Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi, Robert Siagian Membantah Dugaan Belanja HPN 2025 Bermasalah
— BEKASI | Sebuah kabar miring berembus dari balik meja birokrasi Pemerintah Kota Bekasi. Belanja anggaran untuk peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelontorkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) mendadak jadi sorotan publik.Aroma yang diduga janggal pertama kali dikuak oleh Garda Nasional Pelopor Pembangunan Indonesia (GNPPI).
Ormas ini mempertanyakan transparansi dana keberangkatan kelompok perwakilan tim jurnalis ke Riau pada Februari silam.
Ia tak sendiri. Di hadapannya duduk Jerry, Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) kota Bekasi, dan Ragil, Ketua GNPPI, bersama beberapa anggota.
Mereka datang bukan sekadar menyimak. Mereka ingin jawaban, Kadis Robert pun beri penjelasan rinci dan lengkap kepada mereka berupa data dan informasi yang diperlukan sebagai bukti pendukung.
Baca juga: Apa Sebenarnya Kebutuhan Bekasi Yang Sangat Mendesak bagi Warganya Sendiri yang Tinggal di Kabupaten maupun Kota Bekasi?
"Kegiatan ini benar-benar dilaksanakan dan tidak fiktif," ujarnya, tenang tapi tegas. Ia juga menambahkan bahwa pengadaan barang dan jasa telah melalui mekanisme sesuai regulasi.
Baca juga: Wawancara BekasiOL Bersama Anindita Kanindipa, S.T.Par, Marketing Executive Produsen Karpet Masjid
Kantor penyedia jasa, menurutnya, berdiri di alamat yang valid dan tertera di dokumen resmi perusahaan.
"Keberadaan kantor penyedia barang dan jasa juga sudah benar, alamat kantornya sudah sesuai dengan dokumen perusahaan". terang Kadis Robert.
Masalah dipilihnya wartawan yang diberangkatkan ke perhelatan akbar HPN di Pekanbaru Riau, atas undangan surat resmi dari Ketua Panitia HPN 2025 yang dipegang oleh DPP PWI sebagai panitia penyelenggara.
Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan HPN secara nasional ada dua kegiatan di dua provinsi berbeda yakni satu di provinsi Riau dan satu lagi di provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan permasalahan internal di DPP PWI karena adanya dualisme.
Terlepas dari masalah tersebut, secara kebetulan PWI Bekasi Raya lah yang mendapat undangan resmi khusus langsung dari panitia HPN Provinsi Riau dan tembusannya langsung diserahkan ke dinas terkait, yakni Diskominfostandi Kota Bekasi.
Jadwal secara faktual di lapangan, satu bentuk kewajaran jika para wartawan yang diundang memang banyak dari perwakilan anggota PWI Bekasi Raya bersama staf Diskominfostandi kota Bekasi.
Baca juga: Aktivis Kota Bekasi Desak Kasatpol PP Mundur Dari Jabatan Atas Maraknya Prostitusi Berkedok Panti Pijat/Spa
Namun, GNPPI tampaknya belum sepenuhnya puas. Ragil mempertanyakan detail anggaran: siapa saja yang diberangkatkan, menggunakan anggaran berapa, dari pos mana dana tersebut berasal, dan siapa pihak rekanan yang dilibatkan?
Sejumlah pertanyaan ini sejauh ini belum mendapat rincian tertulis yang bisa dikonfirmasi publik. Kadis pun menjanjikan akan segera menyediakan informasi yang diminta saat diperlukan.
Sumber internal JabarOL menyebut bahwa dokumen-dokumen penganggaran memang ada, tapi publikasi terbuka soal detail penggunaannya belum sepenuhnya tersedia.
“Kegiatan itu benar ada, tapi keterbukaan anggarannya yang jadi soal,” ujar seorang sumber di lingkaran pemerintahan yang enggan disebutkan namanya.
Isu ini mencuat dalam konteks relasi yang rapuh antara pemerintah daerah dan komunitas pers yang mestinya berdiri sejajar—saling mengkritisi dan mendukung pembangunan daerah.
Baca juga: Ketua BMPS, Bayu: Maksudnya Apa Sekdisdik Bilang Sekolah Swasta Siap Tampung? Tampung Apanya?
Di akhir pertemuan, Robert melempar harapan. Ia ingin sinergitas antara Pemkot Bekasi dan insan pers terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan kota yang "semakin keren".
Kalimat yang terdengar diplomatis, tapi setidaknya telah mengikis keraguan mereka yang masih menunggu transparansi. Jadi ini masalah realisasi keterbukaan yang ditunggu hadirnya.
Bekasi mungkin sedang membangun citra sebagai kota modern, tapi sorotan atas pengelolaan anggaran seperti ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik tidak dibangun dengan spanduk dan slogan.
Ia dibangun dengan bukti, data, dan keberanian membuka semua pintu. Semoga Kadis Kominfostandi sebagai perwakilan pemkot Bekasi, bisa mewujudkannya dalam waktu dekat. [■]
Posting Komentar