Kolab Swasta Negeri Jadi Sorotan, DPRD–Disdik Kompak Janji Dukungan, Dirjen Vokasi: Swasta Mitra Strategis Negara
jabar-online.com | Rabu, 11 Feb 2026, 12:21 WIB | Hery / Wahyu / DR
Meski tanpa kehadiran Walikota Bekasi dan Wamendikdasmen, Simposium & Seminar Pendidikan Nasional BMPS tetap panas berisi. Isu keadilan anggaran, distribusi guru, hingga stigma sekolah swasta dikuliti habis — dari daerah sampai pusat.
— KOTA BEKASI | BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Bekasi menggelar Simposium & Seminar Pendidikan Nasional bertema “Pendidikan yang Berkeadilan untuk Seluruh Anak Bangsa”.Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB ini berlangsung meriah namun tetap khidmat, di Sovia Convention Hall, Teratai Putih Global School Bekasi, Rabu (11/2/2026).
Acara penting bagi anak didik dan para guru ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dunia pendidikan dari pusat hingga daerah, mulai dari Ketua Yayasan dan para Kepala Sekolah Swasta se Kota Bekasi hingga 400-an orang peserta yang hadir.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPN BMPS Ki Dr. H. Saur Panjaitan XIII, MM., Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, SPdI, MM.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPN BMPS Ki Dr. H. Saur Panjaitan XIII, MM., Ketua DPRD Kota Bekasi Dr. Sardi Efendi, SPdI, MM.
Dan Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Bekasi Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si. Lalu Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Provinsi Jawa Barat Dr. Hj. Rina Parlina, S.IP., MM, serta Ketua BMPS Kota Bekasi Ir. Roos Pudio Bayu Sasongko dan Sekretaris BMPS, Drs. H. Ayung Sardi Dauly, M.M. beserta jajaran pengurus BMPS.
Sementara itu, Walikota Bekasi, Dr Tri Adhianto Tjahyono, SE. MM berhalangan hadir karena agenda tugas luar provinsi.
Ia diketahui baru dilantik pada Januari 2025 sebagai Dirjen yang membidangi pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan layanan khusus.
Fokus kerjanya antara lain meningkatkan mutu SMK dan politeknik, memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta memastikan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Isu Keadilan Negeri–Swasta Mengemuka
Ketua DPN BMPS, Saur Panjaitan, menegaskan bahwa isu keadilan pendidikan harus dilihat dari keseimbangan peran sekolah negeri dan swasta.
Ki Dr. H. Saur Panjaitan VIII, MM. Ketua DPN BMPS
Sementara itu, Walikota Bekasi, Dr Tri Adhianto Tjahyono, SE. MM berhalangan hadir karena agenda tugas luar provinsi.
Demikian pula Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. H. Atip Latipulhayat, SH, LLM, PhD., yang tidak dapat hadir dan diwakili oleh Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D., selaku Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen.
Dirjen Vokasi Wakili Wamen
Dalam pengantarnya, Tatang Muttaqin menyampaikan apresiasi atas peran strategis BMPS dalam mendukung ekosistem pendidikan nasional.
Tatang Muttaqin, S.Sos., M.Ed., Ph.D. Dirjen Vokasi Kemendikdasmen
Dirjen Vokasi Wakili Wamen
Dalam pengantarnya, Tatang Muttaqin menyampaikan apresiasi atas peran strategis BMPS dalam mendukung ekosistem pendidikan nasional.
Ia diketahui baru dilantik pada Januari 2025 sebagai Dirjen yang membidangi pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan layanan khusus.
Fokus kerjanya antara lain meningkatkan mutu SMK dan politeknik, memperkuat layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, serta memastikan akses pendidikan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Isu Keadilan Negeri–Swasta Mengemuka
Ketua DPN BMPS, Saur Panjaitan, menegaskan bahwa isu keadilan pendidikan harus dilihat dari keseimbangan peran sekolah negeri dan swasta.
Menurutnya, terdapat irisan program antara pemerintah pusat dengan berbagai kementerian, termasuk Kemenko dan Bappenas, yang sama-sama mendorong pendidikan adil dan merata.
Ia juga menyoroti kebijakan redistribusi guru ASN agar tidak hanya terpusat di sekolah negeri, melainkan dapat diperbantukan ke sekolah swasta.
“Jumlah siswa di sekolah swasta sekitar 29–30 persen, sementara jumlah lembaga swasta bisa mencapai 35 persen dari total sekolah negeri. Ini menunjukkan swasta memikul beban besar dalam pelayanan pendidikan,” ujarnya.
Saur mengakui masih ada stigma negatif terhadap sekolah swasta, baik dari sisi kualitas maupun tata kelola penerimaan siswa baru (SPMB).
Karena itu, ia mendorong agar persoalan klasik seperti BOS, ketersediaan guru, hingga kepemimpinan sekolah swasta terus digaungkan dalam forum strategis.
Ia menegaskan posisi BMPS sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, dinas pendidikan, dan penyelenggara yayasan pendidikan swasta, sejalan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional.
