Seperti Jokes Standup Comedy DikRizal: Jadi Walikota Bekasi, Kenapa Nama Gani Muhamad Cuma Ada 2M Saja, Sedangkan Nama Tri Adhianto Bisa Ada 2T?
bekasi-online.com, Sabtu 30 Maret 2024, 14:47 WIB
Maju jadi calon walikota Bekasi, butuh berapa banyak uang untuk dana kampanye dari seorang kandidat?
Baca juga: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Gelar Serentak Gerakan Pangan Murah (GPM) di Seluruh 12 Kecamatan di Kota Bekasi
Kandidat Cawalkot TRI ADHIANTO itu butuh berapa T? Mau jadi walikota Bekasi, pastinya harus ada 2T.
Karena kalau tak ada 2T, jadinya ya…
“RI ADHIANO”
Baca juga: Gani Muhamad: Selamat Bertugas Kepada Seluruh Personil, Semoga Keikhlasannya Dalam Bertugas Jadi Ladang Amal Ibadah untuk Aparat Petugas Sekalian
Kalo Heri Koswara, hanya butuh O saja, untuk jadi calon kandidat walikota Bekasi. Karena dia gak butuh 1 M atau 1 T untuk bisa jadi Heri Koswara, cukup O saja.
Gak ada O, pasti cuma Heri Kswara….
Masalahnya ke swara siapa!?
Baca juga: Ini Dia Daftar Caleg DPRD Kota Bekasi dan Caleg DPRD Provinsi Terpilih dari Hasil Rekap 13/Mar/2024 KPU kota Bekasi dengan Banyak Anomali
Baca juga: Kritisi Kebijakan Pj. Walikota Bekasi, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung Kementrian Dalam Negeri, Eh Dijawab Santai Oleh Gani Muhamad
Terkait jokes tersebut di atas, setelah marak berseliweran isyu bahwa Tri Adhianto membutuhkan sumber dana yang cepat dan aman, itulah sebabnya dia menunjuk keluarga dan pendukungnya menduduki jabatan penting di instansi pemkot yang dikenal “basah” dan bisa membantunya sediakan “fund raising” demi kepentingan pilkada 2024 besok.
Baca juga: Berapa Belanja Hibah Pemkot Bekasi di Era Tri Adhianto? Akankah Penerimaan Dana Hibah Itu Direncanakan Akan Jadi Dana Kampanye Pilkada 2024
Tak luput juga dia membentuk OPD (organisasi perangkat daerah) dan lembaga sejenis yang tujuannya sebagai wadah fund raising, dimana Tri Adhianto bisa mengerahkan orang di dalam oragnisasi tersebut untuk mengajukan permohonan anggaran dari APBD untuk bisa direalisasikan di tahun 2024.
Lihat juga: Kaesang Pengarep Jadi Kandidat Calon Walikota Depok, Ini Tanggapan Warga Kota Depok Terhadapnya
Sementara keputusan untuk pemberian dana hibah buat OPD tersebut sepenuhnya memang bukan hanya untuk lembaga yang terkait dengan orang terdekat Tri Adhianto saja, ada lembaga lainnya yang tak ada hubungannya sama sekali dengan Tri.
Namun jika pada Oktober 2023 ajuan anggaran sudah digodok dan disetujui oleh DPRD Kota Bekasi, maka artinya tahun 2024 ini tinggal realisasi di era Pj Walikota Bekasi, Raden Gani Muhamad untuk menggelontorkan dananya sesuai pagu anggaran yang telah disetujui oleh Banggar dan/atau Komisi 3 DPRD Kota Bekasi pada tahun lalu itu.
Baca juga: Kritisi Kebijakan Pj. Walikota Bekasi, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Depan Gedung Kementrian Dalam Negeri, Eh Dijawab Santai Oleh Gani Muhamad
Besarnya anggaran hibah tahun anggaran 2024 total senilai Rp1,7 trilyun sangat ironis dengan kondisi keuangan daerah Kota Bekasi yang sedang 'megap-megap'.
Nah di sinilah masalah sebenarnya. Apakah kas daerah memang sanggup menjalankan amanah perintah pembayaran anggaran tersebut atas perintah penjabat walikota, Gani Muhamad? Apakah Gani masih hatus melakukan azas prudensial, kehati-hatian lagi padahal sudah disetujui oleh dewan?
Baca juga: Seperti Jokes Standup Comedy DikRizal: Jadi Walikota Bekasi, Kenapa Nama Gani Muhamad Cuma Ada 2M Saja, Sedangkan Nama Tri Adhianto Ada 2T?
Pasti yang jadi masalah berikitnya setelah ketersediaan anggaran adalah skala prioritas pembayaran pada postur penganggaran yang ada untuk tahun anggaran 2024. Baru setelah itu di akhir tahun, melihat keterserapan anggaran yang telah diberikan.
Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad saat dikonfirmasi media pun hanya mengaku akan mengevaluasinya. Apalagi disinyalir banyak hibah yang diplotting untuk Yayasan atau Lembaga yang rawan dijadikan alat untuk pemenangan salah satu bakal calon walikota di Pilkada 2024.
Baca juga: Bukber dengan Wartawan, Gani Muhamad Menjawab Pertanyaan Seputar Agenda Peningkatan Kondusifitas di Kota Bekasi, Persiapan Arus Mudik Lebaran, Isu Rotasi dan Mutasi di Lingkungan Pemkot
Sekedar diketahui, proses penyusunan RAPBD 2024 dibahas sejak awal tahun 2023 saat masih dipimpin Plt Walikota Bekasi Tri Adhianto.
Baru pada akhir Oktober 2023 APBD 2024 disahkan oleh DPRD Kota Bekasi dan ditandatangani oleh Pj Walikota Bekasi Raden Gani Muhamad.
Pendiri LSM Jeko (Jendela Komunikasi) Bob menyesalkan lemah nya pengawasan DPRD Kota Bekasi baik Komisi 3 maupun Badan Anggaran.
Baca juga: Pengacara H. Bambang Sunaryo, SH Desak Pemkot Selamatkan Aliran Dana Hibah: “Save Dana Hibah 2024 Kota Bekasi, Harus Dimulai oleh Pj Walikota Bekasi”
Beberapa lembaga atau yayasan yang diduga masih berafiliasi dengan Tri Adhianto seperti KONI Kota Bekasi, KORMI, KASTRI, Wanita Bekasi Keren dan lainnya sangat resisten di tahun politik menjelang Pilkada dipakai untuk disalah gunakan untuk pemenangan salah satu bakal calon.
Baca juga: H. Bambang Sunaryo, SH : Ini dia Rincian Aliran Dana Hibah ke KONI, KORMI, KASTRI dan Wanita BEKASI KEREN yang Berpotensi Dikorupsi
Posting Komentar