Kota Bogor Memang Harus Tertib, Tapi Perut Rakyat Juga Jangan Tersingkir

Penertiban PKL di Kota Bogor Harus Berjalan Beriringan dengan Solusi Nyata bagi Warga

jabar-online.com | Senin, 13 April 2026, 15:44 WIB | DikRizal

Penertiban PKL dan pedagang sayur di Bogor menuai apresiasi, namun warga berharap kebijakan penataan kota dibarengi solusi nyata agar ekonomi rakyat kecil tetap hidup.

 — BOGOR | Langkah tegas Pemkot (Pemerintah Kota) Bogor dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang sayur di sejumlah titik kota belakangan ini menuai perhatian luas dari masyarakat.

Kebijakan yang dipimpin langsung oleh Walikota Bogor, Dedie Abdu Rachim, pada dasarnya mendapat apresiasi sebagai upaya membangun wajah kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga.

Trotoar yang kembali difungsikan untuk pejalan kaki, arus lalu lintas yang lebih lancar, serta lingkungan kota yang lebih rapi tentu menjadi harapan bersama.

Namun demikian, di balik agenda penataan ruang kota tersebut, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar: nasib ekonomi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di ruang-ruang publik.

Bagi warga Bogor, isu ini bukan semata soal estetika kota, melainkan juga soal perut keluarga, biaya sekolah anak, dan keberlangsungan hidup sehari-hari.

Sejumlah kalangan menilai, penertiban besar-besaran harus diiringi dengan langkah konkret yang berpihak pada rakyat kecil agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan persoalan sosial baru.

Pemerhati hukum dan kebijakan publik, Suhendar, SH. menegaskan bahwa keberadaan PKL di kota urban seperti Bogor merupakan fenomena yang tidak bisa dipandang secara hitam-putih.

Menurutnya, PKL bukan hanya bagian dari persoalan ketertiban, tetapi juga salah satu penyangga ekonomi kerakyatan dan sektor UMKM.

“PKL harus dilihat sebagai peluang dan penopang ekonomi masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih menantang. Pemerintah daerah sebagai pelayan warga wajib menghadirkan solusi agar mereka tetap bisa mencari nafkah di tempat yang layak dan tetap memiliki akses terhadap konsumen,” ujarnya.

Pandangan ini sejalan dengan suara banyak warga yang berharap penataan kota tidak berujung pada hilangnya sumber penghasilan masyarakat kecil.

Di sejumlah kawasan, pedagang kaki lima dan pedagang sayur selama ini justru menjadi bagian dari denyut ekonomi warga. 

Kehadiran mereka memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan harian dengan harga terjangkau dan lokasi yang dekat dengan permukiman.

Karena itu, kebijakan penertiban yang hanya berfokus pada kebersihan dan kerapian visual kota dinilai belum cukup.

Warga berharap Pemkot Bogor juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi para pedagang.

Terlebih, rencana pemindahan pedagang sayur dari Pasar Bogor ke kawasan Jambu Dua juga menjadi perhatian serius.

Menurut Suhendar, memindahkan pedagang tidak sesederhana memindahkan lapak atau barang dagangan.

Yang jauh lebih penting adalah memindahkan arus pembeli.

Pasar Bogor selama ini dikenal sebagai titik strategis yang sudah memiliki basis pelanggan kuat dan akses yang mudah dijangkau masyarakat.

Sementara lokasi alternatif seperti Jambu Dua atau Sukasari dinilai belum tentu memiliki tingkat kunjungan pembeli yang sama.

Bagi warga, persoalan ini sangat sensitif.

Pedagang kecil dengan modal terbatas tentu berbeda dengan pelaku usaha besar yang memiliki kemampuan menyewa ruko atau kios berbiaya tinggi.

Jika relokasi dilakukan tanpa kajian matang, bukan tidak mungkin banyak pedagang kehilangan omzet, bahkan gulung tikar.

Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memunculkan efek domino bagi kehidupan sosial masyarakat.

Ketika sumber nafkah terputus, risiko meningkatnya pengangguran dan tekanan ekonomi rumah tangga menjadi ancaman nyata.

Pada titik inilah pemerintah dituntut menghadirkan jalan tengah yang adil.

Penataan kota memang penting untuk menciptakan Bogor yang nyaman dan modern, tetapi modernisasi tidak seharusnya mengorbankan rakyat kecil yang selama ini menjadi bagian dari denyut ekonomi kota.

Warga berharap Pemkot Bogor dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya mempercantik wajah kota, tetapi juga menjaga agar masyarakat tetap bisa bertahan hidup dengan layak.

Sebab pada akhirnya, kota yang indah bukan hanya tentang trotoar yang bersih dan jalan yang rapi, tetapi juga tentang warganya yang tetap bisa makan, bekerja, dan hidup dengan bermartabat. [■]

Reporter:  Tim Redaksi - Editor: DikRizal/JabarOL