DPRD: Anggaran untuk Semua, Baik Nwgeri maupun Swasta
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan bahwa postur anggaran pendidikan daerah tidak hanya dialokasikan bagi sekolah negeri, tetapi juga swasta.
Dr. Sardi Efendi, SPdI, MM. Ketua DPRD Kota Bekasi 2025-2030
Ia bahkan memiliki rekam jejak panjang di sekolah swasta sejak menjadi guru matematika pada 1990, lalu kepala sekolah swasta Yayasan Martia Bhakti hingga diangkat menjabat pejabat dinas pendidikan sekitar tahun 2012.
Ia menegaskan kewajiban pemerintah memberi perhatian pada kesejahteraan guru swasta, termasuk tunjangan kesejahteraan guru, dan itu yang telah dia perjuangkan selama di yayasan perguruan swasta tempat dia bekerja.
Mengacu pengalamannya memimpin sekolah swasta Yayasan Martia Bhakti, ia menilai keunggulan sekolah swasta terletak pada inovasi — mulai dari pendidikan komputer hingga budaya religius di lingkungan sekolah.
Saat ini, Kota Bekasi memiliki ratusan SD negeri namun SMP negeri masih terbatas sehingga sekolah swasta tetap menjadi penyangga utama daya tampung.
“Kesamaan belum tentu adil. Justru keadilan harus melihat latar belakang budaya, ekonomi, hingga kebutuhan khusus peserta didik,” jelasnya.
Ia menyoroti pentingnya kesejahteraan guru sebagai garda terdepan keadilan pendidikan, serta pentingnya mengubah teori kebijakan menjadi aksi nyata yang berdampak pada murid.
Pemprov Jabar, lanjutnya, tetap menganggarkan dukungan pendidikan meski PAD 2025 tidak mencapai target. Di wilayah Bekasi sendiri terdapat 77 SMA swasta dan 124 SMK swasta yang menjadi mitra strategis pemerintah.
Bahkan, kolaborasi ke depan diarahkan agar lulusan vokasi mampu melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri, sejalan arahan pemerintah pusat.
Tantangan: Rombel & Sekolah Terbuka
Dalam sesi diskusi, muncul pula pertanyaan terkait kebijakan rombongan belajar (rombel) yang kini bisa mencapai 44–46 siswa per kelas pada 2026, serta efektivitas sekolah terbuka yang dinilai belum optimal.
Isu-isu tersebut menjadi catatan penting dalam rumusan rekomendasi simposium.
Penutup
Ketua BMPS Kota Bekasi, Ir. Roos Pudio Bayu Sasongko, menegaskan forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang konsolidasi gagasan.
Ia juga menyoroti kebijakan redistribusi guru ASN agar tidak hanya terpusat di sekolah negeri, melainkan dapat diperbantukan ke sekolah swasta.
“Jumlah siswa di sekolah swasta sekitar 29–30 persen, sementara jumlah lembaga swasta bisa mencapai 35 persen dari total sekolah negeri. Ini menunjukkan swasta memikul beban besar dalam pelayanan pendidikan,” ujarnya.
Saur mengakui masih ada stigma negatif terhadap sekolah swasta, baik dari sisi kualitas maupun tata kelola penerimaan siswa baru (SPMB).
Karena itu, ia mendorong agar persoalan klasik seperti BOS, ketersediaan guru, hingga kepemimpinan sekolah swasta terus digaungkan dalam forum strategis.
Ia menegaskan posisi BMPS sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, dinas pendidikan, dan penyelenggara yayasan pendidikan swasta, sejalan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional.
DPRD: Anggaran untuk Semua, Baik Nwgeri maupun Swasta
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menegaskan bahwa postur anggaran pendidikan daerah tidak hanya dialokasikan bagi sekolah negeri, tetapi juga swasta.
Ia mempersilakan sekolah swasta mengajukan BOS Daerah sesuai kewenangan: SD–SMP ke Dinas Pendidikan Kota, sedangkan SMA/SMK ke Cabang Dinas Provinsi.
Selain itu, bantuan bagi siswa tidak mampu juga terbuka melalui skema pengajuan resmi. DPRD, kata dia, juga mendorong peningkatan mutu guru melalui anggaran pelatihan dan pembekalan, termasuk bagi guru PAUD.
Menariknya, Sardi mengungkapkan pengalaman pribadinya menyekolahkan anak di sekolah swasta.
“Kalau bicara kualitas, masyarakat sekarang sudah mempertimbangkan banyak hal. Saya sendiri menyekolahkan anak di swasta, baru untuk kuliahnya di negeri,” ujarnya memperbandingkan kualitas pendidikan di kota Bekasi antara swasta dan negeri buat anak-anaknya.
Kadisdik: Swasta Punya Peran Historis
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain, menyampaikan pandangan senada dengan mengingat kembali perjalanan karir nya di dunia pendidikan.
Drs. H. Alexander Zulkarnain, M.Si. Kadis Pendidikan Kota Bekasi
Selain itu, bantuan bagi siswa tidak mampu juga terbuka melalui skema pengajuan resmi. DPRD, kata dia, juga mendorong peningkatan mutu guru melalui anggaran pelatihan dan pembekalan, termasuk bagi guru PAUD.
