Ngomongin lingkungan, banjir dan peningkatan wilayah dalam Forum Reses DPRD Kota Bekasi F-PAN Hj. Evy Mafrinsingsiati

jabar-online.com | Sabtu 14 Februari 2026 |
Hery /
DRPolder aren jaya tetap beroperasi, tapi aliran air di kali akan memenuhi wilayah jika kapasitas di tempat lain meluber
KOTA BEKASI — Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PAN, Hj. Evy Mafrinsingsiati, menggelar kegiatan reses di RW 10 Bekasi Jaya Indah, Bekasi Timur, pada Sabtu (14/2). Kegiatan ini menjadi sarana penyerapan aspirasi warga, khususnya terkait kebutuhan lingkungan RW dan fasilitas pendukung perangkat wilayah.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai usulan, mulai dari perbaikan infrastruktur lingkungan, penguatan sarana kebersihan, hingga kebutuhan fasilitas operasional bagi pengurus RT dan RW. Aspirasi yang muncul di antaranya pengadaan gerobak sampah, perlengkapan keamanan lingkungan, serta fasilitas penunjang kegiatan kemasyarakatan.
Selain itu, persoalan banjir juga menjadi perhatian warga dalam dialog. Menanggapi hal tersebut, Hj. Evy menyampaikan bahwa penanganan banjir harus dilihat secara menyeluruh dan lintas wilayah.
“Untuk wilayah yang rentan banjir akan dievaluasi secara menyeluruh, karena bicara banjir bukan soal ngomongin Kali Bekasi saja. Polder Aren Jaya tetap beroperasi, tapi aliran air di kali akan memenuhi wilayah jika kapasitas di tempat lain meluber, karenanya penanggulangan banjir juga harus diperhatikan di wilayah lain. Maka dari itu persoalan ini perlu sinergitas dan pembangunan antarwilayah juga,” imbuh Evy.
Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan di DPRD serta koordinasi dengan dinas terkait di Kota Bekasi. Evy juga mengingatkan pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahapan program.
“Pengajuan-pengajuan yang sifatnya prioritas nantinya akan kami bantu, akan tetapi peran warga masyarakat juga sangat penting dalam prosesnya, sampai kelanjutan program di 2027,” ujarnya.
Melalui reses ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih kuat antara wakil rakyat dan warga, sehingga program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
[■]