Coach Arsyam Dorong Sertifikasi Wajib, Dr. Rita Ingatkan SOP dari Kompor sampai ke Kotak Makan
jabar-online.com | Rabu, 15 April 2026, 10:47 WIB | Her/Why/DR
— KOTA BEKASI | Kunjungan Zulkifli Hasan dalam rangka sosialisasi program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), ke wilayah Pondok Gede, Rabu (15/04), dinilai bukan sekadar agenda seremonial.
Diperlukan sistem yang memastikan bahwa setiap proses produksi makanan dilakukan oleh tenaga yang benar-benar kompeten.
Kunjungan Menko Pangan ke Bekasi bukan sekadar seremoni. Para ahli melihat ini sebagai momentum penting untuk memastikan dapur MBG tidak hanya sibuk masak, tapi juga lulus standar keamanan pangan.
— KOTA BEKASI | Kunjungan Zulkifli Hasan dalam rangka sosialisasi program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), ke wilayah Pondok Gede, Rabu (15/04), dinilai bukan sekadar agenda seremonial.Pendampingan oleh Wakil Walikota Bekasi Abdul Harris Bobihoe justru dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat fondasi implementasi program, khususnya pada aspek standar dapur dan kompetensi SDM pengelola MBG.
Dalam kegiatan yang berlangsung di SMAN 5 Pondok Gede tersebut, sosialisasi kebijakan pangan dan edukasi lingkungan menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketahanan pangan dan pola hidup sehat.
Rangkaian kegiatan juga mencakup peninjauan pasar murah di Plaza Pondok Gede hingga partisipasi dalam kegiatan Hari Jaminan Ketahanan Pangan (HAJATAN) di Kodim 0507/Bekasi.
Dari Sosialisasi ke Standarisasi
Di tengah penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sejumlah kalangan profesional menilai bahwa keberhasilan program MBG ke depan tidak hanya ditentukan oleh distribusi dan akses pangan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dapur di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Assesor Kompetensi dan Sertifikasi sekaligus Direktur Utama Pasatama Institute, Arsyam Dwi Samto, menyampaikan bahwa kunjungan Menko Pangan seharusnya menjadi titik awal bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk mengambil langkah lebih progresif.
“Kami melihat ini sebagai momentum penting. Pemkot Bekasi sudah saatnya mulai mewajibkan uji kompetensi dan sertifikasi, bukan hanya untuk chef, tapi juga seluruh pengelola dapur hingga manajemen pemilik SPPG,” ujarnya.
Menurutnya, dengan skala program MBG yang besar, pendekatan berbasis kepercayaan saja tidak cukup.
“Pasatama Institute siap membantu. Dengan pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi yang terstruktur, risiko kejadian luar biasa (KLB) MBG bisa diminimalisir secara signifikan,” tambahnya.
Tekan Risiko, Perkuat Sistem
Data di lapangan menunjukkan bahwa tantangan implementasi MBG di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Jawa Barat, masih berkaitan dengan potensi kejadian luar biasa yang dipicu oleh faktor teknis di dapur.
Dalam konteks ini, Coach Arsyam menekankan bahwa sertifikasi bukan sekadar formalitas administratif.
Melainkan bagian dari mekanisme pengendalian mutu yang terukur.
Sedikit satire halusnya: kalau programnya nasional, maka dapurnya juga harus naik kelas—bukan sekadar naik porsi.
Ahli Tata Boga: SOP dan ISO Jadi Kunci
Pandangan senada disampaikan oleh Dr. Rita Patriasih, ahli gizi dan tata boga dari Universitas Pendidikan Indonesia.
Menurutnya, kunjungan Menko Pangan ke Kota Bekasi merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mendorong daerah untuk lebih serius dalam pengawasan standar dapur.
“Ini menjadi isyarat penting bahwa pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam memastikan pemahaman SOP dari hulu ke hilir, termasuk penerapan standar seperti HACCP dan ISO,” ujarnya.
Dr. Rita menegaskan bahwa pengawasan tidak cukup dilakukan di tahap akhir.
Melainkan harus mencakup seluruh proses:
- pemilihan bahan baku
- pengolahan makanan
- pengemasan
- distribusi
- hingga penyajian
“Sertifikasi dan standar itu bukan untuk membebani, tapi untuk melindungi. Tujuannya jelas: meminimalisir kejadian luar biasa yang tidak diinginkan dalam program MBG,” tambahnya.
Sinergi Pusat-Daerah dan Tantangan Implementasi
Dalam pernyataannya, Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa Pemkot Bekasi berkomitmen mendukung kebijakan nasional yang berpihak pada masyarakat.
“Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Namun di balik sinergi tersebut, tantangan implementasi tetap berada di level teknis.
Yakni bagaimana memastikan setiap dapur MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan.
Catatan Redaksi
Kunjungan pejabat tinggi negara ke daerah sering kali menjadi simbol kuatnya komitmen pemerintah.
Namun dalam konteks MBG, simbol tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Saran dari Coach Arsyam dan Dr. Rita memperjelas arah itu:
standarisasi dapur melalui sertifikasi dan penerapan SOP bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
Karena pada akhirnya, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang menerima manfaat.
Tetapi dari seberapa aman & layak makanan itu sampai ke tangan masyarakat. [■]