Menariknya, Sardi mengungkapkan pengalaman pribadinya menyekolahkan anak di sekolah swasta.
“Kalau bicara kualitas, masyarakat sekarang sudah mempertimbangkan banyak hal. Saya sendiri menyekolahkan anak di swasta, baru untuk kuliahnya di negeri,” ujarnya memperbandingkan kualitas pendidikan di kota Bekasi antara swasta dan negeri buat anak-anaknya.
Kadisdik: Swasta Punya Peran Historis
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain, menyampaikan pandangan senada dengan mengingat kembali perjalanan karir nya di dunia pendidikan.
Ia bahkan memiliki rekam jejak panjang di sekolah swasta sejak menjadi guru matematika pada 1990, lalu kepala sekolah swasta Yayasan Martia Bhakti hingga diangkat menjabat pejabat dinas pendidikan sekitar tahun 2012.
Ia menegaskan kewajiban pemerintah memberi perhatian pada kesejahteraan guru swasta, termasuk tunjangan kesejahteraan guru, dan itu yang telah dia perjuangkan selama di yayasan perguruan swasta tempat dia bekerja.
Mengacu pengalamannya memimpin sekolah swasta Yayasan Martia Bhakti, ia menilai keunggulan sekolah swasta terletak pada inovasi — mulai dari pendidikan komputer hingga budaya religius di lingkungan sekolah.
Saat ini, Kota Bekasi memiliki ratusan SD negeri namun SMP negeri masih terbatas sehingga sekolah swasta tetap menjadi penyangga utama daya tampung.
Dengan anggaran pendidikan daerah sekitar Rp1,2 triliun pada 2026, pemerintah berupaya menjaga prinsip keadilan bagi negeri dan swasta, termasuk melalui beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu.
Jabar: Adil Belum Tentu Sama Rata
Kepala Cabang Dinas Wilayah III Jabar, Rina Parlina, menekankan bahwa pendidikan berkeadilan adalah amanat konstitusi.
Dr. Hj. Rina Parlina, S.IP., MM, KCD Pendidikan Wil. III Prov. Jabar
Jabar: Adil Belum Tentu Sama Rata
Kepala Cabang Dinas Wilayah III Jabar, Rina Parlina, menekankan bahwa pendidikan berkeadilan adalah amanat konstitusi.
“Kesamaan belum tentu adil. Justru keadilan harus melihat latar belakang budaya, ekonomi, hingga kebutuhan khusus peserta didik,” jelasnya.
Ia menyoroti pentingnya kesejahteraan guru sebagai garda terdepan keadilan pendidikan, serta pentingnya mengubah teori kebijakan menjadi aksi nyata yang berdampak pada murid.
Pemprov Jabar, lanjutnya, tetap menganggarkan dukungan pendidikan meski PAD 2025 tidak mencapai target. Di wilayah Bekasi sendiri terdapat 77 SMA swasta dan 124 SMK swasta yang menjadi mitra strategis pemerintah.
Bahkan, kolaborasi ke depan diarahkan agar lulusan vokasi mampu melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri, sejalan arahan pemerintah pusat.
Tantangan: Rombel & Sekolah Terbuka
Dalam sesi diskusi, muncul pula pertanyaan terkait kebijakan rombongan belajar (rombel) yang kini bisa mencapai 44–46 siswa per kelas pada 2026, serta efektivitas sekolah terbuka yang dinilai belum optimal.
Isu-isu tersebut menjadi catatan penting dalam rumusan rekomendasi simposium.
Menjawab pertanyaan peserta simposium dan seminar tentang kebijakan rombel (rombongan belajar) per kelas, Rina Parlina memberikan penjelasan bahwa menurut permen (peraturan menteri) Kemendikbud, rombel yang dianjurkan untuk SMA dan SMK adalah 36 siswa per kelas.
Namun untuk sekolah-sekolah tertentu yang berada di perbatasan kota/kabupaten dengan provinsi atau perbatasan antar daerah antar kota dan kabupaten, maka sekolah tersebut diperbolehkan untuk menambahkan rombel menjadi lebih tinggi.
Hal itu dilakukan untuk menjawab kebutuhan hak para siswa di setiap daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, makanya dikecualikan atas instruksi Gubernur KDM.
Hal itu dilakukan mengingat Provinsi Jawa Barat adalah wilayah paling padat penduduk usia sekolah di seluruh Indonesia, maka dibolehkan rombel hingga 44 siswa dengan alasan tersebut.
Penutup
Ketua BMPS Kota Bekasi, Ir. Roos Pudio Bayu Sasongko, menegaskan forum ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang konsolidasi gagasan.
Ir. Roos Pudio Bayu Sasongko, Ketua BMPS Kota Bekasi & Ketua Yayasan
Tags
Alexander Zulkarnain
Ayung Sardi Dauly
BMPS
Dinas Pendidikan
Kadisdik
KCD Wil III Jabar
Kota Bekasi
Provinsi Jabar
Rina Parlina
Roos Pudio Bayu Sasongko
Sardi Efendi
Wamen Dikdasmen