Komisi III DPRD Kota Bekasi Minta Hasil Open Bidding Dirut BUMD Dievaluasi

Didukung Aleg Gerindra PDIP & Caleg Nasdem DPRD Kota Bekasi, Jibang Desak Penentuan Dirut BUMD Ditinjau Ulang, Tapi Dibantah Keras Caleg Gelora

jabar-online.com, Rabu 6 September 2023, 16:19 WIB, DR

DPRD KOTA BEKASI, bksOL - Usai viralnya pada media massa tentang pemilihan Direktur Usaha Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Patriot yang diduga tidak sesuai kualifikasi, Komisi III DPRD Kota Bekasi angkat suara.

Jibang, alias H. Bambang Supriyadi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi

Wakil Ketua Komisi III ‘Bambang Supriadi’ mengatakan bahwa “Jika benar terjadi hal tersebut, akan kami tindaklanjuti informasi dari temen-temen media.”

Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Gerindra, Ibnu Hajar Tanjung, selalu tegas mempertanyakan kebijakan eksekutif apalagi yang berkaitan dengan Dirut BUMD

 

Baca juga: Yuk ikutan Polling ke-2 Mengetahui Siapa Calon Walikota Bekasi 2024?

  Langsung klik link foto berikut:  

Tentukan Walikota pilihan yang Anda kenal untuk kebaikan Kota Bekasi

Baca juga: Masa Jabatan Walikota Bekasi Tri Adhianto Akan Berakhir 20 September 2023 Besok Bareng 15 Kepala Daerah Lainnya

 

“Dan jika benar apa yang diinformasikan teman-teman media, Saya menekankan semua harus dikembalikan lagi kepada marwah peraturan tersebut. Harus dilakukan evaluasi pada tim pansel dan para peserta harus sesuai kualifikasi,” ungkap anggota dewan yang akrab dipanggil Jibang ini.

Apa jangan-jangan karena kedekatan, sebab bawaan seseorang jadi seenaknya saja tanpa melihat kualifikasi yang harus dipenuhi.

Dr. Janet Aprilia Stanzah, termasuk salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang dengan berani pertanyakaj kebijakan penentuan pejabat di BUMD Kota Bekasi

Jika BUMD diisi karena kedekatan ataupun karena bawaan seseorang, “Kinerja BUMD di Kota Bekasi tidak akan ada yang profesional,” tegasnya

Menurut saya, Tim Pansel harus melihat acuan kerja untuk melakukan kualifikasi peserta, imbuh Jibang lagi.

“Kalau tidak paham prosedurnya jangan jadi Pansel!” tegasnya.

“Buat apa aturan dibuat jika tim pansel saja tidak memahami aturan yang sudah ditetapkan? Untuk apa aturan dibuat jika untuk ditabrak oleh tim pansel?” ujarnya dengan mada kesal.

Semua harus sesuai aturan yang ada, Jangan asal pilih dan asal bertindak jika sesuai peraturan yang ada.

Apakah ada unsur KKN dalam open bidding Direktur Usaha Perumda Tirta Patriot? tanya Jibang sapaan akrab sehari-harinya.

Lanjutnya, Kok sampai yang tidak lulus secara administrasi saja bisa lolos kualifikasi. ungkapnya.

Bahkan Agung Muhammad Tanjung yang belum jadi Anggota DPRD Kota Bekasi pun akan pertanyakan kebijakan Walikota Bekasi bagaimana prosedur seleksi & pengangkatan pejabat di BUMD Kota Bekasi

Harapan saya seluruh Direksi melakukan evaluasi pada pemilihan Direktur Usaha Perumda Tirta Pariot, “Evaluasi ulang secepatnya,” pungkasnya.

Siapapun pemimpinnya, jika tidak berdasarkan aturan semua akan sia-sia. Jika tidak sesuai aturan semua akan membuang-buang APBD Kota Bekasi, tutupnya.

Namun oleh Caleg Partai Gelora, Ruly Praptomo yang kebetulan berada di dapil yang sama dengan H. Bambang Supriyadi, daerah pemilihan Bekasi Barat & Bekasi Selatan. Ruly mengatakan bahwa itu bukan kewenangan legislatif dalam hal penentuan siapa calon Direktur Utama dari BUMD Kota Bekasi. Jangan sampai terjadi dan ada indikasi seperti walikota sebelumnya yang akhirnya tersandung kasus suap lelang jabatan. Meskipun beda, tapi penentuan Dirut terap di tangan walikota dengan beberapa pilihan yang diserahkan untuk Fit & Property Test oleh anggota DPRD kota Bekasi.

“Ini sistemnya yang harus dibangun, bukan intervensi model begini. Yang punya otoritas penuh atas BUMD jelas eksekutif (walikota). Sednagkan dewan bisa utak atik sistemnya (proses) bukan hasilnya. Kalo begini kan tampak kurang elok. Dewan gak pas concern pada orang yg terpilih, bukan pada sistem rekrutmen nya.” pungkas Ruly tajam.

Reportase: CRM, Editor: DikRizal