Setahun Pendidikan Kota Bekasi: Antara Niat Baik dan Mode Hemat Energi - Namun Sejumlah PR Masih Mencuat
— KOTA BEKASI | Tepat 20 Februari, genap setahun duet kepemimpinan Walikota Bekasi Tri Adhianto bersama Wakil Walikota Abdul Harris Bobihoe.Di sektor pendidikan, publik tentu patut memberi tepuk tangan. Soal seberapa keras tepuk tangannya, itu nanti dulu.
Mari kita mulai dengan niat baik. Revitalisasi sekolah dilakukan.
- Ruang kelas baru dibangun.
- Toilet diperbaiki—ini penting, karena peradaban sering kali dimulai dari sanitasi yang layak.
- Meja dan kursi SD–SMP negeri diperbarui agar siswa tak lagi belajar dengan furnitur yang usianya mungkin lebih tua dari wali kelasnya.
Di atas kertas, ini kabar menggembirakan. Pendidikan disentuh dari sisi fisik dan akses. Beasiswa berprestasi digulirkan. Beasiswa tahfidz tersedia. Bantuan Siswa Miskin (BSM) tetap berjalan.
Bahkan ijazah yang sempat “ditahan” sekolah swasta bisa diambil gratis. Sebuah terobosan yang layak diapresiasi, karena ijazah memang seharusnya milik siswa, bukan barang gadai.
Pemkot juga melarang penjualan buku di sekolah negeri.
Alasannya logis: dana BOS sudah cukup untuk pengadaan buku. Orang tua pun bisa bernapas sedikit lebih lega, setidaknya dari drama daftar belanja awal tahun ajaran yang kadang lebih panjang dari nota belanja bulanan.
Nah, sampai di sini, publik sebenarnya ingin membela. “Sudah lah, jangan terlalu keras mengkritik. Namanya juga baru setahun,” begitu kira-kira suara hati yang berusaha bijak.
Namun, seperti biasa, kenyataan punya selera humor sendiri.
Di lapangan, guru honorer masih menjadi episode panjang yang belum tamat. Mereka tetap berdiri di depan kelas dengan dedikasi penuh, meski kesejahteraan dan kepastian status sering kali berdiri di belakang.
Publik pun bertanya pelan: kalau pendidikan adalah prioritas, apakah nasib pengajarnya juga otomatis prioritas?
Belum lagi isu pungutan liar di sekitar sekolah negeri yang masih terdengar dari bisik-bisik orang tua. Ini ironi kecil yang sulit diabaikan.
Di satu sisi, kebijakan ingin meringankan beban. Di sisi lain, keluhan tetap beredar seperti grup WhatsApp wali murid yang tak pernah sepi.
Walikota Tri Adhianto sendiri telah menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan yang masih dirasakan masyarakat.
Sikap ini tentu patut dihargai. Tidak semua pemimpin nyaman mengakui bahwa masih ada yang belum “membahagiakan”.
Namun di titik inilah satire publik muncul: permintaan maaf terasa lebih cepat dari penyelesaian masalah. Seolah-olah Pemkot Bekasi sangat sigap dalam hal refleksi, tetapi agak hemat energi dalam hal akselerasi.
Arah kebijakan pendidikan Kota Bekasi sebenarnya sudah terlihat: pemerataan akses, perbaikan fasilitas, dan upaya menciptakan sistem yang lebih inklusif.
Fondasinya ada. Niatnya tampak. Programnya tertulis rapi.
Tinggal satu hal yang sering jadi PR tahunan: konsistensi dan keberanian meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar mempertahankan ritme kerja yang aman dan nyaman.
Publik ingin membela Pemkot Bekasi, sungguh. Tapi pembelaan itu akan lebih lantang jika diiringi langkah yang lebih tegas.
Karena dalam pendidikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka capaian, melainkan masa depan satu generasi.
Dan generasi itu, seperti warga Bekasi pada umumnya, tampaknya sudah cukup sabar menunggu pelayanan publik yang naik kelas—bukan hanya bangunan sekolahnya yang direnovasi, tapi juga cara kerjanya. [■]
Reporter: Hery - Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
