Kampus Gizi UMI Bekasi: Harapan Besar & Ujian Kualitas Program MBG 2026

1.708 Dapur "Disemprit" Antara Kualitas & Ketergesaan: Kenapa Ribuan Dapur SPPG Baru 'Dibersihkan' Saat Ini?"

jabar-online.com | Selasa, 21 April 2026, 15:05 WIB | DikRizal

Langkah tegas Badan Gizi Nasional justru memunculkan pertanyaan kocak tapi serius—kalau dari awal sudah siap, kenapa baru sekarang ‘rem mendadak’?

— KOTA BEKASI | Peluncuran Prodi (Program Studi) Gizi di Kampus Universitas Muhammadiyah Indonesia (UMI) Kota Bekasi Tahun 2026 menjadi penanda penting arah baru kebijakan pangan nasional.

Diresmikan di Kampus UMI Kota Bekasi, Jln. Cut Meutia No.83 Kota Bekasi 17113, Jawa Barat, oleh Kemenko Pangan, Zulkifli Hasan; Walikota Bekasi, Tri Adhianto & Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Di satu sisi, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya membangun ekosistem gizi terintegrasi.

Namun di sisi lain, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa perjalanan program ini belum sepenuhnya mulus.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam paparannya menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan sistem besar yang hubungkan riset kampus, produksi pangan lokal, hingga pelayanan masyarakat.

“Kampus tidak hanya mencetak lulusan, tetapi menjadi simpul pelayanan gizi nasional yang menghubungkan riset, produksi pangan, dan pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Kampus Jadi Motor Ekosistem Gizi

Melalui pembentukan Academic Center Program Gizi (ACPG), perguruan tinggi didorong menjadi pusat pembelajaran sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.

Petani dan peternak dilibatkan sebagai bagian dari rantai pasok, sehingga program ini tidak hanya menyasar kesehatan, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

Langkah ini memperlihatkan pendekatan strategis pemerintah: membangun kemandirian pangan berbasis komunitas dengan dukungan ilmu pengetahuan.

Pengawasan Berlapis, Tapi Realitas Bicara Lain

BGN juga menegaskan telah membangun sistem pengawasan berlapis, mulai dari tingkat pusat hingga inspektorat teknis.

Namun, realitas di lapangan menghadirkan tantangan yang tidak kecil.

Saat ini sebanyak 1.708 Dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) terpaksa harus dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi standar dasar seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Menurut Dadan, langkah ini adalah bagian dari pengendalian mutu.

“Kualitas pelayanan tidak boleh dikompromikan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak Indonesia,” tegasnya.

Namun, di mata publik, angka tersebut memunculkan pertanyaan besar: apakah program ini terlalu cepat dijalankan sebelum kesiapan teknis benar-benar matang?

Antara Ketegasan dan Kegamangan Publik

Pemerhati program MBG, Coach Arsyam, yang juga Ketua ASPPMI (Asosiasi Profesi Penjamah Makanan Indonesia) melihat situasi ini sebagai paradoks.

Pada waktu yang hampir bersamaan dengan acara Halal Bihalal & Silaturahmi Pengurus dan Anggota ASPPMI di bilangan Halim Perdana Kusumah, Coach Arsyam yang juga Ketua Assesor Kompetensi dan Sertifikasi ini menegaskan, "Di satu sisi, penghentian sedikitnya ada 1708 SPPG menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga kualitas."

Namun di sisi lain, katanya lebih lanjut,  munculnya kasus seperti isu keracunan hingga aroma makanan yang tidak sedap menjadi ujian serius bagi kepercayaan publik.

“Dalam industri makanan, kepercayaan adalah segalanya. Sekali ada kasus keracunan, dampaknya panjang,” ujar Coach Arsyam lagi.

Ia juga menyoroti lemahnya Kontrol Rantai Pasok—Supply Chain Control. Persoalan sederhana seperti aroma makanan dinilai bisa menjadi indikator bahwa pengawasan belum berjalan optimal.

Masyarakat Kian Kritis

Di era keterbukaan informasi, masyarakat tidak lagi mudah menerima narasi normatif. Mereka menuntut bukti nyata di lapangan—makanan yang benar-benar sehat, aman, dan layak konsumsi setiap hari.

Perbandingan persepsi pun muncul:

• Pemerintah menyebut ini sebagai pengendalian mutu—Masyarakat melihatnya sebagai keterlambatan pengawasan.
• Pemerintah menjanjikan perbaikan hingga 2026—Masyarakat menuntut kualitas hari ini, bukan nanti.

Perbaikan Fundamental Jadi Kunci

Agar program MBG tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan, sejumlah catatan penting mengemuka:

• Transparansi pengelola dapur (vendor atau mitra)
• Audit independen keamanan pangan
• Penerapan SOP higienitas yang ketat dan konsisten
• Pelibatan masyarakat dalam pengawasan

Langkah-langkah ini dinilai penting untuk mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik.

Menuju 2026: Optimisme yang Diuji

Di tengah tantangan, BGN tetap optimistis. Perencanaan logistik nasional telah disusun, mulai dari ketersediaan puluhan ribu sapi hingga distribusi bahan pangan yang terjadwal.

Program ini diyakini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi sehat dan berdaya saing.

Namun satu hal menjadi jelas: keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh visi besar, tetapi oleh kualitas eksekusi di setiap dapur, setiap piring, dan setiap anak yang menerima manfaatnya. [■]

Reporter: NMR - Redaksi - Editor: DikRizal/BekasiOL