Pencopotan Gus Shol Tanpa Musyawarah: SK Kilat dari DPP Guncang PPP Kota Bekasi, 12 PAC Ancam Mundur Massal
jabar-online.com | Ahad, 12 April 2026, 11:56 WIB | Her/Why/DR
— KOTA BEKASI | Politik internal Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi tengah memasuki fase paling sensitif.
Keputusan mendadak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP mencopot H. Sholihin atau Gus Shol dari kursi Ketua DPC PPP Kota Bekasi memicu gejolak serius di internal partai. Sebanyak 12 PAC se-Kota Bekasi menyatakan penolakan terbuka dan mengancam mundur massal jika surat keputusan Plt tidak segera dicabut.
— KOTA BEKASI | Politik internal Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi tengah memasuki fase paling sensitif.Keputusan DPP yang mencopot H. Sholihin alias Gus Shol dari jabatan Ketua DPC dan menunjuk Nawal Husni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) memantik gelombang penolakan dari 12 PAC di seluruh kecamatan.
Yang membuat polemik ini membesar bukan hanya isi keputusan, tetapi cara keputusan itu diturunkan.
Di mata para pengurus tingkat kecamatan, keputusan tersebut terasa datang seperti “surat kilat dari langit”: cepat turun, namun minim ruang dialog.
Seluruh PAC menyatakan sikap bersama, menolak SK tersebut dan mengancam mengundurkan diri apabila keputusan pusat tetap dipaksakan.
Bukan Sekadar Nama, Tapi Soal Mekanisme
Ketua PAC PPP Bekasi Barat, Nasir, menilai masa kepemimpinan Gus Shol seharusnya masih berlaku hingga November 2026.
Hal ini juga sejalan dengan rekam jejak jabatan Gus Shol yang sebelumnya disebut memimpin DPC hingga 2026.
Di sinilah persoalan menjadi serius.
Bagi PAC, ini bukan semata soal figur siapa yang duduk di kursi ketua.
Yang dipersoalkan adalah mekanisme demokrasi internal partai.
Musyawarah, yang selama ini menjadi ruh pengambilan keputusan organisasi, disebut tidak pernah dilakukan dengan DPC maupun PAC.
Dalam bahasa yang lebih satir namun faktual: kursi digeser lebih dulu, rapat menyusul belakangan.
Legalitas Tanda Tangan Dipersoalkan
Salah satu titik paling krusial adalah legalitas administrasi SK Plt.
Nasir menyoroti dokumen tersebut karena disebut tidak ditandatangani Sekjen, melainkan Wakil Sekjen.
Kejanggalan ini juga memiliki kemiripan dengan polemik yang terjadi di DPC PPP Kota Bengkulu beberapa hari sebelumnya, di mana legalitas surat pemberhentian dari DPP juga dipertanyakan secara terbuka.
Kemiripan pola ini membuka ruang pertanyaan yang lebih luas:
- Apakah ini bagian dari konsolidasi nasional?
- Atau justru terjadi disharmoni administratif di level pusat?
BOX KHUSUS
ANALISIS | Ada Apa di Balik SK Kilat DPP PPP?
Catatan Redaksi: Analisis ini berbasis fakta lapangan, pernyataan narasumber, dan pola konflik organisasi serupa.
1) Masalah Utama: Prosedur, Bukan Semata Figur
Dari sudut investigatif, inti persoalan bukan hanya pencopotan Gus Shol.
Akar masalahnya adalah legitimasi proses.
Dalam organisasi politik, keputusan yang menyentuh struktur daerah lazimnya membutuhkan komunikasi formal, konsultasi, atau minimal pemberitahuan yang memadai.
Ketika hal itu tidak terjadi, resistensi dari bawah hampir pasti muncul.
2) Potensi Efek Domino Politik
Jika benar 12 PAC mundur, maka PPP Kota Bekasi berpotensi kehilangan simpul konsolidasi di seluruh kecamatan.
Ini bukan sekadar konflik internal.
Ini dapat berdampak pada:
- mesin politik partai
- komunikasi basis kader
- mobilisasi agenda politik daerah
- citra partai di mata publik
Secara satir: partai masih punya bendera, tapi tiangnya mulai goyah.
3) Ada Pola Nasional?
Kasus Bekasi memiliki kemiripan dengan polemik serupa di Bengkulu yang juga mempertanyakan legalitas surat DPP.
Jika pola ini berulang di beberapa daerah, maka isu yang muncul bukan lagi konflik lokal, tetapi konsistensi tata kelola keputusan di tingkat pusat.
4) Risiko Reputasi
Bagi partai politik, konflik internal yang terbuka di ruang publik selalu membawa risiko reputasi.
Publik biasanya tidak terlalu perdebatkan AD/ART, tetapi sangat cepat menangkap kesan: “partainya sedang tidak solid.”
Dan dalam politik, persepsi sering kali lebih kuat daripada dokumen.
DPP Ditunggu Buka Suara
Hingga laporan ini disusun, pihak DPP belum memberikan penjelasan resmi mengenai dasar pencopotan maupun alasan penunjukan Plt di Kota Bekasi.
Ketiadaan respons tersebut membuat spekulasi terus berkembang di kalangan kader.
Di titik inilah publik dan kader sama-sama menunggu satu hal: klarifikasi resmi yang transparan dan demokratis.
Karena dalam politik, keputusan sepihak mungkin cepat selesai di atas kertas, tetapi belum tentu selesai di lapangan. [■]
