja, Tapi Kasus Iis Wisnyuwati Bisa Dianggap Contoh Buruknya Mutasi

jabar-online.com | Kamis, 30 Okt 2025 - 15:28 WIB | SidikRiz

Reformasi birokrasi, dalam praktiknya, sering kali menuntut keikhlasan untuk menerima perpindahan. Namun, di balik kata “penyegaran”, selalu ada aroma keputusan yang bisa ditafsirkan dua arah: antara penyelamatan sistem atau pengamanan posisi, bahkan netizen menyindir mutasi rasa mutilasi. Di Kota Bekasi, nama Iis Wisnyuwati kembali menguji garis batas itu.

— KOTA BEKASI | Tidak ada mutasi yang tidak bermasalah dan tidak bermuatan politis, justru terlalu naif jika dianggap tak ada muatan politis.

Riuh mutasi tujuh pejabat eselon II di Pemerintah Kota Bekasi pekan ini seolah membuka kembali peta lama: siapa yang patuh, siapa yang dianggap terlalu berani menyentuh hal-hal yang tak ingin disentuh.

Baca juga: Iis Wisnyuwati Bantah Isu Disingkirkan Halus dari Jabatan Kepala Itko

Iis Wisnyuwati, S.Sos., CRA., CRP., CGCAE., QGIA yang namanya mencuat bukan karena sekadar berpindah kursi, tetapi karena posisi lamanya — Kepala Inspektorat Kota Bekasi (Itko) — berada di jantung pengawasan.

Ada lebih banyak bukti yang menyatakan bahwa dari meja Inspektorat Kota Bekasi itulah, laporan-laporan warga dan LSM, termasuk yang terkait dugaan korupsi Dispora, pertama kali disaring sebelum menjadi rekomendasi audit.

Namun kini, Iis menempati jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Baca juga: Wisnyuwati: “Mutasi Itu Wajar, Bukan Karena Saya Dibuang atau Disingkirkan” tegasnya kepada BekasiOL

Jangan ini dianggap sebagai pergeseran yang bagi sebagian pihak disebut “halus”, tapi bagi sebagian lain justru terbaca sebagai langkah “tepat sasaran”.

Ingat Ketika Reformasi Birokrasi Bertemu Realitas Politik

Niat hati Iis Wisnyuwati sudah tampak ke publik, bahwa dirinya memang ingin memberikan kinerja terbaik buat kota Bekasi.

Gugatan dugaan korupsi pun akhirnya meluncur dan kasus nya mulai dibawa ke Kejari dan Pengadilan Tipikor dan berpeluang dibawa ke Kejati.

Baca juga: Kasus Korupsi Alat Olahraga Dispora Bekasi: Berkas Lengkap, Sidang Menanti

Dalam keterangan resminya, Iis Wisnyuwati menolak anggapan bahwa dirinya disingkirkan. Dengan nada tenang dan kalimat yang diplomatis, ia menyebut,

“Adanya mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar dalam reformasi birokrasi, khususnya para pejabat eselon. Jadi tak ada istilah dibuang halus atau dipindah karena alasan tertentu.”

Baca juga: Skandal Alat Olahraga P21: Publik Nunggu Sidang Terbuka 100% di Bekasi: Bola Korupsi Sudah di Kaki Pengadilan Tipikor

Namun publik tak mudah melupakan catatan lama. Setahun lalu, tepatnya Mei 2024, Iis pernah menegaskan bahwa pemeriksaan penggunaan anggaran tahun 2023 di Dispora Kota Bekasi masih berjalan.

Walau kala itu, ia bahkan menolak menyebut adanya temuan meski sejumlah media telah mengendus adanya kejanggalan.

“Ada saat ini pemanggilan klarifikasi di Dispora Kota Bekasi terkait pengadaan alat-alat olah raga pada tahun anggaran 2023 melalui APBD murni dan perubahan masih terus berjalan,” ungkapnya kepada media pada 7 Mei 2024 lalu.

Lebih jauh lagi pernyataan itu, kini, dibaca ulang dengan konteks berbeda. Sebab di saat yang sama, sejumlah pihak meyakini bahwa dari sinilah riak mutasi bermula.

