Sejarah Berdirinya FKDM Nasional dan Kronologis FKDM Kota Bekasi dan Apa Saja Landasan Hukum PP & Perda
BEKASI KOTA — Sejarah FKDM secara nasional dengan landasan hukumnya berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang serta sejarah kronologis berdirinya FKDM Kota Bekasi.
1. Sejarah & Dasar Hukum FKDM secara Nasional 🇮🇩
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pertama kali diatur sejak terbitnya:
- Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Aturan ini menjadi dasar hukum pembentukan FKDM hingga tingkat desa/kelurahan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- Permendagri 12/2006 mencantumkan latar: otonomi daerah, perlindungan masyarakat, dan keharusan kepala daerah menjaga keamanan/keteraturan.
- Permendagri No. 2 Tahun 2018, diubah diatur ulang agar FKDM lebih kuat dan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi deteksi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan).
- Permendagri No. 46 Tahun 2019 meninjau kembali Permendagri 2/2018— menegaskan pula struktur anggota (ormas, tokoh masyarakat, agama, adat, pemuda, pendidik, dll).
- Landasan hukum pendukung lainnya mencakup:
- UU Ormas No. 8/1985
- UU Kepolisian No. 2/2002
- UU Pertahanan No. 3/2002
- UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014
- Permendagri 43/2015 (Organisasi Kemendagri)
- UU Kementerian PAN & RB serta UU Kemenhan.
Fungsi dan Peran FKDM:
- Deteksi dini terhadap potensi ATHG: sosial, politik, keamanan, kerusuhan, bencana, ideologi ekstrim, radikalisme, terorisme, dll.
- Memberi rekomendasi kebijakan kepada kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati, Camat, Lurah/Kepala Desa).
- Melibatkan ormas, tokoh masyarakat, pemuda, agama, adat, dan lain sebagainya.
- Dibiayai APBD (daerah) sesuai tingkatannya.
2. Sejarah dan Pembentukan FKDM di Kota Bekasi 🏙️
Meski belum ditemukan catatan pasti tanggal awal berdiri, FKDM Kota Bekasi telah aktif sejak awal 2020-an dengan bukti kegiatan:
- Desember 2021: Pengurus FKDM Kota Bekasi dan pengurus kecamatan menerima pelatihan ilmu intelijen dasar dari Polres & BINDA Jabar. Acara dibuka Wawali Tri Adhianto, merujuk pada Permendagri No. 2/2018 & 46/2019.
- Agustus 2023: FKDM Kota Bekasi menyelenggarakan "Pembinaan Kewaspadaan Dini" untuk tokoh masyarakat di Bekasi Selatan sebagai langkah kesiapan menyambut Pemilu 2024.
- Juli-Agustus 2024: Dilakukan berbagai sosialisasi bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Kegiatan difasilitasi Kesbangpol Kota Bekasi serta Polri/Densus 88, menekankan pentingnya kesadaran kerukunan, pencegahan radikalisme dan terorisme.
- September 2024: Jelang Pilkada, FKDM bersinergi dengan ormas, LSM, Kesbangpol, Bawaslu, Polri, dan TNI untuk menjaga keamanan dan netralitas selama proses demokrasi.
Kegiatan akbar pertama sejak 2020 pasca Covid 19
Landasan Lokal:
- Terdapat Perbup Kab. Bekasi No. 52/2021 yang mengatur pedoman pembentukan FKDM di Kabupaten Bekasi. Meski membahas kabupaten, ini menunjukkan keseriusan pengaturan lokal dan bisa menjadi acuan Kota Bekasi.
- Aturan lembaga terkait: Perwali/Perda Kota Bekasi untuk pembinaan Kesbangpol (Perwako No. 53/2008) sebagai turunan PP 41/2007.
🧩 Kesimpulan
| Tingkat | Dasar Hukum | Awal Aktivitas di Bekasi |
|---|---|---|
| Nasional | Permendagri 12/2006 → 2/2018 → 46/2019 + UU Ormas, UU Polri, UU Pemda | – |
| Kabupaten | Perbup Bekasi No. 52/2021 | – |
| Kota Bekasi | Perwako/Perda Kesbangpol sejak 2008 | – |
| Kota Bekasi (lapangan) | Pelatihan Intelijen (2021), pembinaan dan sosialisasi ratusan tokoh (2023–24), penjagaan Pilkada (2024) | FKDM sudah aktif sejak 2021 |
Rekomendasi Selanjutnya
Untuk mendapatkan detail tanggal resmi pelantikan atau SK pembentukan pengurus FKDM Kota Bekasi, Anda bisa:
- Menghubungi Badan Kesbangpol Kota Bekasi
- Melihat Salinan SK Wali Kota atau Camat saat pembentukan FKDM.
- Meminta data dari arsip Perwako/Perwal FKDM/Ketua FKDM.
FKDM merupakan forum strategis bentukan pemerintah yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mendeteksi secara dini potensi ancaman terhadap stabilitas daerah.
Di Kota Bekasi, FKDM telah menjalankan fungsi ini secara aktif sejak setidaknya tahun 2021, melalui pelatihan, pembinaan, serta keterlibatan dalam pengamanan momen politik dan sosial. [■]
Reporter: NurMuhammad - KotakRedaksi - Editor: DikRizal/JabarOL
إرسال تعليق