Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bekasi
Ada kabar optimis: berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Bekasi, jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2023 tercatat sebanyak 753 orang, turun dari 922 orang di tahun 2022, atau penurunan sekitar 169 kasus. Namun begitu justru per dua semester di awal tahun 2025 terjadi peningkatan hingga 1000 persen jumlah populasi LGBT dan juga jumlah kasus HIV/AIDS di kota Bekasi.
— KOTA BEKASI | Penanganan serta sosialisasi upaya pencegahan HIV/AIDS di Kota Bekasi melibatkan sejumlah lembaga dan aktor pemerintahan yang saling bersinergi.Di antara peran penting tersebut adalah Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Dinkes), dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi: Fungsi Legislasi dan Pengawasan Kesehatan
Menurut Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Komisi IV memiliki mandat menangani urusan kesehatan, termasuk isu HIV/AIDS, sebagai bagian dari tugasnya dalam penganggaran, pengawasan, dan legislasi.
Anggota Komisi IV secara aktif melakukan audiensi dan rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk membahas program-program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS.
KPA Kota Bekasi: Lembaga Koordinatif Penanggulangan HIV/AIDS
Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bekasi berfungsi sebagai lembaga koordinatif utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tingkat kota.
KPA bertugas menyinergikan berbagai unsur — pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, kelompok rentan — untuk merumuskan strategi, program, dan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS.
Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 443/Kep 87.A-Kessos/III/2022, KPA Kota Bekasi mempunyai struktur organisasi tertentu, antara lain Ketua, Ketua Harian, Wakil Ketua, Sekretariat, serta Pokja (Kelompok Kerja).
Ketua KPA punya wewenang dalam menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan perencanaan, dan memberi pedoman teknis bagi semua pelaku program HIV/AIDS di Bekasi.
Di lapangan, KPA Kota Bekasi juga aktif melaksanakan program bantuan ATENSI (Asistensi Sosial untuk ODHA), yang meliputi dukungan ekonomi (misalnya bantuan modal UMKM), bantuan nutrisi, sembako, dan paket kebersihan kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang telah terverifikasi.
Kegiatan edukasi dan penyuluhan di sekolah, komunitas, hingga perusahaan juga rutin dilakukan oleh KPA Bekasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi stigma terhadap ODHA.
Dinas Kesehatan Kota Bekasi dan Layanan PDP HIV
Peran Dinkes Kota Bekasi adalah sebagai pelaksana langsung program kesehatan termasuk layanan HIV/AIDS.
Dinkes bertanggung jawab menyediakan, mengelola, dan memperluas layanan PDP (Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan) HIV agar dapat diakses oleh ODHA di wilayah Kota Bekasi.
Ekspansi Layanan PDP
- Pada awal 2025, RS Primaya Bekasi Timur meresmikan layanan PDP HIV sebagai bagian dari ekspansi layanan kesehatan lokal. Dengan penambahan ini, total layanan PDP HIV di Kota Bekasi mencapai 28 fasilitas.
- Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, menyebut bahwa hingga Januari 2025 telah tercatat 3.977 kasus HIV (termasuk penduduk Bekasi dan non-Bekasi) dan pihak Pemkot telah menyiapkan layanan PDP di berbagai fasilitas: 50 puskesmas dengan layanan konseling dan tes HIV/IMS, 48 rumah sakit dengan layanan serupa, serta 27 fasilitas PDP HIV (5 RSUD pemerintah, 15 Puskesmas, 6 RS swasta, dan 1 klinik).
- Sebelumnya, enam Puskesmas di Kota Bekasi sudah bisa melakukan pengobatan HIV secara langsung sebagai bagian dari layanan PDP.
- Situs KPA Kota Bekasi menyebut bahwa layanan PDP sudah terintegrasi di rumah sakit rujukan dan puskesmas, lengkap dengan layanan konsultasi, tes sukarela (VCT), terapi ARV, dan pendampingan psikososial.
Penguatan Monitoring dan Evaluasi Program
Dinkes Kota Bekasi juga menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal seperti EpiC Indonesia untuk mendukung monitoring dan evaluasi data HIV serta pengiriman obat ARV dan pengukuran viral load bagi ODHA.
Dalam kesiapan internal, Dinkes membuka rekrutmen untuk Staf Teknis TBC-HIV guna mendukung program-program penanggulangan HIV/AIDS di wilayah Bekasi.
Sinergi Antar Lembaga: Kolaborasi untuk Efektivitas
Agar penanganan HIV/AIDS berjalan efektif, diperlukan kolaborasi lintas lembaga:
- Komisi IV DPRD memfasilitasi dialog, pengawasan, dan penganggaran program HIV/AIDS bersama Dinkes dan KPA.
- KPA Kota Bekasi bertindak sebagai penggerak dan koordinator antar sektor (pemerintah, masyarakat, lembaga donor, komunitas).
- Dinas Kesehatan menjadi pelaksana teknis di lapangan, menyelenggarakan layanan medis dan pengobatan bagi ODHA.
- Program-program seperti ATENSI dan sosialisasi stigma melibatkan organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan komunitas ODHA itu sendiri.
Statistik & Tantangan Terkini
Data terkini dari KPA Kota Bekasi menunjukkan tren kenaikan kasus HIV/AIDS, terutama pada kelompok usia produktif (20–39 tahun).
Ada kabar optimis: berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Bekasi, jumlah kasus HIV/AIDS pada tahun 2023 tercatat sebanyak 753 orang, turun dari 922 orang di tahun 2022, atau penurunan sekitar 169 kasus.
Namun begitu justru per dua semester di awal tahun 2025 terjadi peningkatan hingga 1000 persen jumlah populasi LGBT dan juga jumlah kasus HIV/AIDS di kota Bekasi.
Meski demikian, tantangan besar masih ada, di antaranya:
- Stigma dan Diskriminasi yang membuat banyak orang enggan melakukan tes atau mengakses layanan pengobatan.
- Akses ke layanan — jarak ke fasilitas kesehatan, biaya transportasi, dan keterbatasan fasilitas PDP di beberapa wilayah.
- Kepatuhan pengobatan (adherensi ARV) — ODHA perlu mengonsumsi obat secara terus-menerus agar virus tidak berkembang, dan masalah putus obat masih menjadi kendala.
- Ketersediaan data akurat dan sistem pemantauan yang responsif agar kebijakan bisa tepat sasaran.
Dengan demikian, penanggung jawab utama atas masalah HIV/AIDS di Kota Bekasi tidak berada pada satu lembaga tunggal, melainkan merupakan hasil kolaborasi:
- Komisi IV DPRD sebagai legislatif dan pengawas;
- KPA Kota Bekasi sebagai koordinator strategis;
- dan Dinas Kesehatan sebagai executor layanan medis.
Jadi masing-masing pihak mempunyai peran spesifik namun saling berbenturan kebutuhan agar program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. [■]
إرسال تعليق