Aleg Fraksi PKB DPR RI H. Sudjatmiko Menekankan Kualitas Bangunan sebagai Sarana dan Prasarana yang Mumpuni
jabar-online.com | Jumat, 12 Juni 2026, 15:43 WIB | Her / DikRizal
— BEKASI | Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik untuk meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat 2 yang berlokasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jumat (12/6).Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan progres pembangunan fisik, kesiapan sarana dan prasarana, serta efektivitas penggunaan anggaran menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Sudjatmiko, turut melakukan pengecekan lapangan dan berdialog dengan pihak terkait mengenai progres pembangunan, evaluasi teknis, serta kesiapan operasional sekolah.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPR RI Fraksi PKB, H. Sudjatmiko, turut melakukan pengecekan lapangan dan berdialog dengan pihak terkait mengenai progres pembangunan, evaluasi teknis, serta kesiapan operasional sekolah.
Ia menyoroti pentingnya penyediaan ruang belajar yang memadai, asrama yang layak, sanitasi yang baik, akses air bersih, hingga sarana penunjang lainnya.
Selain itu, pengelolaan sekolah dan penguatan kapasitas tenaga pendidik juga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan.
"Saya selalu menyampaikan pentingnya tampungan air yang ada di tanah, di proyek ini tidak ada sumur resapan khusus, padahal itu juga penting karena ada dua manfaatnya. Pertama mempertahankan kadar air tanah, yang kedua menjadi sumber air. Fungsinya juga menahan penurunan tanah, jika tidak tanah akan cepat ambles dan bangunan menjadi tidak tahan lama," ujar Sudjatmiko.
Ia menegaskan, Komisi V DPR RI terus memantau sekaligus mendorong penambahan jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan fisik yang sejalan dengan anggaran yang terserap.
Sementara itu, Kadinsos (Kepala Dinas Sosial) Kabupaten Bekasi, Alamsyah, memastikan Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bekasi akan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang.
"Saya selalu menyampaikan pentingnya tampungan air yang ada di tanah, di proyek ini tidak ada sumur resapan khusus, padahal itu juga penting karena ada dua manfaatnya. Pertama mempertahankan kadar air tanah, yang kedua menjadi sumber air. Fungsinya juga menahan penurunan tanah, jika tidak tanah akan cepat ambles dan bangunan menjadi tidak tahan lama," ujar Sudjatmiko.
Ia menegaskan, Komisi V DPR RI terus memantau sekaligus mendorong penambahan jumlah Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan tetap memperhatikan kualitas pembangunan fisik yang sejalan dengan anggaran yang terserap.
Sementara itu, Kadinsos (Kepala Dinas Sosial) Kabupaten Bekasi, Alamsyah, memastikan Program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Bekasi akan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juni hingga awal Juli mendatang.
Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat 2 di Desa Sukamahi akan menerima peserta didik baru sekaligus menampung siswa asal Kabupaten Bekasi yang sebelumnya mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat rintisan di Kota Bekasi.
“Insya Allah kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tahun ajaran 2026 di akhir bulan Juni ini. Sesuai kuota yang ditetapkan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan menerima siswa baru khusus warga Kabupaten Bekasi dan juga siswa Kabupaten Bekasi yang kita titipkan sebelumnya di SR rintisan yang ada di Kota Bekasi,” ujarnya pada Selasa (09/06/2026).
Alamsyah menjelaskan, Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi akan membuka sembilan rombongan belajar yang terdiri dari tiga rombel tingkat SD, tiga rombel tingkat SMP, dan tiga rombel tingkat SMA.
“Insya Allah kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada tahun ajaran 2026 di akhir bulan Juni ini. Sesuai kuota yang ditetapkan, Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi akan menerima siswa baru khusus warga Kabupaten Bekasi dan juga siswa Kabupaten Bekasi yang kita titipkan sebelumnya di SR rintisan yang ada di Kota Bekasi,” ujarnya pada Selasa (09/06/2026).
Alamsyah menjelaskan, Sekolah Rakyat Kabupaten Bekasi akan membuka sembilan rombongan belajar yang terdiri dari tiga rombel tingkat SD, tiga rombel tingkat SMP, dan tiga rombel tingkat SMA.
Masing-masing rombel akan diisi 30 siswa sehingga total kuota peserta didik baru mencapai 270 orang.
“Total kuota untuk calon siswa Kabupaten Bekasi sebanyak 270 siswa yang masing-masing terdiri 90 siswa dari setiap jenjang SD, SMP, dan SMA,” jelasnya.
Selain menerima peserta didik baru, sebanyak 44 siswa asal Kabupaten Bekasi yang sebelumnya belajar di Sekolah Rakyat rintisan Kota Bekasi akan dialihkan ke Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Bekasi.
“Jadi pada tahun ini, SR di Kabupaten Bekasi akan menerima siswa baru tahun 2026 maupun siswa dari SR rintisan yang akan dimulai kegiatan pembelajarannya Insya Allah di akhir Juni atau awal Juli tahun 2026 ini,” tambahnya.
Alamsyah menegaskan program Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat.
“Total kuota untuk calon siswa Kabupaten Bekasi sebanyak 270 siswa yang masing-masing terdiri 90 siswa dari setiap jenjang SD, SMP, dan SMA,” jelasnya.
Selain menerima peserta didik baru, sebanyak 44 siswa asal Kabupaten Bekasi yang sebelumnya belajar di Sekolah Rakyat rintisan Kota Bekasi akan dialihkan ke Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Bekasi.
“Jadi pada tahun ini, SR di Kabupaten Bekasi akan menerima siswa baru tahun 2026 maupun siswa dari SR rintisan yang akan dimulai kegiatan pembelajarannya Insya Allah di akhir Juni atau awal Juli tahun 2026 ini,” tambahnya.
Alamsyah menegaskan program Sekolah Rakyat ditujukan bagi keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem berdasarkan data pemerintah pusat.
Proses pendataan calon siswa dilakukan menggunakan data Kementerian Sosial yang kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Kunjungan Komisi V DPR RI tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat agar tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga siap memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran utama program tersebut. [■]
Reporter: Hery / Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
Kunjungan Komisi V DPR RI tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat agar tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga siap memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya bagi keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran utama program tersebut. [■]
Reporter: Hery / Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
Tags
Dinas Pendidikan
DPR RI
Kabupaten
Kabupaten Bekasi
Kanwil Pendidikan
Kemendikdasmen
Komisi V
Komisi V DPR RI
Pendidikan
Sekolah
Sekolah Rakyat
Sudjatmiko