Frits Saikat: Anggaran Rumah Tangga Walikota Justru Menjerat Moralitas Kepemimpinan Tri Adhianto
Publik Bekasi kaget bukan main: Rp1,5 miliar anggaran rumah tangga Walikota Tri Adhianto ternyata mengalir ke rumah pribadinya di Kemang Pratama. Bukan rumah dinas, tapi duit rakyat yang membayar kenyamanannya.
— KOTA BEKASI | Ramai-ramai soal tunjangan DPRD Kota Bekasi yang menembus puluhan juta rupiah ternyata hanya bagian kecil dari “ladang” tunjangan pejabat.Data yang dihimpun redaksi JabarOL menunjukkan, Walikota Bekasi Tri Adhianto juga menikmati fasilitas rumah tangga dari APBD hingga Rp1,5 miliar per tahun.
Rinciannya terdiri dari 12 paket belanja: listrik, air, perawatan rumah, hingga belanja sewa rumah dinas senilai Rp500 juta saban tahun.
Masalahnya, rumah yang ditempati Tri bukanlah rumah dinas, melainkan rumah pribadinya di perumahan elit Kemang Pratama, Rawalumbu.
“Kalau sewa rumah Rp500 juta bukan untuk rumah pribadinya. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang susah, ini sangat mengusik rasa keadilan,” kata Hendrik, Ketua LSM Jendela Komunikasi, Selasa (9/9/2025).
Rumah Pribadi Disulap Jadi “Rumah Dinas”
Tri menempati rumah tersebut sejak masih menjabat Plt Walikota tahun 2022.
Publik kala itu percaya bahwa itu rumah dinas wali kota. Namun setelah purnabakti di akhir 2023 dan digantikan Pj Walikota Raden Gani Muhamad, rumah itu tak juga kosong. Tri masih tinggal di sana hingga kini, seolah fasilitas negara menempel sampai usai jabatan.
Bagian Umum Setda Pemkot Bekasi bungkam ketika dikonfirmasi soal pos anggaran itu.
Sidik Warkop, komedian Bekasi yang juga dikenal sebagai pengamat sosial “medioker”, menyindir keras. “Gimana Tri Adhianto berani ubah perwal soal tunjangan rumah dinas DPRD, kalau dirinya saja masih betah di rumah pribadi yang disulap jadi rumah dinas mewah? Janji-janji pastilah kosong semua,” ujarnya.
Sorotan Moralitas
Frits Saikat, aktivis sosial kemanusiaan, menilai praktik ini bukan hanya soal teknis anggaran, melainkan soal moralitas kepemimpinan.
“Kalau bicara pengabdian, mestinya Tri mengedepankan etika dan empati. Tapi kalau bicara nafkah, ya sah-sah saja memaksimalkan fasilitas, meskipun itu menyakiti rasa keadilan masyarakat,” kata Frits.
Menurutnya, sikap Tri jelas melanggar prinsip kepemimpinan berbasis pengabdian.
“Saat rakyat masih banyak yang rumahnya tak layak huni, pemimpinnya malah memaksimalkan anggaran rumah tangga untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Jalan Buntu Revisi Tunjangan
Kasus rumah dinas ini membuat publik pesimis pemerintah kota akan berani memangkas atau merevisi peraturan walikota terkait tunjangan DPRD.
Sebab, Tri sendiri masih “terikat” kenyamanan fasilitas yang bisa menjadi sasaran tembak balik bila ia mencoba menertibkan pos anggaran legislatif.
Kontroversi Rp1,5 miliar rumah tangga walikota itu kini menguap sebagai cermin buruk relasi pejabat dengan uang rakyat.
Posting Komentar