Aliansi Masyarakat Miskin Kota Tuntut Efisiensi Tunjangan DPRD dan Eksekutif Yang 80 Kali Lipat Di Atas UMR
Penghasilan DPRD Rp80 juta per bulan dan tunjangan rumah dinas Rp1,5 miliar untuk Walikota Bekasi memicu kemarahan publik. Ratusan warga menggelar aksi mimbar bebas menuntut efisiensi anggaran yang dianggap lebih menguntungkan elite ketimbang rakyat.
— KOTA BEKASI | Ratusan warga yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Miskin Kota Bekasi berbondong-bondong mendatangi Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu, 10 September 2025. Mereka menggelar mimbar bebas, menuntut efisiensi anggaran tunjangan pejabat legislatif dan eksekutif yang dianggap berlebihan di tengah kondisi masyarakat yang masih bergelut dengan rumah tidak layak huni.
Aksi ini dipicu terungkapnya angka fantastis penghasilan anggota DPRD Kota Bekasi, yang mencapai Rp80 juta per bulan—sekitar 15 kali lipat dari gaji UMR buruh.
“Angka itu bikin rakyat marah. Sementara masih banyak warga tidur di atap bocor dan lantai beralas tanah,” ujar Hasan Basri, koordinator aksi.
Sorotan tajam juga mengarah pada Walikota Bekasi, Tri Adhianto. Menurut orator aksi, Frits Saikat, Tri tetap menempati rumah pribadinya sejak menjabat Wakil Walikota, Pelaksana Tugas, hingga Walikota periode 2024–2029.
Namun biaya rumah pribadi itu, kata Frits, dibebankan pada APBD dengan alokasi sekitar Rp1,5 miliar per tahun.
“Ini bukan sekadar anggaran, ini soal moral. Walikota seharusnya malu, di saat rakyatnya masih tinggal di gubuk reyot,” seru Frits.
Aliansi menilai DPRD ikut membiarkan pemborosan ini dengan menyetujui tunjangan rumah tangga untuk Wali Kota.
“Urgensinya apa? Di tengah krisis, kok malah memelihara kemewahan pejabat,” kata Frits.
Dalam tuntutannya, massa mendesak pemangkasan tunjangan perumahan, transportasi, dan komunikasi bagi DPRD serta pejabat eksekutif.
Aliansi juga meminta kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada publik, seperti pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga miskin, peningkatan dana program air minum di sekolah, revitalisasi angkot, pembangunan halte untuk ojek online, hingga perlindungan khusus anak.
Gelombang protes itu akhirnya diterima pimpinan DPRD. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berjanji akan menindaklanjuti aspirasi massa ke Pemerintah Kota.
“Kami bersama pimpinan komisi dan fraksi akan segera menyampaikan tuntutan ini langsung kepada Walikota dan Wakil Walikota Bekasi,” ujar Sardi.
Di luar gedung dewan, spanduk-spanduk bertuliskan “Hapus Tunjangan Kemewahan, Sejahterakan Rakyat!” berkibar di antara teriakan massa.
إرسال تعليق