Itko Bukan Fokus Saya, Kata Abah Zakaria, Tapi Jangan Alihkan Sorotan, Kita Lihat Arah Angin

Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Abah Zakaria, secara terbuka meminta agar persoalan mutasi Iis tidak dijadikan isu personal.

Baca juga: Kasus Korupsi Alat Olahraga Dispora Bekasi: Berkas Lengkap, Sidang Menanti

Baca juga: Skandal Alat Olahraga P21: Publik Nunggu Sidang Terbuka 100% di Bekasi: Bola Korupsi Sudah di Kaki Pengadilan Tipikor

Baca juga: Sindir Wako Lewat Mutasi Wisnyuwati: Si Pembuka Kasus Dugaan Korupsi Dispora

Baca juga: Abah Zakaria: Fokus Kami Bukan Ke Inko Saja, Tapi Kasus Iis Wisnyuwati Bisa Dianggap Contoh Buruknya Mutasi

Baca juga: Netizen Menyindir Mutasi Rasa Mutilasi. Di Kota Bekasi, Nama Wisnyuwati Kembali Menguji Garis Batas Itu

Observasi yang JabarOL lakukan membuktikan bahwa mutasi siluman kali ini menimbulkan tafsir baru. Ia seolah memberi sinyal bahwa permainan politik birokrasi tidak selalu tampil kasar — kadang justru rapi, administratif, dan tampak sah.

Tapi menurut Abah Zakaria, isu besar sebenarnya bukan pada siapa yang dimutasi, melainkan siapa yang merasa diuntungkan setelah mutasi terjadi.

Akan ada banyak aktivis yang memprotes mutasi-mutasi siluman yang dilakukan secara indik-indik ini.

Pernyataan Abah Zakaria itu seperti sindiran terselubung untuk Walikota Tri Adhianto, yang belakangan memang kerap dituding mengatur ulang posisi pejabat kunci menjelang masa akhir pemerintahannya.

Ada Dari Meja Audit ke Rak Arsip
Iis sendiri dikenal oleh kalangan wartawan sebagai pejabat yang akomodatif dan terbuka.

Lemahnya pengawasan khususnya dari inspektorat tentunya jadi penentu awal diperiksanya beberapa pejabat eselon, pengusaha dan ASN yang terlibat.

Inko sendiri kerap merespons cepat setiap kali ada permintaan konfirmasi lintas dinas, bahkan saat menyangkut isu sensitif seperti pengadaan ambulans jenazah 43 unit dengan alamat penyedia yang diduga palsu.

Nama-nama pejabat terlibat dalam kasus itu, Iis justru mengambil langkah proaktif: memanggil beberapa pejabat dan instansi terkait agar komunikasi antara jurnalis dan pihak berwenang tak terputus.

Giat dengan sikap semacam ini — yang di birokrasi sering dianggap berani — bisa menjadi berkah atau bumerang, tergantung siapa yang sedang memegang kompas kekuasaan.

Bagaimana tidak, ketika Iis berpindah dari ruang audit ke ruang arsip, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan klasik: apakah ini bentuk penyegaran, atau penyelematan politik dalam bungkus rotasi?

Rajutan Benang Merah yang Tak Pernah Putus

Eskalasi mutasi siluman ini dalam birokrasi selalu tampak sah di atas kertas. Tapi dalam realitasnya, selalu ada yang membaca garis di bawah tanda tangan.

Namun setiap rotasi pejabat selalu meninggalkan pola yang bisa diurai: siapa yang dikembalikan, siapa yang disingkirkan, dan siapa yang sekadar dijaga agar tetap diam di tempat.

 
Gegabah nya Tri dalam kebijakan mutasi Iis Wisnyuwati, mungkin benar bahwa tidak ada yang salah secara administratif. Tapi yang tampak di publik dan para aktivis anti korupsi tidak demikian.

Seperti dalam ruang sunyi antara laporan audit dan keputusan mutasi, ada sesuatu yang bergerak — pelan, halus, namun terasa oleh yang peka.

Efisiensi dijadikan alasan dan selama pejabat seperti Iis masih berani menjawab dengan terbuka, publik Bekasi tetap punya alasan untuk bertanya:

Kenapa ini masih dianggap reformasi birokrasi, padahal sejatinya hanya lah rotasi yang disamarkan sebagai keadilan birokrasi? [■]

Reporter: NMR – Redaksi: SRiz – Editor: DikRizal / JabarOL